DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, dalkarhutla, Pengandalian dampak karhutla, koordinasi dan kerjasama, peranserta dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, insentif, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan pengendalian Karhutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian Karhutla di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.menjamin terselenggaranya Sipkarhutla secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak Karhutla, Cc. menjaga kelestarian lingkungan hidup,dan
d.mendorong peran serta masyarakat dalam usaha Penanggulangan Karhutla.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla), pengendalian dampak Karhutla, koordinasi dan kerja sama, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, insentif:dan pembiayaan,

BAB II

DALKARHUTLA

Pasal 5

Dalkarhutia terdiri atas: Organisasi Dalkarhutla, perencanaan, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran,dan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla. a. b. c. d. e. £ a. b. « d. e. £ Dipindai dengan CamScanner

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)(9
(5)
(6)

Pasal 6

Organisasi Dalkarhutla dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggungjawab terhadap Dalkarhutla tingkat provinsi. Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif,dan
b.organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional. Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Organisasi Dalkarhuta yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bersifat Adhoc. Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satgas Pengendalian Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi penanggulangan Karhutla. Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan : sekretaris Daerah, . kepala badan perencanaan pembangunan Daerah, kepala badan penanggulangan bencana Daerah, . kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas kehutanan, kepala dinas perkebunan, . kepala dinas pertanian, . kepala kepolisian Daerah, panglima Daerah militer,dan Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, . Manggala Agni, I. Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya,dan

m.instansi teknis terkait Daikarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aktif berkoordinasi dengan satuan tugas Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. HR MO LAU» Ti. . Dipindai dengan CamScanner k Pasal 8

(1)Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2) huruf b dilaksanakan olch satuan kerja penanggulangan Karhutla.
(2)Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat/l) melakukan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi penanggulangan Karhutla.
(4)Satuan kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KPH, Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengangkuan Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk organisasi brigdalkarhutla.
(2)Unit Pelaksanaan Teknis Dacrah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KPH, Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan Sosial, Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi kelompok MPA.
(3)Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dan :
1. a.kepala,
2. b.sekretaris: C. koordinator pencegahan Karhutla,
3. d.koordinator pemadaman dan penanganan pasca kebakaran,dan
4. e.kepala Regu.
(4)MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) Regu, yang beranggotakan Masyarakat setempat. (S) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja organisasi brigade dan organisasi MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. A

Pasal 10

Setiap unit pengelola hutan, Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan sosial dan Pelaku Usaha Perkebunan wajib membentuk Organisasi/Unit pengendalian Sipkarhutla berupa Satgas pengendalian Karhutla. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Perencanaan Pengedalian Karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: penyadartahuan pencegahan Karhutla, keteknikan pencegahan, peningkatan sistem kemitraan dan MPA, pengembangan sarana prasarana pengendalianKarhutla, peringatan dini, patroli, perencanaan strategi dan ketatausahaan penanggulangan Karhutla, monitoring dan evaluasi operasional pencegahan Karhutla,ra P9 pp -.0. kesiap siagaan, deteksi dini, pemadaman dan penanganan pasca Karhutla, monitoring dan evaluasi operasional Pemadaman dan penanganan pasca Karhutla,

m.pelatihan/pembekalan/ inhousetraining/ penyegaran/ bimtek pengendalian Karhutla,
n.monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia,dan
o.pembentukan dan pembinaan organisasi/unitpengendalian Karhutla. J: k. 1 /

Pasal 12

(1)Perencanaan pengendalian Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Karhutla oleh instansi dan unit pengelola Hutan dan/atau Lahan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengendalian Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud dalamPasal5 huruf c, bertujuanuntuk:

a.meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan, Dipindai dengan CamScanner b.

(1)
(2)mitigasi faktor penyebab kebakaran utamanya sumber apidanbahanbakaran, penyadartahuan perilaku setiap orang dan/atau Badan, mengurangi peluang atau niat sengaja maupun tidak sengaja setiap orang dan/atau kelompok Badan melakukan pembakaran vegetasi,dan memberikan informasi sedini mungkin akan potensi Karhutla.e.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…