DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi dan peneguh jati diri dan budaya bangsa dan daerah, yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan perkembangan arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dalam sendi kehidupan sehingga berdampak pada menurunnya pengunaan bahasa Indonesia, Bahasa daerah dan sastra daerah maka perlu dilakukan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan, b bahwa, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, sastra Indonesia dan bahasa, sastra daerah, Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. £ mendayagunakan penggunaan Bahasa Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH

Pasal 4

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

Pasal 5

(1)Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
1. a.jati diri bangsa,
2. b.kebanggaan nasional: C. sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan
3. d.sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya Daerah.
(2)Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
1. a.bahasa resmi kenegaraan,
2. b.bahasa pengantar pendidikan, C. sarana komunikasi tingkat nasional,
3. d.sarana pengembangan kebudayaan nasional,
4. e.sarana transaksi dan dokumentasi niaga,
5. f.sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni: dan
6. g.bahasa media massa.

Pasal 6

Bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.

Pasal 7

(U) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:

a.pembentuk kepribadian suku bangsa,
b.peneguh jati diri kedaerahan,dan Cc. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keindonesiaan.

(2)Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
1. a.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah,
2. b.bahasa media massa lokal, Cc. sarana pendukung Bahasa Indonesia,dan
3. d.Sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

BAB III

PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa Negara di Daerah.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi penggunaan bahasa Negara sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/ belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah, surat menyurat resmi/kedinasan, dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan:
1. a.pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah: dan
2. b.pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
(5)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.

Pasal 9

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.
(2)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 11

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
(2)Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
(3)Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pasal 12

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…