DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pelestarian Pangan Lokal, Pengelolaan Pangan Lokal, SIstem Produksi dan Ketersediaan Pangan Lokal, Distribusi Pangan Lokal, Keamanan Pangan Lokal, Mutu dan Gizi Pangan Lokal, Label dan Iklan Pangan Lokal, Tanggung Jawab Produsen Pangan Lokal, Ketahanan Pangan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Penyuluhan Pangan Lokal, Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahan pangan lokal yang memiliki potensi sumberdaya yang memadai perlu dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman pangan yang berbasis bahan pangan lokal;
c.bahwa bahan pangan lokal yang tersedia dan diproduksi di berbagai wilayah Kabupaten dan Kota perlu diusahakan menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi dan dijamin distribusinya secara merata ke seluruh wilayah masing-masing;
d.bahwa bahan pangan lokal yang sudah tidak diminati atau kurang diminati masyarakat perlu disosialisasikan agar dapat tumbuh minat, kesukaan, dan selera masyarakat untuk kembali mengkonsumsi bahan pangan lokal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DAERAH MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Maluku.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8.Pelestarian adalah upaya melindungi dan melakukan koleksi untuk mecegah terjadinya kelangkaan populasi dan menghindari terjadinya kepunahan sumberdaya alam hayati.
9.Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
10.Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
11.Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
12.Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
13.Pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 3
14.Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
15.Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
16.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17.Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
18.Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
19.Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
20.Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
21.Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
22.Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
23.Konsumsi pangan adalah sejumlah pangan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
24.Penganekaragakan konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
25.Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
26.Pola pangan harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama, dan citarasa.
27.Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
28.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
29.Penyuluhan pangan lokal adalah upaya sosialisasi bahan pangan lokal kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat dan kesukaan atau selera untuk mengkonsumsi bahan pangan lokal.
30.Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan bahan pangan lokal.
31.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
32.Pelestarian dan pengelolaan pangan lokal berasaskan kelestarian nilai-nilai budaya lokal, asas manfaat, berkeadilan, partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. 4

BAB II

PELESTARIAN PANGAN LOKAL

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan pangan lokal bertujuan untuk :

a.terciptanya pelestarian dan perlindungan atas spesies dan/atau varietas pangan lokal;
b.terciptanya sistem produksi pangan lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
c.tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
d.terciptanya sistem distribusi dan perdagangan pangan lokal yang jujur dan bertanggung jawab;
e.terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
f.terwujudnya penganekaragaman produk pangan lokal;
g.terciptanya ketahanan pangan berbasis pangan lokal;
h.terciptanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal; dan
i.terciptanya kondisi untuk dilakukan penelitian dan pengembangan pangan lokal.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pelestarian dan perlindungan pangan lokal dilakukan terhadap jenis/spesies dan/atau varietas pangan lokal yang telah langka atau hampir punah;
(2)Pelestarian pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang berwewenang;
(3)Pelestarian pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui usaha konservasi secara insitu dan eksitu;
(4)Dalam upaya mewujudkan kegiatan pelestarian pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk atau dibangun kebun koleksi dan/atau sarana dan prasarana koleksi lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Kegiatan pengelolaan pangan lokal meliputi :

a.budidaya pangan lokal;
b.proses produksi;
c.penyimpanan;
d.pengangkutan;
e.ritel pangan lokal;
f.distribusi pangan lokal ke seluruh wilayah Provinsi Maluku;
g.sosialisasi dan/atau penyuluhan pangan lokal; dan
h.penelitian dan pengembangan pangan lokal.

Pasal 5

Pangan lokal yang dimaksud meliputi :

a.pangan segar; 5
b.pangan olahan; dan
c.pangan siap saji.

Pasal 6

(1)Jenis-jenis pangan lokal yang dimaksud meliputi :
1. a.sagu;
2. b.jagung;
3. c.hotong;
4. d.umbian-umbian, seperti ubi kayu, keladi (Xanthosoma dan Colocasia) ubi jalar, ubi (Dioscorea spp.);
5. e.sukun;
6. f.pisang;
7. g.domba kisar;
8. h.kerbau moa; dan
9. i.kambing Lakor.
(2)Jenis-jenis pangan lokal lain yang belum diketahui dan ditetapkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat diidentifikasi dan diteliti, dan/atau dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan/atau lembaga yang berwenang.
(3)Jenis pangan lokal lain yang belum disebutkan pada ayat (1), setelah diidentifikasi, diteliti, dan dilakukan pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditetapkan sebagai pangan lokal dengan Surat Keputusan Gubernur;
(4)Syarat-Syarat suatu jenis komoditas ditetapkan sebagai pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
1. a.bahan pangan yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat suatu wilayah;
2. b.bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten dan/atau Kota; dan
3. c.bukan merupakan jenis bahan pangan introduksi.

BAB IV

SISTEM PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 7

(1)Kegiatan budidaya dan pengembangan pangan lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik secara intensif maupun ekstensif;
(2)Dalam upaya menjamin kontinuitas produksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas dan/atau instansi teknis di daerah yang berwenang;
(3)Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas produksi pangan lokal, maka kegiatan budidaya jenis-jenis pangan lokal dilaksanakan pada masing-masing wilayah sentra pengembangan;
(4)Wilayah sentra budidaya dan pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
1. a.sagu, mencakup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, dan Buru Selatan;
2. b.jagung, mencakup wilayah Maluku Tenggara;
3. c.hotong, mencakup wilayah Pulau Buru;
4. d.umbi-umbian, mencakup wilayah Pulau Seram, Buru, Maluku Tenggara, Maluku Tengara Barat, dan Maluku Barat Daya;
5. e.sukun, mencakup wilayah Maluku Barat Daya; 6
6. f.pisang, mencakup wilayah Pulau Seram dan Buru;
7. g.domba kisar, mencakup wilayah Kisar dan sekitarnya;
8. h.kerbau moa, mencakup wilayah Moa dan sekitarnya; dan
9. i.kambing lakor, mencakup wilayah Lakor dan sekitarnya.
(5)Wilayah sentra budidaya dan pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak hanya berdasarkan pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan, tetapi dapat pula berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kondisi lahan, agroklimatologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

(1)Sistem produksi pangan lokal dilaksanakan melalui sistem budidaya dan ditunjang dengan sistem kelembagaan dalam masyarakat, sarana produksi, dan lain-lain yang relefan;
(2)Sistem produksi sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pangan lokal;
(3)Sistem produksi pangan lokal dapat dikembangkan dalam skala agribisnis pada masing-masing sentra pengembangan;
(4)Pengembangan pangan lokal dalam skala agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahan mitra usaha;
(5)Kemitraan antara masyarakat lokal dengan mitra usaha dalam pengembangan pangan lokal dapat dilakukan melalui pola PIR dan/atau pola lain yang bersifat saling menguntungkan.

Pasal 9

(1)Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
(2)Dalam upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.mengembangkan sistem produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. b.mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
3. c.mengembangkan teknologi produksi pangan lokal;
4. d.mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan lokal; dan
5. e.mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

BAB V

DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 10

(1)Dalam upaya pemerataan ketersediaan pangan lokal dilakukan distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga;
(2)Dalam mewujudkan distribusi pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilakukan dengan :
1. a.mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan 7
2. b.mengelola sistem distribusi pangan lokal yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan lokal;
(3)Dalam upaya menjamin pemerataan distribusi pangan lokal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diperlukan fungsi koordinasi dan pelimpahan wewenang kepada BULOG untuk mewujudkannya.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…