DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini mengatur mengenai Komisi Hukum Ad Hoc.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Komisi Hukum Ad Hoc; I. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Parriai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 3.Undang-UndangNomor21 Tahun2001ten tangOtonomi KhususBagiProvinsiPapua(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor135,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4151)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor2Tahun2021tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor21Tahun2001Tentang Otonomi KhususBagiProvinsi PapuaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2021Nomor155,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6697); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran negaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, tambahanlembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor15Tahun2019 tentang PerubahanAtasUndang- UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor183Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6398); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor11Tahun2020 tentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerahBerita NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINS! TENTANG KOMIS! HUKUM AD HOC.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
5.Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalarn rangka perlindungan hak hak orang asli Papua dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Peraturan Daerah Khusus selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah berberap kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
7.Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Komisi Hukurn Ad Hoc adalah Lembaga non struktural daerah yang dibentuk dalam rangka memberikan pertimbangan clan masukan yang objektif kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRPB dan MRPB mengenai pelaksanaan hukum dan sistim hukum di Provinsi Papua Barat.

BAB II

BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)Komisi Hukum Ad Hoc berbentuk sebuah panitia berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
(2)Keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc berasal dari unsur akademisi, praktisi hukum dan lembaga sosial masyarakat.
(3)Keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur.
(4)Tata cara seleksi keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(5)Untuk membantu tugas Komisi Hukum Ad Hoc dibentuk sekretariat komisi sesuai kebutuan.
(6)Susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc dan sekretariat komisi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Kedudukan Komisi Hukum Ad Hoc dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
(2)Komisi Hukum Ad Hoc berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 4

Komisi Hukum Ad Hoc membantu tugas penyusunan Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi, meliputi:

a.menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
b.menyusun pokok-pokok pikiran/naskah akademik Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
c.menyusun Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
d.mengkoordinasikan substansi materi muatan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi dengan Pemerintah Provinsi, DPRPB dan MRPB;
e.melakukan sinkronisasi Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi; dan
f.memberikan pertimbangan kepada Gubernur, DPRPB dan MRPB yang berkaitan dengan Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi.

Pasal 5

Komisi Hukum Ad Hoc mempunyai wewenang:

a.mernberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Gubernur dan DPRPB dalam menyiapkan clan menyusun rancangan Perclasus clan Rancangan Perdasi;
b.memberikan saran kepada MRPB dalam hal pemberian pertimbangan dan persetujuan Rancangan Perdasus; dan
c.rnengevaluasi Perdasus dan Perdasi untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV TATA CARA PENYIAPAN RAPERDASUS DAN RAPERDASI sebagaimanaPerdasi

Pasal 6

( 1) Komisi Hukum Ad Hoc mengoordinasikan penyiapan rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi.

(2)Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan penyelarasan clan sinkronisasi dengan Biro Hukum dan perangkat daerah terkait.
(3)Hasil penyelarasan dan sinkronisasi merupakan bahan penyempurnaan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi.
(4)Rancangan Perdasus dan rancangan dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
(5)Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Pemerintah Provinsi dan DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan Gubernur kepada Menteri Dalarn Negeri untuk difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi yang telah difasilitasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Hukum Ad Hoc dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 8

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 26 September 2022 Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TID PAULUS WATERPAUW Diundangkan di Manokwari pada tanggal 26 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT, CAP/TID NATANIEL D. MANDACAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT: (10-145/2022) Dr. ROBERT K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.,CLA. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19650818 199203 1 022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG KOMIS! HUKUM AD HOC I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…