DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ruang Lingkup, Pengorganisasian, Pendaftaran dan Kuota, Bimbingan dan Pendampingan, Pelayanan Kesehatan Haji, Pelaksanaan dan Pelayanan Embarkasi,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan, aman, tertib, lancar dan tepat waktu;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji maka diperlukan pengaturan tentang Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali SALINAN 2 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN DAN PELAYANAN HAJI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Maluku dan/atau orang yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Maluku
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
6.Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji di daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji di daerah yang meliputi, pelayanan, pembinaan dan perlindungan Jamaah Haji. 3
7.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftar untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8.Pelaksana Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutya disingkat PPIH adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk provinsi dan Kantor Kementerian Agama untuk Kabupaten/Kota
9.Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku;
10.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kankemenag adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Maluku;
11.Pendaftaran Haji adalah proses yang dilakukan oleh calon jamaah Haji dan proses pelayanan awal dilakukan oleh Kemenag dan BPS BPIH;
12.Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutya disebut BPS BPIH adalah Bank Penerima Setoran BPIH yang telah ditetapkan Menteri Agama;
13.Biaya Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah Biaya Pelaksanaan dan pelayanan Ibadah Haji yang ditetapkan Pemerintah;
14.Proses embarkasi adalah proses perjalanan jamaah haji yang dimulai dari daerah asal sampai dengan serah terima jamaah haji dari daerah kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di kota embarkasi;
15.Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan haji tidak langsung, dimana jamaah haji tidak langsung diberangkatkan menuju ke Arab Saudi melainkan harus melalui kota embarkasi hanya sekedar transit atau berganti penerbangan, tanpa perlu lagi untuk menginap di kota embarkasi
16.Debarkasi adalah Proses Penyerahan Kembali Jamaah Haji dari Panitia Embarkasi kepada Pemerintah Daerah.
17.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya dissingkat TPHD adalah Tim yang mendampingi, membantu dan memandu Jamaah Haji pada saat pelaksanaan Ibadah Haji.
18.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah mendampingi dan membantu pelayanan kesehatan bagi jamaah haji pada saat pelaksanaan ibadah haji.
19.Kelompok Terbang yang selanjutnya disingkat Kloter adalah Kelompok terbang Jamaah Haji yang berasal dari Provinsi Maluku.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Maluku.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pelaksanaan dan Pelayanan Haji meliputi:
1. a.tahapan pelaksanaan dan pelayanan haji dari Daerah asal sampai ke Embarkasi dan dari Debarkasi sampai ke Daerah asal;dan
2. b.pelayana haji lainnya yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(2)Pelaksanaan dan Pelayanan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendaftaran; 4
2. b.pelayana kesehatan;
3. c.pembinaan;
4. d.pendampingan;
5. e.perlindungan;
6. f.pelayanan akomodasi;dan
7. g.transportasi Embarkasi pergi pulang.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

(1)Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan haji secara terpadu dengan PPIH dan unsur terkait di Daerah.
(2)Gubernur wajib memastikan keseluruhan proses pelaksanaan dan pelayanan haji berjalan dengan baik, tertib dan lancar di Daerah.

Pasal 4

PPIH wajib:

a.melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji di Daerah;
b.berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan unsur terkait;dan
c.melakukan sosialisasi tentang prosedur, tahapan dan tata cara pendafataran haji kepada masyarakat.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN KUOTA

Pasal 5

(1)Pendaftaran Haji dilakukan terhadap warga negara indonesia beragama islam yang berdomisili di Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk;dan
3. c.kartu tanda penduduk elektronik.
(3)Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIH Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur pelayanan standar pendaftaran haji yang telah ditetapkan.

Pasal 6

(1)Calon Jamaah Haji yang berdomisili di salah satu Kabupaten/Kota di Daerah dengan alasan tertentu boleh mendaftar di Kabupaten/Kota lainnya atas persetujuan PPIH di Kabupaten/Kota asal.
(2)Calon jemaah haji terdaftar yang telah mendapatkan nomor porsi dimasukkan ke dalam kuota Kabupaten/Kota tempat sesuai dengan kartu tanda penduduk atau kartu tanda penduduk elektronik domisili. 5

Pasal 7

(1)Pelaksana pendaftaran haji berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan penyelenggara BPS BPIH dan unsur terkait untuk menjamin seluruh tahapan pendaftaran berlangsung secara tertib dan lancar.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.menyeragamkan persepsi tentang Prosedur Pelayanan Standar Pendaftaran Haji;
2. b.memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendaftaran haji di setiap unit pelayanan;dan
3. c.memverifikasi data calon jamaah haji yang meliputi, kesahihan biodata, identitas kependudukan, status haji serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Pasal 8

(1)PPIH melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi terkait yang mengesahkan data dan identitas jemaah haji dalam hal terdapat data atau identitas yang meragukan.
(2)Jika hasil verifikasi dan klarifikasi menemukan adanya pemalsuan data, identitas dan/atau dokumen lainnya yang dilakukan oleh calon jamaah haji,maka berkas pendaftaran calon jamaah haji yang bersangkutan dapat ditolak.
(3)Apabila terdapat unsur pelanggaran pidana maka dapat diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaanan pendaftaran serta mekanisme verifikasi identitas calon jemaah haji sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan kuota jemaah haji dengan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan PPIH.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
1. a.keadilan;
2. b.transparansi;dan
3. c.proporsionalitas.
(3)Gubernur menetapkan pembagian kuota untuk Kabupaten/Kota dengan memperhatikan daftar tunggu dan calon jamaah haji lanjut usia dalam hal Daerah mendapatkan kuota tambahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 6

BAB V

BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 10

(1)Calon jamaah haji berhak mendapatkan bimbingan haji.
(2)Bimbingan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bimbingan manasik haji;
2. b.bimbingan kesehatan haji;dan
3. c.bimbingan ketua regu dan rombongan.
(3)Biaya pelaksanaan dan pelayanan bimbingan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dialokasikan dalam APBN dibebankan pada APBD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelaksanaan dan pelayanan bimbingan haji sebagaiamana dimaksdu pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…