DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, dan ruang lingkup, peran pemerintah provinsi, peran serta masyarakat; kelembagan; pendanaan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat Maluku terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang mempunyai potensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah menghadapi terjadinya konflik sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenanton Civiland Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Uundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU Dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Provinsi adalahPemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku.
5.Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6.Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.
7.Konflik soisal, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelempok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8.Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencangkup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
9.Pencegahan konflik adalah serangkain kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini.
10.Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban mengatasi perluasan eskalasi konflik, serta pencegahan bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
11.Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Provinsi Maluku yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b.mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik;dan
c.meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ni mengatur mengenai Toleransi kehidupan bermasyarakat yang meliputi :

a.peran Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan toleransi;dan
b.peran serta masyarakat.

BAB III

PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
1. a.peningkatan toleransi;
2. b.pemeliharaan toleransi;dan
3. c.penanganan konflik

Pasal 6

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

a.kerja sama;
b.peningkatan kapasitas; dan
c.fasilitasi.

Pasal 7

(1)Kerja Sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
1. a.daerah lain;dan/atas
2. b.pihak ketiga.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain dilakukan melalui :
1. a.pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
2. b.pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
3. c.pendidikan kesadaran hukum;
4. d.diklat, kursus, penataran, dan lokakarya nilai-nilai patriotisme; dan
5. e.perkemahan kebangsaan.
(2)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 9

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pembiayaan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; dan / atau;
3. c.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
1. a.menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
2. b.menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
3. c.menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
4. d.menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
5. e.mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
6. f.mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
7. g.memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…