DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat diperlukan kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang tata kelola dan tata laksana program Pemberdayaan Masyarakat sehingga semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Maluku dapat berdaya guna dan berhasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku;
c.bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
7.Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran kritis, penguatan kapasitas dan perlindungan baik secara individu, sosial, kelembagaan dan manajerial serta lingkungan yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, sejahtera, mandiri dan berkeadilan.
9.Kader pemberdayaan masyarakat adalah warga yang terpilih dan memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi serta memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan.
10.Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk:

a.mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing;
b.mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, dan mediator pemberdayaan masyarakat di daerah;
c.meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya;
d.mensinergikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai potensi sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa; dan
e.memperkuat nilai-nilai adat, sosial budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a.terintegrasinya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat;
b.meningkatnya peran, partisipasi, kemandirian, dan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok;
c.meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
d.meningkatnya perekonomian dan standar hidup masyarakat;dan
e.menguatnya penerapan nilai-nilai adat, sosial-budaya, dan kearifan lokal di tengah masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan masyarakat desa meliputi;

a.terpadu;
b.bertumpu pada pembangunan manusia;
c.kemandirian;
d.gotong royong dan kesetiakawanan;
e.kearifan lokal;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.demokratis;
i.transparan dan akuntabel; dan
j.keberlanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa mencakup:

a.penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat;
b.fasilitasi kerjasama antar-desa dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi;dan
c.pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dalam lintas daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat mencakup :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.organisasi/Kelembagaan Pelaksana; dan
d.pembiayaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa disusun oleh OPD yang membidangi urusan pemerintahan.
(2)Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.
(3)Identifikasi masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui suatu studi ilmiah yang pembiayaannya dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, atau kerjasama antara pihak yang berkepentingan.
(4)Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan, serta disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota.
(5)Perencanaan pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi indikator output, outcome dan dampak.

Pasal 8

(1)Hasil perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam sebuah dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat, yang di dalamnya harus memuat indikator masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak.
(2)Dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
1. a.pedoman bagi para pemangku kepentingan; dan
2. b.instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi:

a.peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b.pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
c.pemberdayaan ekonomi masyarakat;
d.peningkatan sarana dan prasarana; dan
e.penguatan nilai adat, budaya, dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1)Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui;
1. a.pelatihan;
2. b.bimbingan teknis; dan/atau
3. c.penyuluhan.
(2)Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
1. a.warga masyarakat;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.kader pemberdayaan masyarakat; dan
5. e.pengurus lembaga kemasyarakatan.
(3)Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk:
1. a.ceramah;
2. b.tutorial;
3. c.praktikum di dalam kelas;
4. d.praktikum lapangan;
5. e.pemagangan; dan/atau;
6. f.studi banding.
(4)Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:
1. a.penguatan nilai kebangsaan;
2. b.peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
3. c.penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
5. e.peningkatan sosial budaya; dan
6. f.pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…