DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Papua Barat ini mengatur mengenai Pelindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Asli Papua Serta Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pranata Kebudayaan Di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINS! TENTANG PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA SERTA PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRANATA KEBUDAYAAN DI PROVINS! PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur clan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organ1sas1 masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9.Kebudayaan Asli Papua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat adat OAP. 10.PelindunganadalahupayamenjagakeberlanjutanKebudayaanyang dilakukandengancarainventarisasi,pengamanan,pemeliharaan, penyelamatan,danpublikasi. 11.Pengembangan adalah upayamenghidupkanekosistemKebudayaan sertameningkatkan,memperkaya,danmenyebarluaskanKebudayaan. 12.PembinaanadalahupayapemberdayaanSumberDayaManusia Kebudayaan,lembagaKebudayaan,danpranataKebudayaandalam meningkatkandanmemperluasperanaktifdaninisiatifmasyarakat. 13.AnggaranPendapatanBelanjaDaerah yangselanjutnyadisingkatAPBD adalah rencanakeuangantahunanPemerintahanDaerahProvinsiPapua Baratyangdisetujui olehDPRPB.

Pasal 2

PeraturanDaerahinidimaksudkan sebagai pedomandalam pengembangan clanpemanfaatanKebudayaanAsliPapuasertaPembinaansumberdaya manusiadanpranataKebudayaandi ProvinsiPapuaBarat.

Pasal 3

Tujuandaripengaturanmengenai pengembangandanpemanfaatan KebudayaanAsliPapuasertaPembinaansumberdayamanusiadanpranata KebudayaandiProvinsi PapuaBarat: a.memberikanpedomanbagiPemerintahDaerahuntukmenyelenggarakan pelestarianKebudayaanAsliPapua; b.memberikan arahanbagiPemerintahDaerahdalamPelestarian KebudayaanAsli PapuaberdasarkankarakteristikDaerah; c.memberikankepastianhukumbagiterpeliharanyaKebudayaanAsli Papua;dan d.menjaga nilai-nilai sosial budayaAsli Papua agar tetaplestarisehingga dapatmenjadi modalsosial dalam pembangunanDaerahdan pembangunanbangsa.

Pasal 4

Ruanglingkupperaturan daerahini,meliputi: a.PelindunganKebudayaanAsli Papua;

b.PembinaanKebudayaanAsli Papua; c.PengembangaanObjekPemajuanKebudayaanAsli Papua;
d.PemanfaatanObjekPemajuanKebudayaanAsliPapuadi Provinsi Papua Barat;dan
e.peran serta Masyarakat.

BAB II

PELINDUNGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 5

Pelindungan Kebudayaan Asli Papua dilakukan melalui cara:

a.inventarisasi;
b.pengamanan;
c.pemeliharaan;
d.penyelamatan; dan
e.publikasi.

Pasal 6

(1)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas tahapan:
1. a.pencatatan dan pendokumentasian;
2. b.penetapan; dan
3. c.pemutakhiran data.
(2)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Asli Papua Terpadu.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(2)Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
(2)Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
(3)Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
1. a.memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Asli Papua Terpadu secara terus-menerus;
2. b.mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua kepada generasi berikutnya; dan
3. c.memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagai warisan budaya.
(4)Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membindangi kebudayaan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
(2)Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
(3)Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
(4)Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
1. a.menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua;
2. b.menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dalam kehidupan sehari-hari;
3. c.menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua;
4. d.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Asli Papua untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua; dan
5. e.mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua kepada generasi berikutnya.
(5)Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
(2)Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
(3)Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
1. a.revitalisasi;
2. b.repatriasi; dan/ atau
3. c.restorasi.
(4)Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…