DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan, lembaga, koordinasi, kerjasama, sistem informasi, penghargaan dan dukungan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. 7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. 11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU Dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.keke1uargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminatif.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

1.Terwujudnya kualitas ke1uarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
2.Harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berkedudukan sebagai :

a.pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.wali anak dan pengampuan;
d.lembaga;
e.koordinasi;
f.kerjasama;
g.sistem informasi; dan
h.penghargaan dan dukungan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga;dan
5. e.ketahanan sosial budaya.
(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 9

(1)Gubernur dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan pembangunan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Mengembangkan program dan kegiatan baru yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

a.pemerintah daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…