DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Program Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Pemberi kerja penyelenggaran negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pelaksanaan Program J aminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung di Provinsi Papua Barat; GUBERNUR PAPUA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PEDOMAN PELAKSANAANPROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAANBAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKATKAMPUNGDAN BADAN MUSYAWARAHKAMPUNG DI PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERATURANDAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2022 GUBERNUR PAPUA BARAT SALINAN Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4151) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6697);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)darr/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/utau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dao /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional darr/atau Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573 );
15.Undang-Undang Nomor7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736); 2014 tentang Negara Republik Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UnctangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun Administrasi Pemerintahan (Lembaran
16.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamian Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
20.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program J aminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21.Peraturan Presiden Nomor7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraTahun 2015 Nomor2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRPB menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua Barnt.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB merupakan lembaga mitrajatau sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah Provinsi yang se1anjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
9.Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga permusyawaratanjmufakat yang keanggotaannya adalah wakil Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
10.Perangkat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas kepala kampung, kepala-kepala urusan.
11.Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang memiliki legalitas hukum. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIPAPUABARAT dan GUBERNUR PAPUABARAT Dengan Persetujuan Bersama
12.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Jaminan Kecelakaan Kerjayang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan /atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14.Jarninan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
15.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16.Jaminan Kecelakaan Kerjayang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan darr/ atau lingkungan kerja.
18.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekcrja untuk menjalankan pekerjaannya.
19.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
20.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
21.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
22.Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Provinsi Papua Barat.
23.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
24.Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja penerima upah adalah pegawai honorarium daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam yang bekerja dan mengabdi di lingkup Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaterr/Kota.
25.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
26.Peserta penerima upah adalah pegawaihonorium pada pemerintah Provinsi atau Pemerintah KabupatenjKota, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung
27.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga)orang.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, PERANGKATKAMPUNG DAN BADANMUSYAWARAHKAMPUNGDI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya programjaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan perlindungan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pro3ram jaminan eosiat ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

28.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/ atau anggota keluarganya.
29.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
30.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tuniangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memilikinomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
32.Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor44 Tahun 2015.
33.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP- LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerjaatau Surat Perintah Kerjalainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
35.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
36.Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah apatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
37.Pegawai Honorarium Daerah adalah Pegawai Honorarium yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Pasa16

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupateny Kota berwenang melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: BABIII PROGRAMJAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN Pasa15
(1)Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.PegawaiHonorarium Daerah;
2. b.Perangkat Kampung; dan
3. c.Badan Musyawarah Kampung.
(2)Badan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ketua dan anggota.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip:

a.kegotongroyongan;
b.nirlaba;
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akuntabilitas;
f.portabilitas;
g.kepesertaan bersifat wajib;
h.dana amanat; dan
i.hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seperlunya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. BABII PRINSIPDANSASARAN PENYELENGGARAANJAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAN
b.terpenuhinyajaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
c.mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinyajaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung dan Bamuskam; dan
d.mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sarna secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 10

Pemerintah KabupatenjKota wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran Perangkat Kampung dan Bamuskam yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat dari akibat kecelakaan kerja dan kematian melalui program JKK,JKM dan JHT.

Pasal 9

Pemerintah KabupatenjKota melakukan pendataan terhadap Perangkat Kampung dan Bamuskam untuk dimasukan sebagai Peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Pasa17

(1)Pegawai Honorarium Daerah yang bekerja di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenjKota dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, akibat kematian dan resiko memasuki hari tua.
(2)Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja penyakit akibat kerja, akibat kematian dan resiko memasuki hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pegawai Honorarium Daerah ditetapkan menjadi Peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
1. a.program JKK;
2. b.program JKM; danj atau
3. c.program JHT.
(3)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat wajib, sedangkan huruf c mengikuti peraturan perundang-undangan, Pasal 13 Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah meliputi:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukarr/Kartu Keluarga;
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk;
3. c.melampirkan surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang pengangkatan Pegawai Honorarium Daerah;
4. d.melampirkan surat keputusan Bupati/Walikota ten tang pengangkatan Kepala Kampung dan Bamuskam;
5. e.melampirkan surat keterangan kepala kampung atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaterr/Kota bagi Perangkat Kampung; dan
6. f.melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala PD.

Pasal 12

Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaterr/Kota kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai penahapan kepesertaannya.

Pasal 11

(1)Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, meliputi:
1. a.Pegawai Honorarium Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2. b.Perangkat Kampung dan Bamuskam di Pemerintah Kabupaten./Kota.
(2)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan.
(1)Peserta Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit BABVII MANFAAT

Pasal 16

(1)Pembayaran luran program JKK, JKM dan/ atau JHT PesertaPenerima Upah pada pemerintah Provinsi dibebankan pada APBDProvinsi.
(2)Pembayaran luran program JKK,JKMdan/ atau JHT Peserta Penerima Upah pada pemerintah Kabupaten/ Kota dibebankan pada APBDKabupaten / Kota.
(3)Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran luran pada ayat (1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(4)Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran luran pada ayat (2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 14

(1)Besaran luran Program JKK bagi Peserta Pekerja penerima upah dikelompokkan ke dalam 5 (lima)kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
1. a.tingkat risiko sangat rendah 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah;
2. b.tingkat risiko rendah 0,54% (no! koma lima puluh empat persen) dari upah;
3. c.tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah;
4. d.tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah;dan
5. e.tingkat risiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah.
(2)luran Program JKM bagi Peserta Penerima Upah ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
(3)Prosentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan prosentase besaran luran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peserta Penerima Upah yang meninggal dunia dalam masa aktif berhak atas Manfaat JKM.
(3)Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:
  1. 1.pemeriksaan dasar dan penunjang;
  2. 2.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  3. 3.rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  4. 4.perawatan intensif;
  5. 5.penunjang diagnostik;
  6. 6.penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
  7. 7.pelayanan khusus;
  8. 8.alat kesehatan dan implant;
  9. 9.jasa dokter/ medis;
  10. 10.operasi;
  11. 11.pelayanan darah;
  12. 12.rehabilitasi medik;
  13. 13.perawatan di rumah bagi Peserta Penerima Upah yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
  14. 14.pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. b.santunan berupa uang meliputi:
  1. 1.penggantian biaya transportasi terdiri atas:
3. a.biaya transportasi Peserta Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; darr/atau
4. b.biaya transportasi Peserta Penerima Upah yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
  1. 2.santunan sementara tidak mampu bekerja;
  2. 3.santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
  3. 4.santunan kematian dan biaya pemakaman;
  4. 5.santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
  5. 6.biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan Zatau alat pengganti (prothese);
  6. 7.penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; dan/atau
  7. 8.beasiswa pendidikan bagi anak bagi Peserta Penerima Upah yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
(4)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta Penerima Upah.
(5)Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada ahli waris Peserta

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…