DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALUKU ENERGI ABADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3
3.Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi yang selanjutnya disebut Perseroda adalah PT. Maluku Energi Abadi.
4.Anggaran Dasar adalah keseluruhan aturan internal yang mengatur secara langsung tata kelola Perseroda.
5.Participating Interest 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah.
6.Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroda yang termuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

(1)Pendirian Perseroda dimaksudkan sebagai perusahaan induk untuk mengelola potensi sumberdaya alam Daerah di bidang hulu migas, jasa penunjang, hilir migas, energi, dan pertambangan mineral berdasarkan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menerima dan/atau mengelola PI 10% dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memberikan manfaat bagi pembangunan perekonomian Daerah;
3. c.mengembangkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Daerah; dan
4. d.memperoleh laba dan/atau keuntungan yang menjadi sumber pendapatan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT Maluku Energi Abadi (Perseroda).
(2)Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Provinsi Maluku.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Perseroda menjalankan kegiatan usaha dalam bidang:
1. a.hulu minyak dan gas bumi;
2. b.hilir minyak dan gas bumi;
3. c.pertambangan mineral dan batubara;
4. d.energy; dan 4
5. e.jasa penunjang
(2)Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(3)Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepemilikan sahamnya paling banyak 70% (tujuh puluh persen) yang bergerak di bidang usaha Perseroda.
(4)Pembentukan anak perusahaan dan/atau perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

(1)Perseroda didirikan dengan jangka waktu sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam akta notaris.
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap tahun;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
12. l.tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 6

(1)Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh lima miliyar rupiah) yang terbagi atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroda.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komposisi sebagai berikut : 5
1. a.Pemerintah Provinsi Maluku paling sedikit 99,9% atau sebesar Rp. 24.975.000.000,- (Dua puluh empat miliyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. b.Perusahaan Umum Daerah Panca Karya paling banyak 0,1% atau sebesar 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor penuh atau sebesar 25. 000.000.000,- (dua puluh lima miliyar rupiah).

Pasal 7

(1)Modal Perseroda terdiri atas saham-saham yang nilainya dicantumkan dalam mata uang Rupiah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 November 2020 GUBERNUR MALUKU, ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 18 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, ttd KASRUL SELANG Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA MALUKU, ttd ALWIYAH FADLUN ALAYDRUS,SH.MH. LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (7-175/2020) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALUKU ENERGI ABADI I. UMUM Penyelengaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dapat melakukan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi tersebut sesuai dengan sasaran, transparan dan akuntabel, maka Pemerintah daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dimaksud. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi adalah : a) Menerima dan mengelola Participating Interest 10% dari Wilayah Kerja Migas yang terdapat di Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; b) Memberikan manfaat bagi pembangunan perekonomian Daerah; c) Mengembangkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Daerah; d) Memperoleh laba dan/atau keuntungan yang menjadi sumber pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri dan besarnya modal dasar. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. 7 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah perusahaan dengan kegiatan usaha yang sama dengan Perseroda. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…