Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
Memuat teks peraturan…
1 d GUBERNUR PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Maluku 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok. 7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada pada KTR. 9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotik, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya. 11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Taman Pendidikan Al Qur’an/Taman Pendidikan Sahril Al Qur’an, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya. 12. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid, Mushalla, Gereja, Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya. 13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak- anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya. 14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara. 3 15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan pekerjaan. 16. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan. 17. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan. 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan. 19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Azas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
Pengaturan Pelaksanaan KTR bertujuan untuk : a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan KTR; b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
Prinsip penerapan KTR adalah : a. 100% (seratus persen) KTR; b. tidak ada ruang merokok di tempat umum dan tempat kerja tertutup; c. kegiatan merokok atau mengijinkan/membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. BAB II KAWASAN TANPA ROKOK
(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 meliputi : a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. fasilitas olahraga; f. angkutan umum; g. tempat kerja; dan h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) Gubernur berwenang menetapkan KTR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 4 BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban
(1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib : a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawab; b. melarang setiap orang yang merokok di KTR; c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada KTR; d. membuat dan memasang tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok; dan e. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR. (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR; (3) Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan : a. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan bebas KTR; b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan c. dilengkapi sistem sirkulasi udara yang memadai. (4) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Larangan
(1) Setiap Orang dilarang merokok di KTR. (2) Setiap Orang yang berada dalam KTR dilarang : a. memproduksi atau membuat rokok; b. menjual dan membeli rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; d. mempromosikan rokok; dan/atau e. menggunakan rokok. (3) Tidak termasuk larangan menjual dan membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tempat umum yang diberi izin. BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT
(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR; c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan KTR; dan d. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap Peraturan Daerah ini. 5 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah. Bagian Kedua Pembinaan
(1) SKPD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. konsultasi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR; b. sosialisasi dan koordinasi; c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis; dan d. monitoring dan evaluasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ketiga Pengawasan
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)