DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini mengenai Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua Dalam Bidang Ekonomi Kreatif;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan memiliki kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas, dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi nyata dalarn pembangunan ekoriorni serta penciptaan lapangan kerja di Daerah Provinsi Papua Barat;
c.bahwa keterlibatan perernpuan asli Papua dalam pembangunan dan pemberdayaan di bidang ekonorni kreatif masih banyak yang tertinggal sehingga dibutuhkan langkah-langkah afirrnatif guna mengatasi kesenjangan tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua Dalam Bidang Ekonomi Kreatif;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mirnika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lernbaran Negara Republ.ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nornor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif [Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA DALAM BIDANG EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Pernerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang bcrkcdudukan sebagai unsur penyelenggara Pcmerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang rnemegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Pembangunan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan perempuan.
9.Pemberdayaan perernpuan adalah serangkaian upaya secara sisternatis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan, hak dan patsipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah.
10.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan / a tau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
11.Perempuan Asli Papua adalah perempuan yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di Provinsi Papua dan/atau perempuan yang diterima dan diakui sebagai perempuan asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
12.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan Budaya masyarakat.
14.Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
15.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda,

Pasal 2

Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dalam bidang ekonomi bertujuan untuk:

a.mendorong partisipasi, peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif khususnya Perempuan Asli Papua dalam proses pembangunan;
b.mcningkatkan kualitas hidup dan peran Perempuan Asli Papua dalam proses pembangunan; dan
c.memberikan jaminan kepada Perempuan Asli Papua dalam pemenuhan hak asasi sebagai manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak Perempuan Asli Papua;
b.kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
c.Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
d.Strategi Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
e.mekanisme penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
f.Pembangunan Ekonomi Kreatif;
g.kerja sarna;
h.peran serta Masyarakat;
1. 1.pendanaan; dan J. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK PEREMPUAN ASLI PAPUA

Pasal 4

(1)Setiap Perempuan Asli Papua berhak:
1. a.untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
2. b.mernenuhi kebutuhan dasar untuk turnbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. c.mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang berirnan, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera;
4. d.mernperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
5. e.terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
6. f.bebas dari kekerasan, perbudakan atau diperhamba serta ancaman;
7. g.memperoleh perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik;
8. h.mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
  1. 1.berpartisipasi dalam politik; J. melakukan perbuatan hukum; dan
9. k.bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
(2)Setiap Perempuan Asli Papua sebagai istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sarna dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anak, dan kepemilikan serta pengelolaan harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal perkawinan putus, Perempuan Asli Papua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suami terkait kepentingan anak.

BAB ILL

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERlNTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.
(2)Upaya. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada. a.yat (1), meliputi:
1. a.penetapan kebijakan, program dan kegiatan;
2. b.penetapan pedoman pelaksanaan;
3. c.penyelenggaraan layanan; dan
4. d.koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
(3)Upaya Pembangunan dan Pernberdayaan Perempuan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang ekonorni.
(2)Pembangunan dan Pemberda.yaan Perempuan Asli Papua di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
2. b.fasilitasi pembentukan, penguatan dan pcngembangan kelompok usaha ekonomi;
3. c.fasilitasi da.n bantuan permodalan; dan
4. d.fasilitasi pengembangan jaringan pernasaran. BABV STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLT PAPUA Pasal 7
(1)Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan data terpilah secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembangunan dan Pemberdayaan Pcrempuan Asli Papua dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASL! PAPUA

Pasal 8

Mekanisme penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dilakukan melalui tahapan:

a.perumusan kebijakan perencanaa.n program da.n kegiatan;
b.penganggaran program dan kegiatan;
c.pelaksanaan program dan kcgiatan; dan
d.monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

(1)Perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
2. b.koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
3. c.penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
(2)Perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
(3)Perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(4)Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD.
(5)Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, dilaksanakan melalui:
1. a.pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran perangkat daerah;
2. b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.
(6)Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui:
1. a.melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. b.membuat laporan secara berkala; dan
3. c.hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
(7)Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF

Pasal 10

(1)Kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka Pemhangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua, dilaksanakan pada subsektor:
1. a.Arsitektur;
2. b.Desain interior;
3. c.Desain komunikasi visual;
4. d.Desain produk;
5. e.Fashion;
6. f.Film, animasi, video;
7. g.Fotografi, periklanan;
8. h.Kriya;
  1. 1.Kuliner; J· Musik;
9. k.Aplikasi;
10. l.Pengembangan permainan;
11. m.Penerbitan;
12. n.Periklanan;
13. o.TV dan Radio;
14. p.Seni pertunjukan; dan
15. q.Seni rupa.
(2)Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan objek pelindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif Perempuan Asli Papua sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana lnduk Ekonomi Kreatif berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan mengacu pada REncana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…