DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

regulasi_utama

Ringkasan

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN 33 H i III r II nan aPe r :t I u t il n D;t t' r a h P r (I \ ins i Pap u;\ H it r :1. i 2 0 I r;

6.Anggota DPRPB adalah pejabat daerah yang memegang \ jabatan Anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan pera turan perundang- undangan.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat selanjutnya disebut Sekretaris DPRPB adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat DPRPB.
8.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRPB.
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap Oulan· . . ," .... kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dalarn menghadiri . dan mengikuti rapat-rapat dinas. ... ,
10.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap: bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB karena .. kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRPB.
11.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sehubungan dengan ked ud ukannya se bagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris pada Kornisi- Komisi, Badan Kehormatan, Anggota Badan Musvawarah, Anggota Badan Anggaran, dan Anggota Badan PembentukanPeraturan Daerah.
12.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB selarna alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
13.Tunjangan Kornurukasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRPB setiap bulan dalam .rangka mendorong peningkatan kinerja Pirnpinan dan Anggota DPRPB. " 34 H i ru P II J1 ;1 11 ,\ P \- r .\ I II r ~I n D;I l" r 11 II P r !) \ i n \ i Pap U;I H:i r ;1 I ~ (l I -:;
16.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17.Dana operasional Pimpinan DPRPB, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRPB setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan represe ntasi, pelayanan, dan t.ugas Pimpinan DPRPB sehari -hari.
18.Dana kegiatan monitoring dan evaluasi dana Otonomi Khusus adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan da~ Anggota DPRPB dalam rangka nlonitoring· dan evaluasi program otonomi khusus di Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat dalam bentuk biaya perjalanan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \ 14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap melakukan . reses.
15.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinar,l dan Anggota DPRPB berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jarninan kematian, pakaian dinas dan atribut, -rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRPB, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRPB dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPB. 35 H i ill pun ;t n ll. P <,' r H t U r :1 n I);t (' I' :~ h [' I I} \ i fl \ i Pap u:, f3 l\ r a ( 2 n I ')
24.Peraturan Daerah .Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur. ')5~ , 20: Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKAadalah Rencana Kerja danAnggaran pada lembaga DPRPByang dikelola oleh Sekretariat DPRPB.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat rincian belanja program dan kegiatan ' lembaga DPRPB pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRPB.
22.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi atau' Badan Hukum ,yang memperoleh penghasilan yang sah menurut ketentuan perundang- undangan dibidang pajak.
23.Badar Penyelenggara .Jarninan Sosial yang selanjutnya ' disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk rnenyelenggarakan program jaminan sosial. i.' 36 H i m r 1I n ;1 naP t- r ;'. I II r :l n D a l' r <1 It P r ;l v in, i P n I' U;.I 13;l r <I ( 2 (I I -:: Pasa12 (l)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPB terdiri atas penghasilan yang pajaknyadibebankan pada:

a.APBD, melipu ti: ,_. /
1. 1.uang represen tasi;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan beras;
4. 4.uang paket; S. tunjangan jabatan; 6 ~ -tunjangan alat kelengkapan; dan
5. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpina n dan Anggota DPRPB yang bersangkutan, melipu ti:
1. 1..tunjangan komunikasi intensif;
2. 2.tunjangan reses; dan
3. 3.Dana kegiatan monitoring dan evaluasi Otonomi Khusus.

(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.·
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan 'beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB be sarnya sarna dengan tunjangan: keluarga dan tunjangan betas bagi pegawai .aparatur sipil negara sesuai derigan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras se bagaimana dimaksud dalam Pasal :2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan. Anggota DPRPB. Pasa14
(4)Uang representasi Anggota DPRPB sebesar 750/0 (tujuh . puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRPB.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada ,!1mpinan dan Anggota DPRPB.
(2)Uang representasi ketua DPRPB setara dengan gaji pokok gubernur.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRPB sebesar 800/0 (delapan puluh persen] dari uang representasi ketua DPRPB. 38 Him p U 11 ;1 n H P t.. i' a t tJ r ;1 n J):, v r 11 h Prl),in~i P"PU,I Bara! 2017
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.
(2). Tunjangan alat kelengkapan lain jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRPB. kelengkapan dan tunjangan alat diberikan dengan ketentuan, untuk Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayai . (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinar ... dan Anggota DPRPB sebesar 1450/0 (seratus empat puluh lime .. persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan ala 1 kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelerigkapan lain. Pasa16 .' 39 H i 111 P U 11 a n ~ r t r it t U r :1 n f):l~' r :t h f) r (I \ i ri « i P a Ii U ,I B a I a I 2 () I 7 . .,:' '(7) Pem berian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kernam puan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b...sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dan uang representasi ketua DPRPB.
(2)· Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan . reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.
(3)Dana kegiatan pengawasan dan monitoring Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , huruf b angka 3 diberikan berdasarkan kegiatan,
(4)Tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana kegiatan pengawasan dan monitoring Otonomi Khusus diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan ' atas besaran pendapatan umum daerah dilfurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelornpokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. 40 H i rn pun ~I f1;-t I' i.' r a ! u r i1 n D a (' r :1 h T' r (I ': i rJ ,i P il pun 13 i\ r u ( 2 II 1 j

Pasal 10

. (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat ("1) huruf a diberikan ;dalam bentuk iuran kepada Bada.n Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l~) Pimpinan DPRPB disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rurriah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRPB dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a~rumah negara dan perlengkapannya; dan
1. b.,tunjangan transportasi.
2. a.jaminan kesehatan;
3. b.jaminan kecelakaan kerja;
4. c.jaminan kematian; dan
5. d.pakaian dinas dan a tribu t.
(1)Tunjangan kesejahteraan Pirnpinan dan Anggota DPRPB terdiri atas:

Pasal 9

a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b.pakai.an sipil resrni disediakan 1 (sa tu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagairuana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf bdan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kece lakaan kerja dan jaminan kernatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

·if··

(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRPB disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan .. yang diberikan oleh Badan Penyeleriggara Jamman Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan .. dilakukan di dalam negcri serta tidak termasuk .istri dan ... anak .. 42
1. b.kartu identitas ukuran kartu nama terbuat. dari bahan . PVC disediakari 2 (dua) buah dalam 5 [lima] tahun; ,
2. c.papan nama disediakan; 2 (dua) buah dalam 5 (lima) tahun;
(3)Pakaian dinas dan atribut sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan dcngan merripertimbangkari prin sip efisiensi, efektifiras, dan kepatutan.
(4). Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebaga.imaria dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. ,.. . .
(2)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.emblim emas 23 (dua puluh tiga) karat 25 (dua puluh lima) gram berlogo DPRPB· disediakan 2 (dua) buah .dalam 5 (lima)tahun; . .
2. f.pakaian olahraga disediakan 2 (dua) pasang dalarn 1 ..... (satu) tahun.
3. c.pakaian sjpil lengka p disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harlan lengan panjang disediakari 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
5. e.pakaian yang bercirikan khasjbatik Papua disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan H i f11 P II n ;t naP (.' r .\ ! iI ,. a n l);. l' r 1I II l' r f.1 \ in" i P;I P U H Ll it r ;1 t 2 0 J ~ 43 " I I i III pun 1.1 n;; P (. r it I u r ;I n j) H " r :.t h P r (} \ i f1 "i P ~I P U it n;{ r )\ ( 2 (I I 7 . (6). Dalam hal Anggota DPRPB yang disediakan .rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir . rnasa .bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib

Pasal 13

(1). Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRPB sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2). Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRPB sesuai standar berdasarkan keten tuan pera turan perundang -undangan.
(3). Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan .9-inas jabatan sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang -undangan.
(4). Pemeliharaan rurnah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemcliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pad a AlJBD. '.'.
(5). Dalarn hal Pimpinan DPRPB berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pernerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti . 44

Pasal 15

(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belurn dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi -Pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud da1am Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2). . Da1am hal Perneriritah Daerah belurn dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3). Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap

Pasal 14

(1). Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraar dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipiIldah-tangankan, dan/ atau diubah ·status hukumnya.
(2). Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang ·disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintal ·Daerah paling lambat 1. (satu) bulan sejak tangga berhenti atau berakhirnya masa bakti. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembaliar rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraar dinasjabatan diatur dalam Peraturan Menteri.
(7). H i III pun a n.~ F' t' r ,I. I 11 r ,1!1 D ,I I.' r H h P r ·1 \. in" i Pap U;1 Eo;t r "t 1 n J -; 45 i-j i m pun a n Ii P (. I' a t u ran D;I l' r a h P r Ii , in" i Pap'u a B H r ;-\ f 2 0 ! -t . Rumah negara dan perlengkapannya serta kcndaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1~ serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpina n dan Anggota DPRPB secara bersamaan.

Pasal 16

pengucapanbulan terhitung sumpah/ janji .

(4). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pacta ayat
(2)dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang . dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpab /janji. tanggal \ mulai
(5). Bagi suami dari/utau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan darr/atau Anggota DPRPBpada DPRPB yang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan ..
(6). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang suami atau , ,." istrinya menjabat sebagai kepala daerahywakil kepala daerah pada daerah yang sarna tidak .diberikan tunjangan perumahan.
(7). Bagi Pimpinan dari/ atau Anggota DPRPB yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 46
(6).. Keterituan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Gubernur. (S), Besaran lunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pirnpinan dan Anggota DPRPB tidak boleh rnelebihi besaran tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggata DPRPB. · .. 1 H i III pun ;1 n il P l' r a ( U r ;1 n D;t l' r <I It f-' r ,t \ i n ~ i P ;-\ p U a H a rat 2 (I I '7 '(2). , .' Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalarn pasa115 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang _berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus .sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB, tidak termasuk mebel, belanja listrik , air, gas, dan telepon.
(4), 8esaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus . sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku" untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. "

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…