DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

RUED-P bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pembangunan sistem Energi yang mandiri, mudah terjangkau, berkeadilan, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat serta ramah lingkungan. RUED-P merupakan kebijakan pengelolaan energi di Daerah yang disusun berdsarkan asas: a. keadilan; b. berkelanjutan; c. berwawasan lingkungan hidup; d. kemandirian energi; dan e. Ketahanan energi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024-2050; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor11);
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
18.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT Dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024-2050.

BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Aspek Regulasi 1.4 Posisi Dan Keterkaitan RUEN, RUED Dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah 1.5 Sistematika RUED-P BAB II Kondisi Energi Daerah 2.1 Isu dan Permasalahan Energi 2.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini 2.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang BAB III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pengelolaan Energi Daerah 3.1 Visi Energi Daerah 3.2 Misi Energi Daerah 3.3 Tujuan Energi Daerah 3.4 Sasaran Energi Daerah BAB IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah 4.1 Kebijakan Energi Daerah 4.2 Strategi Energi Daerah 4.3 Kelembagaan Energi Daerah 4.4 Instrumen Kebijakan Energi Daerah BAB V Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
7.Sumber Energi Baru adalah sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber Energi baru terbarukan maupun sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (Coal Bed Methane), batubara tercairkan (Liquefied Coal), dan batubara tergaskan (Gasified Coal).
8.Sumber Energi Terbarukan adalah sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
9.Sumber Energi Tak Terbarukan adalah sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut, dan serpih bitumen.
10.Energi Bersih adalah Energi yang dihasilkan oleh sumber Energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas bumi dan Energi baru terbarukan.
11.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
12.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
13.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
14.Bauran energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
15.Pihak Lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

RUED-P merupakan kebijakan pengelolaan energi di Daerah yang disusun berdsarkan asas:

a.keadilan;
b.berkelanjutan;
c.berwawasan lingkungan hidup;
d.kemandirian energi; dan
e.Ketahanan energi.

Pasal 3

(1)RUED-P disusun sebagai pedoman untuk:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. c.penyusunan APBD;
4. d.pengelolaan Energi di Provinsi;
5. e.pemanfaatan dan pengembangan Energi di Kabupaten; dan
6. f.pemanfaatan Energi pada sektor lainnya.
(2)RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam mencapai:
1. a.kemandirian pengelolaan energi;
2. b.ketersediaan energi;
3. c.perencanaan dan pengelolaan sumber energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
4. d.pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor;
5. e.menjamin akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata;
6. f.pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi agar daerah mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
7. g.terciptanya lapangan kerja; dan
8. h.terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

RUED-P bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pembangunan sistem Energi yang mandiri, mudah terjangkau, berkeadilan, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat serta ramah lingkungan.

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG 2.1 Isu dan Permasalahan Energi Isu dan permasalahan energi baik di nasional maupun daerah Provinsi Papua Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jangka waktu;
b.sistematika;
c.sumber Energi;
d.kelembagaan;
e.kerja sama;
f.peran serta masyarakat;
g.koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
h.pendanaan.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN ENERGI DAERAH 3.1 Visi Energi Daerah Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah selama ini, maka visi pengelolaan energi Provinsi Papua Barat adalah:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun RUED-P.
(2)RUED-P berlaku untuk jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2050.
(3)RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(4)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN, dapat dilakukan peninjauan kembali RUED-P lebih dari 1 (satu) jali dalam 5 (lima) tahun

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH 4.1 Kebijakan Energi Daerah RUED Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sistematika RUED-P meliputi:
1. a.Bab I Pendahuluan, yang memuat: latar belakang, aspek regulasi, keterkaitan RUED-P dengan perencanaan daerah lainnya;
2. b.Bab II Kondisi Energi Daerah, yang memuat isu dan permasalahan Energi, kondisi Energi daerah saat ini, kondisi Energi daerah di masa mendatang;
3. c.Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pengelolaan Energi Daerah, yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan energi daerah;
4. d.Bab IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah, yang memuat kebijakan dan strategi, pengembangan Energi daerah, kelembagaan, dan instrumen kebijakan; dan
5. e.Bab V Penutup.
(2)Sistematika RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P Tahun 2024-2050 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Berdasarkan berbagai proses penyusunan RUED provinsi Papua Barat, ditemukan beberapa hal dalam sektor energi yang patut menjadi perhatian bersama guna menyusun sebuah perencanaan energi untuk provinsi Papua Barat yang komprehensif dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tingginya pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri di Papua Barat, banyaknya potensi gas yang merubakan bahan bakar transisi menuju energi bersih yang belum termanfaatkan, dan belum terpenuhinya akses listrik di daerah terpencil merupakan isu energi yang perlu mendapat perhatian lebih di provinsi Papua Barat. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebut seharusnya dapat diatasi mengingat Papua Barat memiliki potensi energi terbarukan yang memadai.

Pasal 8

(1)Sumber Energi meliputi:
1. a.Energi Baru Terbarukan; dan
2. b.Energi Baru Tak Terbarukan.
(2)RUED-P memprioritaskan penggunaan sumber Energi Bersih.
(3)Sumber Energi Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gas bumi dan Energi Baru Terbarukan.
(4)Penggunaan sumber Energi Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Gubernur dapat membentuk kelembagaan nonstruktural untuk pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan Energi.
(2)Keanggotaan kelembagaan nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten;
3. c.Pemerintah kampung;
4. d.masyarakat hukum adat;
5. e.akademisi;
6. f.asosiasi profesi; dan
7. g.pelaku usaha.
(3)Kelembagaan nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Gubernur mengembangkan pola kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan RUED-P.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (lihat
1. a.Pemerintah Provinsi lain;
2. b.Pemerintah Kabupaten;
3. c.badan usaha;
4. d.lembaga nonpemerintah dalam negeri dan/atau luar negeri;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga riset; dan
7. g.masyarakat.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED-P yang dilakukan melalui:
1. a.proses perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data informasi tertulis.
(3)Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…