DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perernpuan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanuslaan, serta mcndapat perundungan dari berbagai tindak kekcrasan, perlu <tilakukan upaya perlindungan pcrempuan dari tindak kckcrasan.
b.bahwa agar perlindungan tcrhadap perempuan yang termasuk di da.lamnya adalah penanganan, pendampingan, pencegahan terutama di Provinsi Papua Barat memperoleh basil yang berguna dan optimal, perlu dilakukan tindakan nyata dari Pcmerintab Daerah dan pcrlu meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat sccara luas,
c.bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahuo 200 l tcntang Otonomi l<husus Bagi Provinsi Papua schagairnana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Uodang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tcntang Ot.onomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang menyatakan Pemerintah Proviresi bcrkewajiban Mcngingat z mcrnbina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perem puan secara bermartabat dan mclakukan semua upaya untuk memposisikannya scbagai mitra sejajar kaum laki-Iaki;
d.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentana Pcnghapusan Kckcrasan Terhadap Perempuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pcmbcntukan Provinsi Irian .Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupatc:n Mimika, Kabupalcn Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembennlkan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupatcn Paniai, Kabupaten Mimikn, Kabupakn Pcmcek Jaya Dan Kola Sorong (1..embara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor :{960};
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi dalam Penghapusao segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13S, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 S 1) scbagaimana tclah drubah beberapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahuu 2021 . J. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus &gi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Urtda ng-Urtdartg Nomor 23 Ta.bun 2004 tentang Penghapusan Kekcrasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Peraturan Pcrundang·undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 teutang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tcntang Pemhentuka n Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tahun 2022[Lembaran Negara Republik Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6801 );
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyclenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan DalAm Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, TatnW.lu,m Lernbaran Negara �epublik Indonesia Nomor 64);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembag=n Pelaksanaan Kebijakan .4. Otonorni Khusus Provinei Papua [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2CY21 Nomor 238, Tarnbahan Lcmbaran Negara l<cpublik Indonesia Nomor 6730); l 0. Pcraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pcnerirnaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rcncana lnduk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731 );
11.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor &l Tnhun 2015 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenw.ng Pembentukan Produk llukum Daeeah [Ber-ita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraruran Daeral, Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lcmbaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama D!sWAN Pt,;l<WAKJLAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUB£RNU!< l'Al'UA BARAT MEMUTUSKAN: P£RATU!<AN DAERAH PROVINS! TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. . 5.

BAB I

KETEN'I'UAN UMUM

Pasal 1

DaJam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adah.1,h Provinsi Papua Barat,
2.Provinsi Papua Barat yang sclanjutnya discbut Provinsi adalah provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalaro kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Gubernur Provinsi Papua Barat yang selanjutnya discbut Gubcrnur adalah Kcpala Daer-ah dan Kepa!a Peroerintahan yang bertanggu.ng jawab pcnuh rnenyelenggarakan pemermtahan di Provins! Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjm:nya disin.gkat DPRPB adalah lcmbaga pcrwakilan dacrah Provinsi Papua Barat yw,g herkedudukan sebagai salah satu unsur pcnyclcnggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat,
5.Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adatah representasi kultural perernpuan asli Papua, yang rocmiliki wewenang tertentu dalam rangka pcrlindungan hak-hak pcrempuan asli Papua dengan penghormatan tcrhadap adat dan budaya, pcmberdayaan perempuan dan pcmantapan kerukunan hidup beragama,

b.Perempuan lain yang berada di Provinsi Papua Barat adalah perempuan yang ditcrima dan diakui dan terdaftar dalam database kependudukan di Provinai Papua Barat.
1. 7.Perempuan Asli Papua adalah perempuan yang berasal dari rum pun ras Melanesia yang tcrdiri dari suku-suku asli Papua di Tanah Papua dan / atau perempuan yang lahir dari Rahim Pcrempuan Papua;
2. 8.Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pcmbantu pemerintah daeran dan DPRPB dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan yang mcnjadi kewenangan daerah;
3. 9.Karnpung atau yang discbut dengan nama Jain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk meng_atur dan mengurus kepentingan masyarakar setempat herdasarkan asal-usul dan adat istiadat seternpal y�.ng diakui dafam »istem pemerintahan nastonal clan herada didaerah kabupatcn/kota.
4. 10.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan . 6. kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mcngurus kepentingan masyarakat sctcmpat menurut prakarsa scndiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar rnasyarakat Papua.
5. 11.Pcraturan Daerah Khusus yang sclanjutnya disebut Perdasus adalah Pcraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang.
6. 12.Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Pera tu ran Oaera h Provinsi Papua Barnt dalam rangka kcwcnangan sebagimana diatur dalarn peraturan perundang-undangan.
7. 13.Hak Asasi Manusia adalah halt dan kebebasan fundamental bagi scmua percrnpuan tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa dan status lainnya.
8. 14.Penghapusan kckcrasan terhadap perempuan adalah UP"Y" melakukan tindakan pcrlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
9. 15.Pemberdayaan perernpuan adalah upaya perlindungan, pcnguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan pcningkatan partisipasi perempuan delarn pcmbangungan pemberdayaan untuk mcmperoleh akses dan kontrol tcrhadap sumber daya ekonomi, polirik, budaya agar perempuan dapat mengarur diri da n meningkalkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif daiam memecahkan masalah, sehingga mampu mcmhangun kemampuan dan konsep diri.
10. 16.Pclindungan Perernpuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan rncmbcrikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dcngan memberikan perhauan yang konsisten, terstrukrur dan sistcmatis yang dirunjukan untuk mcncapai kesetaraan gender.
11. 17.Diskri.minasi adalah seuap pcrbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung aiaupun tak langsung yang didasarkan pada pembcdaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan, status sosial, status ckonomi, jenis kclamin, Bahasa, keyakirum politik yang bcrakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pcnggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kchidupan baik individual maupun kolcktif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kchidupan lainnya.
12. 18.Pcrcmpuan Rentan adalah perernpuan yang hidup dalam kondisi berisiko mengalarni kekerasan, cksploitasi dan di::.krimin.asi karcna usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga memhutuhkan pclindungan dan dukungan khusus. . 7.
13. 19.Kekerasan adalah sctiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kclamin yang berakibat. tirnbulnya kesengsaraan atau pcnderitaan secara fiaik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, pcnclantaran, serta menghalangi kcmampuan untuk mc:nikm.a.ti sernua hak dan kebebasannya.
14. 20.Kekerasan Berbasis Gender adalah jenis kekerasan yang ditujukan pada satu jenis kelamin biologis al Ht) indentitas gender berupa pclccchan Iisik, seksual, verbal, emosional, dan psikologis scrta melakukan ancaman dan paksaan.
15. 21.Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalab jaminan yang diberikan oleb negara untuk mencegah 1erjadinya kekerasan dalam rumah iangga, menindak pclaku kckcrasan dalam rumah tangga, clan melindung-i korban kckcrasan dalam nJmah Langga.
16. 22.Peradilan adat adalah lcmbaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat, yang berfungsi untuk menye!esaikan perselisihan adal dengan memperhatikan prinsip-prinsip nila.i dan tatanan adat dengan mckanisme musyawarah dan mufakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan:

a.mcnccgah segala bentuk kekcrasan terhadap perempuan;
b.untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dan optimal sesuai dengan harkar dan martabat kemanusiaan dalam pemhangunan di Provinsi; dan
c.tcrkoordinasinya peran Pcmerintah Daerah dalam mclakukan pclindungan perempuan dan peningkatan kualitasi hidup pcrcmpuan serta mendorong peran masyarakat untuk bcrpartisipasi dalam upaya penghapusan kckerasan terhadap perempu.an. f"<1sal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah Prnvinsi tcntang Penghapusan kekerasan rerhadap pcrcmpuan ini meliputi:
a.kekerasan dan jenis kekerasan;
b.hak percmpuan;
c.pemberdayaan perempuan;
d.perlindungan perempuan;
e.perencanaan; ·8·
t.kelembagaan;
g.partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
h.peradilan;
1. 1.hak dan kewajiban; J· san ksi adat;
k.pembinaan dan pengawasan; dan I. pendanaan. 11AR II KEKERASAN DAN JENIS KEKERASAN

Pasal 4

(l) Perbuatan kckerasan yang dapat dikategorikan sebagai kckerasan tcrhadap perempuan yaitu:

a.perbuatan yang dengan sengaja atau suatu bentuk aksi atau pcrbutaan aksi yang merupakan kelalaian, yang kcscluruannya merupakan pelanggaran atau hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kcbcnaranjdan
b.perbuatan dengan sengaja yang mcnycbabkan rasa sakit baik fisik maupun psikis terhadap perempuan.

(2)Akibat hukum dari perbuatan kekerasan sebagairnana di maksud pada ayat (1) diancarn dengan ketentuan pidana sanksi ketentuan peraruran pcrundang-undangau.

Pasal 5

Jen.is kekerasan tcrdiri dari:

a.penganiayaan:
b.penelantaran;
c.kekerasan dalam beruuk verbal;
d.pelecehan seksual; e , perkosaan;
f.prostitusi; ·9·
g.perbudakan;
h.diskriminasi;
t.pemaksaan kchendak; dan J. kekerasan fisik lainnya.

Pasal 6

( 1) Kekerasan terhadap perempuan menu rut bentuknya meliputi kekerasan ernosional, kekcrasan Iisik, kekerasan seksual, pclecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan perceraian, kckcrasan pcnelantaran, poligami, dan kekerasan ekonomi: �- kekerasan cmosional merupakan jenis kckcrasan yang mc::liputi serangan secara verbal maupun ditampakkan secara tidak langsung lewat pcrilaku manipulatif, mcrcmchkan, atau merendahkan, mencaci, mcngancarn, menginrimidasi, sikap poscsif yang berlebihan dan atau bahkan total mcngabaikan korban:

b.kekerasan Iisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau Iuka bcrat, yang kekerasan fisiknya dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan itu;
c.kckcrasan seksual merupakan segala perilalru yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual percmpuan tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancarnan, termasuk perdagangan perernpuan dcngan tujuan seksual, dan pernaksaan prostitusi;
d.pelecehan seksual mcrupakan r.indakan yang termasuk di dalamnya siulan, main mata, ucapan bernuansa scksual, mempertunjukkan rnateri pornografi, dan/ atau keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian rubuh, gcrakan atau isyarar yang bersifat scksual, schingga rnengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan mcrasa direndahkan martabatnya;
e.pemerkosaan mcrupakan penetrast, walau sedikit, terhadap vagina r.Jl.au anus dengan organ tubuh atau objek apa pun. atau penerrasi oral dengan organ seks scscperempuan, tanpa perserujuan korban;
f.prostituei rnerupakan kejahaian terhadap kesusilaan atau moral melawan hukum;
g.praktek proslitusi merupakan pertukaran hubuogao seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu trnnsaksi pcrdagangan dan/atau pclacuran, dan
h.pckerja sek� koruereial mcrupakan pcnjua.lan jeen seksual dari · 10· perempuan kepada pcrcmpu.an Iain.

(2)Benruk kekerasan scbagaimana diatur pada ayat {l) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, hurur e, huruf f, huruf g dan huruf h yang dilakukan dapat terjadi di rumah tangga, pemer-intahan, lembaga politik, ruang publik dan ruang adal selanjutnya ditetapkan da!am Pcraturan Gubcmur.

BAB ILL

H..<>J( PEREMPUAN

Pasal 7

Seliap perempuan di Provinsi Papua Barat memilild:

a.hak untuk hidup;
b.hak berkcluarga dan melanjutkan kcturunan;
c.hak mengembangkan diri;
d.hak mempcroleh keadilan;
e.hak atas kebcbasan pribadi;
f.hak atas rasa aman:
g.hak atas kesejahteraan; dan
h.hak turul serta dalarn pernerintahan.

Pasal 8

(1)Hak untuk hidup sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.sctiap perempuan berhak untuk hidup, mempertahankan hid up clan meningkarkan taraf kchidupannya;
2. b.setiap pe-rempuan berhak tcnteram, aman, damai, bahagia, sejahtcra lahir dan batin; dan
3. c.setiap pcrcmpuan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)Hak bcrkcluarga dan melanjutkan kcturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mcliputi:
1. a.sctiap perempuan membcntuk suatu keluarga dan melanjutkan kcturunan melalui perkawinan yang sah; dan
2. b.perkawinan yang sah hanya dap,,t herlangsung etas kchendak bebas calon suami istri bersangkutan, sesuai dengan kctcnruan peraturan perundung undangan.
(3)Hak mengembangkan diri seMf.Aimnna dimaksud pasal 7 huruf c, mcliputi:
1. a.setiap pcrcrnpuan berhak atas pemenuhan kcbutuhan dasarnya untuk twnbuh dan berkembang secant layak;
2. b.setiap perempuan berhak alas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, unutk mcmpcrolch pcndidikan, mencerdaskan dirinya, dan rneningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang berirnan, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlal< mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
3. c.setiap perernpuan berhak untuk mcngembangkan dan mempcrolch manfaat dari ilmu pcngctahuan dan tcknologi, seni dan budaya scsuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusla;
4. d.sctiap perempuan berhak untuk berkornunikasi dan mempemleh informasi yang dipcrlukan untuk mcngcmbangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
5. c.setiap perempuan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetoian dan menyampaikan informasi dengan mcnggunakan segala jenis sarena yang lersedia;
6. f.setiap perempuan bcrhak untuk memperjuangkan hak pengemba.ngan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, unluk mernbangun rnasyarakat, bangsa dan negaranya.
7. g.setiap perempuan berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan orgarusasr untuk itu, tcrmasuk mcnyetenggarakan pendidikan dan pengajaran, sena menghimpun dana dan untuk maksud tersebut sesuai dcngan ketentuan peraruran perundang-undangan.
(4)llak memperoleh kcadilan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf d, meliputi setiap perempuan tanpa diskrirninasi, berhak untuk mempe.roleh keadilan dengan mcngajukan pcrmohonan, pcngaduan clan gugat.an, baik dalam perkara pidana, pcrdata, maupun administ:rasi sorta diadili melalui proses peradilan yang bcbas dan ridak memihak, sesuai dengao hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk mempcrolch putusan yang adil dan bcnar.
(5)Hak atas kebebasan prihadi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 hun.tf �, meliputi:
1. a.tidal< seorangpun percmpuan bolch dipcrbudak atau diperhamba;
2. b.pcrbudakan atau perhambaan, perdagangan perempuan, dan scgala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang;
3. c.setiap pcrcropuan ber+rak aUl:.s kcutuh.ct.n pribadi, ba.ik rohani rnaupun jasrnani, dan karcna itu tidak boleh menja.di obyek · 12 · penelitian tanpa persctujuan darinya;
4. d.setiap percmpuan bcbas merneluk agamanya masing-maeing dan untuk beribadat mcnurut agamanya dan kepercayaannye itu;
5. e.setiap perempuan bebas untuk memilih dan mernpunyai kayakinan politiknya;
6. f.sctiap perempuan bebas untuk mempunyai, mengcluarkan dan rncnycbarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, sccara lisan atau tulisan media cetak rnaupun clektronik dengan mcmpcrhatikan nilai- nilai agama, kesusilaan, kctcrlibatan, kcpcntingan umurn dan keutuban bangsa;
7. g.:setiap perempuan bcrhak untuk berkumpul, benl.pat dan berserikat untuk makaud damai;
8. h.seuap perernpuan berhak untuk mcndirikan partai politik, lembaga swadaya rnasyarakat atau organises! lainnnya untuk bcrperan scrta dalam jalannya pcmcrintahan dan penyelenggaraa.n negaro sejalan dengan tuntutan pcrlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketcnruan pcraturan pcrundang-t.U1dt1.ngau;
  1. 1.setiap perempuan berhak uniuk menyampaikan pendapat di muka urnum, termasuk hak unr.uk mogok sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan;
9. j.seriap perernpuan berhak memiliki, atau mempertahankan status kewa rgancgaraannya;
10. k.setiap perempuan bebas mernilill kewarganegaraannya dan tanpa diskrirninasi bcrhak menikmati hak-hak yang bersumber dan mclckat pada kewarganegaarannya scrta wajib melaksanakan sebagai perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan;
  1. 1.setiap perernpuan berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bcrtcmpat tinggal dalam wilayah negara Rcpubli.k Indonesia; dan
11. m.setiap perempuan perernpuan Indonesia bc:rhak rneninggalkan dan masuk kcmbali ke wilayah negara Republik Indonesia scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hals. atas rasa aman scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, meliputi:
1. a.setiap perempuan bcrhak mcncari suaka untuk memperoleh pcrlindunngan politik dari negara lain;
2. b.Hak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlalru bagi mcreka yang tnelakukan kejahatan nonpolitik atau perbutan yang -13. bertentangan dengan tujuan dan pnnsip Perserikatan Bangsa- Bangsa;
3. c.sctiap perempuan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, rnartabat dan hak miliknya;
4. d.setiap perempuan bcrhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia bcrada;
5. e.setiap perempuan berhak atas rasa aman dan tcnteram scrta pcrlindungan terhadap ancaman ketakutan unruk berbuat atau tidak bcrbual sesuaru;
6. f.sctiap perempuan berhak unruk bebas dari pcnyiksaan penghukuman atau perlakuan yang ktjam, lidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kcmanusiaannya;
7. g.setiap perernpuan berhak untuk bcbas dari pcnghilangan paksa dan penghilangan nyawa;
8. n.setiap perempuan tidak bolch ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
  1. 1.setiap perempuan berhak hidup dalam tatanan rnasyarakat dan kenegaraan yang darnai, aman dan tenteram, mcnghormati, mclindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kcwajiban dasar sesuai ketenumn perundang undangan.
(7)Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf g, rncliputi:
1. a.setiap pcrempuan bcrhak mcmpunyai milik, baik sendiri maupun bersama sama dengan pcrcmpuan lain dcm.i pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masya.rakat dengan cara yang tidak mclanggar hukum;
2. b.tidak seorang perempuanpun boleh dirampas miliknya dengan sewena..ng-weuang dan sccara mclawan hukum;
3. c.setiap pcrcmpuan, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kcmampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
4. d.setiap perempuan berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya clan bcrhak pula alas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; e, setiap perernpuan, baik pna maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sarna, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah scrta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
5. f.setiap perempuan, baik pria maupun wanita, dalam mclakukan · 14· pckcrjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya bernak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapar menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya;
6. g.setiap perempuan berhak untuk mendirikan serikar pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi meli.ndungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan kentenruan peraturan perundang-undangan;
7. h.setiap perempuan berhak untuk bertempat unggal serta bcrkehidupan yang layak;
  1. 1.sctiap perernpuan herhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkernbangan pribadinya secara uruh;
8. j.sctiap penyandang cacat, perempuan yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, bcrhak mcmpcrolch kemudahan dan perlakuan khusus; dan
9. k.setiap perernpuan yang berusia lanjut, cacat Iisik dan atau cacat mental berhak mcmpcruleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak se�uai dengan martabat kcrnarrusiaannya, miningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
(8)Hak atas turut serta dalam Pcmcrintahan sebagaimana dimaksud dalam p.._,.,, l 7 h uruf h, mcliputi:
1. a.setiap perempuan berhak untuk dipilih dan memilih dalarn pemilihan umum bcrdasarkan persarnaan hak melaiui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan;
2. b.setiap pcrcmpuan bcrhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau deogan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara ynng ditentukan dalam pcraturan perundang undangan;
3. c.seuap perempuan dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan; dan
4. d.setiap pcrcmpuan bcrhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pcndapat, perrnohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pcmcrinlAh dalarn rangka pelaksanaan pemerintahan yang bcrsih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan mcupun dengan tulisan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, • 15 · 81113 N PBMTlERDAYMN PEREMPUAN

Pasal 9

(I) Pemberdayaan pcrcmpuan dilakukan dalam upaya mening)<atkan kualitas hidup pcrempuan.

(2)Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintahan Daerah bertanggung jawab:
1. a.menghormati dan menjamin ha k perewpuan tan pa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah;
3. c.memoentuk kclompok kerja pengarusutamaan gender di Dacrah;
4. d.meningkatkan pcmbcrdayaan perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dalam bidang;
5. l.politik;
  1. 2.hukum;
  2. 3.sosial budaya; dan
  3. 1.ekonomi,
6. e.menguatkan dan mengembangkan Iembaga penyedia pcmberdayaan perernpuan di Dacrah.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan scbagaima na dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aagian Kedua Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Pcrcmpuan Dalam Bidang PoHLik

Pasal 10

Upaya pcningkatan peran, kualitas dan kemampuan perernpuan dalam bidang politik scbagaimana dirnaksud dalam Pasa! 9 ayat {1) huruf d angka J mcliputi:

a.melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perernpuan dalam pernilihan urnum;
b.melaksanakan progr:3m y::mg mendorong tingk.at ke.terliba.tan yang mendorong tingkat kctcrlibalan perernpuan d>iliun proses politik dan jabatan publik;
c.mclaksan.akan fasilit.a$ pengernbangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserlkat dan bcrkurnpul; clan
d.melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perernpuan. Ragian Ketiga Pcningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan Dalam Bidang Hukum

Pasal 11

Upaya pcningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

a.melakukan sosialisasi untuk mcning)catkan pengetahuan dan kesadaran hukum perernpuan;
b.melakukan pemetaan dan mcrcviu kcbijakan bias gender; dan
c.melibatkan organisasi pcrcmpuan dalam proses peoyuaunnn pemhahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dcngan pcran .scrta perempusn.
a.peningkatan pcngctahuan dan ketrampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dcngan potensi yang dimiliki;
b.peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
c.pcning)calan kesada.ran dan pengetahuan tentang pcrcncanaaan kcluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
d.pcningkatan kesadaran perempuan tcrhadap dampak pcrkawinan dini;
c.memrasilitasi dan mengupayakan pclcstarian adat isuadat dan pcngembangan ilmu pengetahuan, teknologi, scni dan budaya untuk -17 · kemajuan perempuan; f melakukan peningkatan kesadaran clan pcngctahuan percmpuan terhadap pcrcncartaart keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
g.melakukan program dalarn menurunkan angka kematian ibu melahirkan; dan
h.mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah. Bagtan Ke1ima Peningkatan Peran, Kualitas Dan Kemampuan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…