DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksanaan penerapan disiplin dan penerapan protokol kesehatan, peningkatan penanganan kesehatan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Maluku belum terlaksana dengan baik;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 diperlukan pengaturan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Maluku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari Negara Indonesia.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8.Protokol Kesehatan adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha atau kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter atau kluster baru selama pandemic Corona Virus Disease 2019.
9.Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat serve acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 sebagai Bencana Nasional.
10.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah.
11.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pencegahan COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS Pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan yang melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.
13.Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di laksanakan berdasarkan asas :

a.perikemanusiaan;
b.manfaat;
c.perlindungan;
d.keadian;
e.non diskrimintaif;
f.kepentingan umum;
g.keterpaduan;
h.kesadaran hukum;
i.kepentingan nasional;
j.kepentingan daerah; dan
k.kepastian hukum.
1. 14.Maksud Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai Pedoman Umum bagi pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan dimasa pandemic Covid-19 di Daerah.
2. 15.Tujuan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 untuk :
a.meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan sosial (physical distancing dan social distancing) serta penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19;
b.memberikan kepastian hukum dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19;dan
c.mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 dalam menekan penyebaran Covid-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.pelaksanaan;
b.peningkatan penanganan kesehatan;
c.monitoring dan evaluasi;
d.sosialisasi dan partisipasi; dan
e.pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

a.perorangan;
b.pelaku usaha; dan
c.pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang berada di Daerah wajib melaksanakan perlindungan kesehatan perorangan, yang meliputi :
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, ketika :
  1. 1.berada diluar rumah;
  2. 2.berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannnya;dan/atau
  3. 3.menggunakan kendaraan bermotor;
2. b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. c.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang;dan
4. d.menerapkan PHBS Pencegahan Covid-19.
(2)PHBS Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi :
1. a.membersihkan diri dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;
2. b.menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
3. c.membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular COVID-19;
4. d.membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
5. e.membawa perlengkapan pribadi untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
6. f.melakukan olahraga secara rutin;
7. g.membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
8. h.mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
(3)Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administrasi berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c disetor ke kas Daerah.
(5)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan unsur kepolisian;
(6)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum wajib melakukan perlindungan kesehatan masyarakat.
(2)Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
2. b.sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
3. c.tempat ibadah;
4. d.terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
5. e.transportasi umum;
6. f.toko, pasar modern dan pasar tradisional;
7. g.apotek dan toko obat;
8. h.warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
9. i.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
10. j.fasilitas pelayanan kesehatan;
11. k.area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
12. l.tempat dan fasilitas umumyang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.membentuk tim Pencegahan COVID-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata;
2. b.memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID- 19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Tim PencegahanCOVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.menerapkan batasan kapasitas jumlah orang yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan;
4. d.mewajibkan pekerja menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung mulut hingga dagu;
5. e.memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
6. f.menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
7. g.menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
8. h.menyediakan hand sanitizer;
9. j.memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
10. k.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
11. l.menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
12. m.melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara periodik;
13. o.wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi;
14. p.mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dengan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
15. q.memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan COVID-19; dan
16. p.melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pekerja terkait prtokol kesehatan.
(2)Tim Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.
(3)Kewajiban melaksanakan perlindungan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
(4)Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bidang ketenagakerjaan untuk perkantoran swasta dan tempat kerja; dan
2. b.Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bidang Kepariwisataan untuk perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis dan tempat wisata.
(5)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara tempat kerja, tempa usaha, tempat industri;
4. d.pencabutan ijin usaha;dan
5. e.denda administratif.
(6)Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf d terdiri atas :
1. a.pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenai denda administratif
  1. 1.pelaku usaha skala mikro dikenai denda administratif paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
  2. 2.Pelaku usaha/industri skala kecil dikenai denda administatif paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. 3.pelaku usaha/industri skala menengah dikenai denda administratif paling banyak Rp 750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  4. 4.pelaku usaha skala Besar dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. b.pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai denda administratif:
  1. 1.pelaku usaha skala mikro dikenai denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  2. 2.Pelaku usaha/industri skala kecil dikenai denda administatif paling banyak Rp. 700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah);
  3. 3.pelaku usaha/industri skala menengah dikenai denda administratif paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  4. 4.pelaku usaha skala Besar dikenai denda administratif paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. c.pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan/atau lebih dan berikutnya dikenai denda administratif :
  1. 1.pelaku usaha skala mikro dikenai denda administratif paling banyak Rp 750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 2.Pelaku usaha/industri skala kecil dikenai denda administatif paling banyak Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  3. 3.pelaku usaha/industri skala menengah dikenai denda administratif paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  4. 4.pelaku usaha skala Besar dikenai denda administratif paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(7)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan ayat 6 disetor ke kas daerah
(8)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang ketenagakerjaan, Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang perindustrian dan perdagangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pariwisata, dengan pendampingan dari Kepolisian dan TNI.
(9)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;
2. b.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;
3. c.mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
4. d.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;
5. e.membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;
6. f.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;dan
7. g.memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan COVID-19.
(2)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;dan
3. c.pemberhentian sementara kegiatan.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada bidang pendidikan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
2. b.mewajibkan setiap orang menggunakan masker pada saat pelaksanaan beribadah;
3. c.mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
4. d.memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
5. e.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat ibadah;
6. f.membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;
7. g.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
8. h.mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
(2)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab terminal, pelabuhan dan Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib melaksanakan perlindungan Kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
2. b.mewajibkan pengguna terminal, pelabuhan dan Bandar udara untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun;
3. c.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna di lingkungan terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
4. d.membersihkan terminal, pelabuhan, Bandar udara dan lingkungan sekitar;dan
5. e.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan terminal, pelabuhan dan Bandar udara sebelum dan setelah melaksanakan tugas.
(2)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab terminal, pelabuhan dan Bandar udara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;dan
2. b.teguran tertulis.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah pada bidang perhubungan dengan pendampingan dari Kepolisian dan TNI.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
(2)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi umum yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.tegurantertulis;
3. c.denda administratif.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh dilaksanakan Satpol PP dan Perangkat Daerah pada bidang perhubungan dengan pendampingan dari Kepolisian.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…