DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
3.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALUKU ENERGI ABADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi yang selanjutnya disebut Perseroda adalah PT. Maluku Energi Abadi.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
6.Maksud penyertaan modal daerah kepada Perseroda adalah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada pendirian Perseroda.
7.Tujuan penyertaan modal daerah kepada Perseroda adalah untuk pendirian Perseroda.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah kepada Perseroda adalah sebesar Rp. 24.975.000.000,00 (Dua puluh empat miliyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pelaksanaan penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Perseroda menyalahgunakan penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Perseroda.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 4

(1)Direksi Perseroda wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berjalan kepada pemegang saham melalui komisaris.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 November 2020 GUBERNUR MALUKU, TTD MURAD ISMAIL Diundangkan di Ambon pada tanggal 18 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, TTD KASRUL SELANG Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA MALUKU, TTD ALWIYAH FADLUN ALAYDRUS,SH.MH. LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (8-176/2020) 5 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PROVINSI MALUKU NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALUKU ENERGI ABADI I. UMUM Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi perlu dilakukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah; Adapun ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, pelaporan dan pengawasan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pihak lain” adalah pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan penyertaan modal dengan Pihak Kedua. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas 6 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 107

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…