DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jenis dan besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAN UMUM DAERAH PANCA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Perusahan Umum Daerah Panca Karya yang selanjutnya disingkat Perumda Panca Karya adalah Perusahaan Umum Daerah Panca Karya.
5.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah reancana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 2

Maksud penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Panca Karya.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah yaitu:

a.meningkatkan kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, keterjangkauan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud kualitas pengelolaan, pelayanan, kinerja serta daya saing perusahaan;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Panca Karya diberikan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Jenis Penyertaan Modal Daerah dapat berupa:
1. a.uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan/atau
2. b.barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. Rp.25.576.778.804 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal berupa pembangunan Gedung Kantor Perumda Panca Karya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliyar rupiah) pada Tahun Anggaran 2020.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Pelaksanaan penyertaan modal oleh Perumda dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan aset penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Perumda menyalahgunakan aset penyertaan modal dan/atau penggunaanya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Perumda.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha perumda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda berhak mendapat dukungan modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Perumda wajib melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perumda wajib menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Direksi Perumda wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada gubernur melalui dewan pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perumda tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
3. c.penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…