DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Perseroda).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Perseroda): Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1. Indonesia Tahun1945: 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845): 3 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700): Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. 2. Daerah adalah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Maluku Malut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Bank Maluku Malut yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang ada dalam perseroan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
10.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
11.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawa atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Pegawai adalah pegawai Bank Maluku Malut.
13.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Bank Maluku Malut.
14.Angaran Dasar adalah anggaran dasar Bank Maluku Malut.
15.Pemegang Saham adalah pemegang saham Bank Maluku Malut.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku No. 01/DPRGR/Tahun 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah Maluku berubah bentuk hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Perseroda) atau yang disebut dengan Bank Maluku Malut.
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
1. a.kekayaan,
2. b.usaha-usaha perusahaan, Cc. perizinan,
3. d.hak dan kewajiban dan/atau perikatan, dan
4. e.pegawai yang dimiliki PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dialihkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)Bank Maluku Malut berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Ambon, dan untuk kepentingan pengembangan usaha, dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perubahan bentuk hukum Bank Maluku Malut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pembangunan, dan pendapatan Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)3)
(1)
(2)Perubahan bentuk hukum Bank Maluku Malut bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik:dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Maluku Malut melakukan kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank Maluku Malut dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Bank Maluku Malut sebelum mendapat persetujuan dari RUPS. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Bank Maluku Malut.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

Bank Maluku Malut didirikan dengan jangka waktu sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.nama dan tempat kedudukan: b maksud dan tujuan, Cc. kegiatan usaha, d jangka waktu berdiri:
e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor: £ jumlah saham: sg klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham: h nilai nominal setiap saham: nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta J-. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham:
m.penggunaan laba dan pembagian deviden:dan
n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. i pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

Sumber modal Bank Maluku Malut berasal dari : a. penyertaan modal Daerah:

b.pinjaman: Cc. hibah:dan/atau
d.sumber modal lainnya yang sah.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Bank Maluku Malut ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00,- (tiga triliun rupiah) terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetor sampai dengan saat ini sebesar Rp 459.317.000.000,00,- (empat ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
(3)Modal Dasar Bank Maluku Malut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Daerah:dan
2. b.pihak lain.
(4)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memenuhi Modal Dasar paling sedikit sebesar 5106 (lima puluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal.
(5)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD yang memenuhi Modal Dasar paling banyak sebesar 4906 (empat puluh sembilan persen) sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal.
(6)Dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Bank Maluku Malut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(8)Perubahan Modal Dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan Modal Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(4)Modal Dasar Bank Maluku Malut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dicantumkan dalam mata uang rupiah.
(2)Saham yang dikeluarkan oleh Bank Maluku Malut adalah saham atas nama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis saham, nominal saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur dalam Anggaran Dasar dan disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 10

(4)Penggunaan laba Bank Maluku Malut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
(2)Deviden Bank Maluku Malut yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.
(3)Bank Maluku Malut melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
(4)Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Maluku Malut.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…