DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ruang Lingkup, Pelaksanaan TSP, Program dan Bidang Kerja TSP, Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan TSP, Penyelesaian Sengketa, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan dan Pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Dunia Usaha dan Masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada prinsip etika bisnis maka diperlukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penatapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pemebentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61) sebagai Undang- Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 SALINAN 2 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan PROVINSI MALUKU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di 3 laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9.Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
10.Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
1. 11.Penyelenggaraan TSP berdasarkan prinsip:
a.kesadaran umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduan;
d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e.kemandirian;
f.sensitivitas;
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
i.inisiasi;
j.matualistis, dan non diskriminasi; dan
k.koordinatif.
1. 12.Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada:
a.manajemen yang sehat;
b.profesional;
c.transparan;
d.akun tabilitas;
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur;
g.program perbaikan berkelanjutan;
h.keadilan yang bijak; dan
i.kebijakan yang adil.
1. 13.Pengaturan tentang TSP bermaksud:
a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan TSP di Daerah;dan
b.memberi arahan kepada semua Perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan TSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.
1. 14.Tujuan Umum Penyelenggaran TSP adalah untuk mening katkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, dan masyarakat secara efektif dan efesien.
2. 15.Tujuan Khusus Penyelenggaraan TSP meliputi:
a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan Perusahaan berserta pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 4
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan;dan
f.mewujudkan program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup TSP meliputi:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;dan
3. c.kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung dan/atau tidak langsung menerima dampak ata kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasian dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayah tidak terdapat Perusahaan atau terdapat Perusahaan yang tidak memiliki program TSP dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan atau forum pelaksanaan TSP dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)Gubernur dapat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksanaan TSP.

BAB III

PELAKSANAAN TSP

Pasal 5

(1)Setiap Perusahaan di Daerah wajib sebagai pelaksana TSP.
(2)Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di pusat dan/atau cabang dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah. 5
(4)Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta, milik negara, milik asing dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan TSP, Perusahaan berhak:

a.menyusun program TSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
b.menentukan sasaran dari masyarakat yang akan menerima manfaat program TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;dan
c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TSP, Perusahaan berkewajiban:

a.menyusun rancangan penyelenggaraan program TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.menetapkan komitmen bahwa program TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
d.menerima usulan masyarakat baik perorangan dan/atau kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat;dan
e.merencanakan dan melaksanakan TSP berkoordinsi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSP

Pasal 8

(1)Program TSP dapat berbentuk:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.kemitraan dan bina lingkungan;
3. c.investasi;
4. d.sumbangan/donasi;dan/atau
5. e.promosi. 6
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Gubernur melalui forum pelaksana TSP di Daerah.

Pasal 9

(1)Bidang kerja TSP meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.infrastruktur;
4. d.olahraga dan seni budaya;
5. e.sosial dan keagamaan;
6. f.pelestarian lingkungan hidup;
7. g.usaha ekonomi kerakyatan;
8. h.pemberdayaan masyarakat adat;dan
9. i.bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
(2)Bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di Daerah.
(3)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;dan/atau
3. c.pencabutan izin usaha.

Pasal 10

Bidang Kerja TSP dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk peningkatan kecerdaasan masyarakat

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…