DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini mengatur mengenai tentang Pembangunan, Penataan, Pengendalian Dan Penempatan Transmigrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan, Penataan, Pengendalian Dan Penernpatan Transmigrasi. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik 2009 Nornor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu ran Perundang-undangan • 3 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara 2014 Nomor 244, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pernerintah Nornor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang . 4. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 753); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINS I TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Papua Barar.
1. 2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat.
3. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mcnurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik - s - Indonesia Tahun 1945.
4. 5.Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
5. 6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
6. 7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. 8.Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. 9.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
9. 10.Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
10. 11.Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/ a tau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
11. 12.Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
12. 13.Transrnigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
13. 14.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masayarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
14. 15.Kawasan Perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kcgiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perrnukirnan perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. 16.Kampung atau yang disebut dengan nama Iain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
16. 17.Pcmbangunan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman dalam melaksanakan penempatan Penduduk di Provinsi Papua Barat; dan
b.menjamin penataan persebaran penduduk secara terencana dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam pada kawasan pertanian dan kawasan sumber daya alam lainnya di wilayah Papua Barat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan kesejahteraan dan kualtias kehidupan masyarakat di pemukiman Transmigrasi:
b.mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama antara Kawasan Perkampungan dengan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan potensi sumber daya pertanian dan pengelolaan sumber daya alarn lainnya untuk mempercepat pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat.
c.meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat setempat serta memberikan peluang kepada masyarakat dari daerah lain untuk memperoleh akses tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan bekerja di Provinsi.
d.menyediakan tenaga kerja yang rnemiliki kompetensi di bidang pertanian, pengelolaan sumber daya alam, industri, dan/ a tau perdagangan dan jasa; dan
e.mempercepat terwujudnya integrasi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan kawasan transrnigrasi;
b.sasaran dan arah penempatan penduduk;
c.jenis transmigrasi;
d.penataan persebaran pcnduduk di kawasan transmigrasi;
e.pelaksanaan penempatan penduduk;
f.pengendalian penduduk;
g.peran serta masyarakat;
h.pendanaan; dan
1. 1.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN PENDUDUK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi,
(2)Rencana Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1), terintegrasi dengan rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan. {3) Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rencana Kawasan Transmigrasi disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana nncmya.

Pasal 6

(1)Rencana Kawasan Transmigrasi paling sedikit memuat:
1. a.tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi:
2. b.luasan Kawasan Transmigrasi;
3. c.rencana struktur Kawasan Transmigrasi;
4. d.rencana peruntukan Kawasan Transrnigrasi;
5. e.arahan pengembangan pola usaha pokok pada Kawasan Transmigrasi;
6. f.arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;
7. g.arahan penataan persebaran penduduk;
8. h.tahapan perwujudan transmigrasi; dan
  1. 1.ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi,
(2)Rencana Kawasan Trasmigrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana.

Pasal 7

(1)Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
(2)Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.sasaran pengembangan yang akan dicapai;
2. b.gambaran kondisi Kawasan Transmigrasi saat dilakukan perencanaan;
3. c.indikasi program tahunan;
4. d.rencana pelaksanan pengembangan usaha dan investasi;
5. e.rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan dan/atau pembangunan sarana prasarana Kawasan Trasnmigrasi;
6. f.rencana pengendallian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi; dan
7. g.rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 8

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan urituk:

a.mewujudkan permukiman di Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berusahan dan tempat bekerja;
b.mewujudkan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung Jingkungan; dan
c.menyediakan sarana dan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

Pasal 9

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:

a.pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi; dan
b.penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; . 9.

BAB III

SASARAN DAN ARAH PENEMPATAN PENDUDUK

Pasal 10

Sasaran yang harus dicapai dalam penempatan Penduduk di wilayah Provinsi dalam rangka transmigrasi nasional meliputi:

a.terbukanya akses terhadap kawasan perkampungan dan perkotaan dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk dengan tetap mengutamakan dan melindungi Masyarakat Adat dan Hak Ulayatnya.
b.terlaksananya pemgembangan sumber daya pertanian dan surnber daya lainnya; dan
c.terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kualias Masyarakat Adat, Transrnigran dan kampung sebagai basis ekonomi.

Pasal 11

Pembangunan dan pengembangan Kawasan 'Transmigrasi di Provinsi diarahkan untuk mengelola potensi sumber daya dan sebaran Penduduk yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan MHA dan Hak Ulayat.

(1)Jenis Transmigrasi meliputi:
1. a.TU;
2. b.TSB;
3. c.TSM;
(2)Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penempatannya di Provinsi harus mendapatkan perserujuan dari Gubemur dan DPRPB.
(3)Tata cara persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…