DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlaksanaan Penghornatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 3. 10. 11. 12. 13. . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 4. Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1): Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399): Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473): Tetap 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538): 7. 5. 6. 7. . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang 8. Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540), . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang 9. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540), Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601): Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143): Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Provinsi Maluku. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerimakeberadaan Penayandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Gubernur/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami diabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembanglan keamndirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat berkaktifitas dan berpartisipasi penuh dalamsemua aspek kehidupan. Rehabilitasi adalah adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 5 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

(1)
(2)Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebeasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, orang perorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha kepada Penyandang Diabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengara pelayanan publik. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalma bentuk lain. Organisasi Penyandang Diabilitas adalah orghanisasi yang dipimppin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas, dan terdaftar di perangkat daerah ynag menangani urusan bidang sosial. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a.penyandang Disabilitas fisik,
b.penyandang Disabilitas intelektual: C. penyandang Disabilitas mental,
d.penyandang Disabilitas sensorik, dan/atau
e.penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 3

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan: penghormatan terhadap martabat: otonomi individu, tanpa Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan Kesempatan, kesetaraan: aksesibilitas: kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif: dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih. a. d. e. £ 1.

Pasal 4

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan: a.

(1)mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah, menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah: mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah: melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Daerah: dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Daerah. b. d. e.

BAB II

RUANG LINGKUPIG

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.hak Penyandang Disabilitas,
b.pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi: peran serta Masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, . pendanaan, dan larangan. d. e. £ h. . 7

(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: u. . hidup, . bebas dari stigma, . privasi, . keadilan dan perlindungan hukum, a. b. d. pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi: e. . kesehatan: . politik, & h. keagamaan, keolahragaan, 1. . kebudayaan dan pariwisata,k. kesejahteraan Sosial, aksesibilitas: 1 m. . pelayanan publik, . pelindungan dari bencana, . rehabilitasi: . konsesi: n. P. a pendataan,r. . hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,s. berekpresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan t v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), a. b. Cc. d. perempuan dengan disabilitas memiliki hak: kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis: dan mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(4)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. b. 8. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus: perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan mendapatkan pendampingan sosial. d. e. f
(5)Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Hidup Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas. Hak hidup sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi hak :

a.atas penghormatan integritas,
b.tidak dirampas nyawanya,
c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya,
d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan,
e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan
f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas. Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:

a.bebas dari pelecehan,
b.bebas dari penghinaan, dan
c.bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati privasi Penyandang Disabilitas. Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak :

a.diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum,
b.membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, C. penghormatan rumah dan keluarga: mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga,
e.dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. d. 9

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak: a.atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, b.diakui sebagai subjek hukum,
1. c.memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak: d.mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan,
2. e.memperoleh aksesterhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan:
3. f.memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan,
4. g.atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik:
5. h.memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan: dan
  1. 1.dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 10

(1)Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Pendidikan.
(2)Hak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
1. a.memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan, dan
2. b.memperoleh informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.
3. c.Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.

Pasal 11

(1)Penyandang Disabilitas berhak untuk:
1. a.memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya, b.memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja, c.mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya,dan 10 d.memperoleh pelindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
(2)Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Intansi pemerintahan maupun pihak swasta.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
1. a.jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja:
2. b.usia kerja dan klasifikasi, dan C. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…