Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2015
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah (lengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang— Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 0 18/PUU—I/2003; Him/mumi Pw'ummu Daerah Provinsi Papua Hami
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan perubahan saldo anggaran lebih anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal l hurufd per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos—pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiranl.1 : Ringakasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiranl.3 : Ringkasan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; .mx ia Him/mmm Pamit/run Daerah Provinsi Papua Barat (li/) 3% Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran I. 10 Lampiran 1.1 1 Lampiran 1.12 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII : Laporan :Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; : Daftar piutang daerah; : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA—L) : Daftar dana cadangan daerah; : Daftar pinjaman dan obligasi daerah; : Neraca; : Laporan Arus Kas; : Laporan Operasional; Peru bahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Perubahan Ekuitas; : Catatan atas Laporan Keuangan; dan : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Himpunan Peraturan Daerah Pr'm'inxiPapuu Hmm Pasal 1 1 Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Agustus 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP / 'ITD ABRAHAM O. ATURU Rl Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 31 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP /TTD NATANIEL D. MANDACAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1. Himpunan Per-uluran Daerah Provinsi Papua Hum! Salinan yang sah sesuai aslinya, KEPALA BIRO HUKUM, WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570830 198203 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT (2/203/2016) Himpunan Peraturan Daerah Pr'orinvz' P(lpuu Bamr
Membuka PDF…