DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Program Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi serta berbasis gugus pulau, laut pulau dan pintu jamak. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 terdiri dari 12 Bab dengan sistematika sebagai berikut : a. Bab I : Pendahuluan b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Bab III : Pembangunan Maluku Berbasis Kepulauan d. Bab IV : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan e. Bab V : Analisis Isu-Isu Strategis f. Bab VI : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran g. Bab VII : Strategi dan Arah Kebijakan h. BabVIII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah i. Bab IX : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan j. Bab X : Penetapan Indikator Kinerja Daerah k. Bab XI : Pedoman Transisi & Kaidah Pelaksanaan l. Bab XII : Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku yang efektif dan efesien, diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku untuk kurun waktu 2014-2019;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat

(3)huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Maluku;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 SALINAN 2 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 4679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Provinsi Maluku.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku. 4
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku.
7.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku, yang selanjutnya di sebut RPJPD Provinsi Maluku, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Maluku yang membuat Visi, Misi, Arah dan Tahapan Pembangunan, untuk periode 20 (dua puluh) Tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional.
10.Gugus Pulau adalah suatu kumpulan pulau-pulau dan laut diantaranya, memiliki karakteristik yang sama secara geografis, sosial budaya, ekonomi, politik yang hakiki dengan jarak antara pulau kurang dari atau sama dengan dua kali dua mil laut.
11.Laut Pulau adalah laut yang terletak diantara gugusan pulau-pulau yang mempunyai kedalaman antara 150M hingga 1800M.
12.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi maluku untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2019

Pasal 2

(1)RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Program Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2014-2019.
(2)RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi serta berbasis gugus pulau, laut pulau dan pintu jamak.
(3)RPJMD Provinsi Maluku sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2014-2019, yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 3

(1)RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 terdiri dari 12 Bab dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Bab I : Pendahuluan
2. b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. c.Bab III : Pembangunan Maluku Berbasis Kepulauan 5
4. d.Bab IV : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
5. e.Bab V : Analisis Isu-Isu Strategis
6. f.Bab VI : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
7. g.Bab VII : Strategi dan Arah Kebijakan h. i BabVIII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
8. j.Bab X : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
9. k.Bab XI : Pedoman Transisi & Kaidah Pelaksanaan
10. l.Bab XII : Penutup
(2)Muatan Materi RPJMD Provinsi maluku Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan degan Peraturan daerah ini.

BAB III

RKPD DAN RENSTRA SKPD PROVINSI MALUKU

Pasal 4

(1)RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, dijabarkan dalam RKPD Provinsi Maluku dan Renstra SKPD Provinsi Maluku
(2)RKPD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, disusun mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Provinsi Maluku, prioritas pembangunan Provinsi Maluku, rencana kerja, dan pendanaannya, sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan APBD Provinsi Maluku.
(3)Renstra SKPD Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019.
(2)Mekanisme dan Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJMD Provinsi.
(2)Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran setelah ditetapkannya peraturan daerah ini rencana pembangunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku. 6
(3)Kabupeten/Kota yang telah menetapkan RPJMD yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
(4)Apabila terjadi perubahan pada RPJM Nasional, maka perlu dilakukan Perubahan dan/atau penyesuaian terhadap RPJMD ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 September 2014 GUBERNUR MALUKU, ttd SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU ttd ROSA FELISTAS FAR FAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 21 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA MALUKU, ttd HENRY MORTON FAR FAR, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620707 199211 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (20/2014) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2019 I. UMUM RPJMD Provinsi Maluku sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang merupakan acuan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara komprehensif memuat aspirasi kebutuhan masyarakat Maluku dan merupakan wujud representasi perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih periode 2014 – 2019 dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004