DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 yakni ketentuan Pasal 8 angka 3 dan angka 4 dihapus..

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas optimalisasi pelayanan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu penataan kembali perangkat daerah sesuai kebutuhan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengab, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telab diu bah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 1 GUBERNUR PAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHPROVINSIPAPUABARATNOMOR 7 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANDAERAHPROVINSI PAPUABARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 GUBERNUR PAPUABARAT Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018jPUU- 1/2003;
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, 2 3 Dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
1.Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3.Dinas PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umurn, Penataan Ruang, Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Pasal 8

Pasal I Ketentuan Pasal 8 angka 3 diubah dan angka 4 dihapus dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91), sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH PROVINSI PAPUA BARATNOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATPAPUABARAT dan GUBERNUR PAPUABARAT Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3062);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 4
4.dihapus;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Kebakaran;
6.Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7.Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
9.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;
10.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
11.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perangkat daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
12.Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13.Dinas Kehutanan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan;
15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Dsaha keeil dan Menengah;
16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
17.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18.Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
19.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
20.Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5 NOREG PERATURANDAERAHPROVINSI PAPUABARATNOMOR : (1-78/2019) . H~.' M.Hum., MM INA UTAMAMADYA 9650818 199203 1 022 LEMBARANDAERAHPROVINSI PAPUABARATTAHUN2019 NOMOR 1. CAP/TID NATANIELD. MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal1 April 2019 SEKRETARISDAERA1-IPROVINSI PAPUABARAT, CAP/TID DOMINGGUS MANDACAN Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 11 Maret 2019 GUBERNUR PAPUABARAT, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. Pasal II
21.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
22.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23.Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik;
24.Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan; dan
25.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…