DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang pembentukan dinas-dinas pada Pemerintah Provinsi Maluku terkait kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja terhadap sebagian besar Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Provinsi Maluku tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang- undangan, serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku.
9.Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Maluku.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan merupakan bagian dari dinas daerah.
12.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU. 3
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sosial;
4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5.Dinas Perhubungan;
6.Dinas Komunikasi dan Informatika;
7.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8.Dinas Pekerjaan Umum;
9.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11.Dinas Pertanian;
12.Dinas Kelautan dan Perikanan;
13.Dinas Kehutanan;
14.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
15.Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan program di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. c.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. e.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan ketatausahaan;
8. h.pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan 4 fungsinya.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Sekolah Dasar;
  2. 2.Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Luar Biasa; dan
  3. 3.Seksi Ketenagaan.
4. d.Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Luar Biasa;
  2. 2.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Luar Biasa; dan
  3. 3.Seksi Ketenagaan.
5. e.Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  2. 2.Seksi Kursus dan Kelembagaan.
6. f.Bidang Budaya, Seni dan Nilai Sejarah, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kesenian; dan
  2. 2.Seksi Kebudayaan dan Nilai Sejarah.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah :
1. a.Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
2. b.Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
3. c.Taman Budaya; dan
4. d.Museum Siwalima.
(3)Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
1. a.Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Balai;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. 3.Kelompok jabatan Fungsional.
2. b.Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Balai;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Taman Budaya, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Taman Budaya;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penyajian Apresiatif; dan
  4. 4.Kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.Museum Siwalima, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Museum;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5

Pasal 6

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan program di bidang kesehatan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
3. c.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundangan;
4. d.pembinaan teknis di bidang kesehatan;
5. e.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan ketatausahaan;
8. h.pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi.
4. d.Bidang Pengendalian Penyakit dan Krisis Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penanggulangan Penyakit;
  2. 2.Seksi Penangan Krisis dan Kesehatan Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Pengamatan Penyakit.
5. e.Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan.
6. f.Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
  2. 2.Seksi Makanan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. 6
(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah :
1. a.Balai Laboratorium Kesehatan;
2. b.Balai Kesehatan Paru Masyarakat; dan
3. c.Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan.
(3)Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. a.Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Balai;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Balai Kesehatan Paru Masyarakat, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Balai;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala Balai;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengendalian Mutu Diklat; dan
  4. 4.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Dinas Sosial bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan program di bidang sosial sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD.
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
3. c.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial berdasarkan peraturan perundangan;
4. d.pembinaan teknis di bidang sosial;
5. e.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan ketatausahaan;
8. h.pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. 7

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007