Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Peraturan daerah 13 Pasal.
Peraturan daerah 13 Pasal.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4578);
5165);
179 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA dan GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 180
(229,181,103,403.80) dengan rincian sebagai berikut :
48,561,551,979.50 dengan rincian sebagai berikut :
(2,592,362,100.77) dengan rincian sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 182 urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan Pemerintahan Daerahdan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran I.6 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
Gubernur menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…