DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka,meningkatkan kegemaran membaca, pusat sumber informasi, serta memperluas pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelengaraan pendidikan nasional;
b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalam huruf a,hurufbdan hurufcperlu menetapkanPeraturanDaerahtentangPenyelanggaraan Perpustakaan; 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor45Tahun1999tentang PembentukanProvinsiIrianJayaTengah, ProvinsiIrian JayaBarat,KabupatenPaniai,KabupatenMimika, KabupatenPuncakJayaDanKotaSorong(Lembar'an NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor173, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3894)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- UndangNomor5 Tahun2000tentangPerubahanAtas Undang-UndangNomor45Tahun1999tentang PembentukanProvinsiIrianJayaTengah, ProvinsiIrian JayaBarat, KabupatenPaniai,KabupatenMimika, KabupatenPuncakJayaDanKotaSorong(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor72, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3960); 3.Undang-UndangNomor21Tahun2001tentangOtonomi KhususBagiProvinsiPapua(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor135,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4151) sebagaimana telahbeberapakalidiubah terakhirdenganUndang- UndangNomor2Tahun2021tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNornor21Tahun2001ten tang OtonomiKhususBagi Provinsi Papua(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor155,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6697); 4.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistem PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor78, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4301);

5.Undang-UndangNomor43 Tahun2007 tentang Perpustakaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembarantegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4� Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ·13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah · dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 �ntang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah • (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4.Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan Arsip.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,' dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
6.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksaaan, pembinaan, clan pengawasan pada semuajenis perpustakaan 7. 8. sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional perpustakaan. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. -� Dewan Perpustakaan Provinsi adalah dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayakkan.
10.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11.Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
12.Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Provinsi Papua Barat.
13.Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, clan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
14.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di. perguruan tinggi.
15.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran clan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah. 9.
16.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis, kelamin, suku, ras, agarna, dan status sosial- ekonomi. ·�'-:.. \
17.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan se_cara ' terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
18.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang d iper ole h melalui pendidikan dan/ atau penelitian pustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam.
22.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
24.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang memiliki dan/ atau dikuasai oleh Perpustakaan.
25.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26.Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Papua Barat.
27.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 28.StandarNasionalPendidikanadalah kriteriaminimaltentang system Pendidikandiseluruhwilayah hukumNegaraKesatuanRepublik Indonesia. 29.PesertaDidikadalahanggotamasyarakatyang berusahamengemb�gkan potensidirimelaluiprosespembelajaranyangtersediapadajalur,jenjang, danjenisPendidikantertentu. 30.TenagaKependidikanadalahanggotarnasyarakatyang mengabdikandiri dandiangkat untukmenunjangpenyelenggaraanpendidikan. 31.Pendidik adalahtenaga kependidikanyangberkualifikasisebagaiguru, dosen, konselor,pamong belajar,widyaiswara,tutor, instruktur, fasilitator,dansebutanlainyang sesuaidengan kekhususannya,serta berpartisipasi dalammenyelenggarakanpendidikan. 32.Pendidikanformaladalahjalurpendidikanyangterstrukturdan berjenjang yangterdiriataspendidikandasar,pendidikanmenengah, dan pendidikantinggi. 33.Pendidikan nonformaladalahjalurpendidikandi luarpendidikanformal yang dapatdilaksanakansecaraterstrukturdanberjenjang. 34.SatuanPendidikanadalahkelompoklayananPendidikanyang menyelenggarakanPendidikanpadajalurformal,nonformal,daninformal padasetiapjenjangdanjenisPendidikan. 35.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunanDaerahyang ditetapkandengan PeraturanDaerah. 36.KoleksiDepositadalahkoleksihasilserahsimpankaryacetakdan/atau karyarekam daripenerbitdanpengusaharekaman,di PapuaBaratdan tentangPapuaBarat. 37.BibliografiDaerah adalahdaftarbahanPustakaDaerah,baikyang dicetak maupundirekamyang disusunmenurutabjadtertentu.

Pasal 2

Perpustakaanberfungsi sebagaiwahanapendidikan, penelitian,pelestarian, informasi, dan rekreasiuntukmeningkatkan kecerdasandan keberdayaan bangsa.

Pasal 3

Perpustakaanbertujuan memberikanlayanan kepadaPemustaka, meningkatkan kegemaran membaca,pusatsumberinformasi, serta memperluas pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan, pemanfaatan dan pendayagunaaan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/ atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN Bagian Kesa tu· Hak Dan Kewajiban Masyarakat Pasal 4

Pasal 5

dan kenyamanan lingkungankeamanan, Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Dinas;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, Perpustakaan. BagianKedua KewajibanDanKewenanganPemerintahDaerah Pasal 6 PemerintahDaerahberkewajibanuntuk: a.menjaminpenyelenggaraanclanpengembanganPerpustakaandiDaerah; b.menjaminketersediaanlayananPerpustakaan secarameratadiDaerah; c.menjaminkelangsunganpenyelenggaraandanpengelolaanPerpustakaan sebagaipusatsumberbelajarmasyarakat; d.menggalakkanpromosikegemaranmembacadenganmemanfaatkan Perpustakaan; e.memfasilitasipenyelenggaraanPerpustakaandidaerah; f.menyelenggarakandan mengembangkanPerpustakaan berdasarkankekhasandaerah sebagaipusatpenelitidanrujukantentang kekayaanbudayaDaerahyangkoleksinyamendukungpelestarian basil budayaDaerahdanmemfasilitasiterwujudnyamasyarakatpembelajar sepanjanghayat; g.menjaminketersediankeragamankoleksiPerpustakaanuntukmemenuhi kebutuhaninformasi,pendidikan,penelitiandanrekreasidalamupaya peningkatan kualitassumberdayaMasyarakat; h.meningkatkankualitasdan kuantitas koleksiPerpustakaanuntuk pengembanganilmupengetahuandanteknologisertasumberbelajar Masyarakat; i.membinadanmengembangkanPerpustakaandilingkunganPerangkat Daerah; J.membinadanmengembangkanPerpustakaansekolah milikprovinsi seperti perpustakaansekolahbertarafinternasionaldansekolahluarbiasa;
k.menjamin terselenggaranyaPerpustakaanSekolahyang mandiri;dan 1.mengangkat,membinadanmengembangkan tenagafungsional Pustakawan.

Pasal 7

PemerintahDaerah berwenang: a.menetapkan kebijakanDaerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;

b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakanj serta ·.. , mndaftarkannya ke Perpustakaan Nasional.
a.Standar koleksi Perpustakaan;
b.Standar sarana dan prasarana;
c.Standar pelayanan Perpustakaan;
d.Standar tenaga Perpustakaan;
e.Standar penyelenggaraan; dan
f.Standar pengelolaan.

(2)Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.
(3)Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan.
(1)Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan dengan standar Perpustakaan.
(2)Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

BAB IV

KOLEKSIPERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkaJ\ialam bentuk katalog induk Daerah, dan didistribusikan oleh' Perpustakaan Umum Provinsi.
(2)Koleksi terbitan Daerah dan tentang Papua Barat 'diinventarisasi, diolah dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah, serta didistribusikan oleh Dinas.

Pasal 11

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan koleksi Perpustakaan yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi sesuai standar koleksi Perpustakaan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.jenis koleksi Perpustakaan;
2. b.jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
3. c.pengembangan Koleksi Perpustakaan; dan
4. d.pelestarian koleksi Perpustakaan.
(3)Dinas merumuskan kebijakan pengembangan koleksi untuk Perpustakaan Umum tingkat Provinsi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
(4)Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, keanekaragaman koleksi, relevansi, dan kemutakhiran.
(5)Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(6)Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan dan mencakup koleksi bagi Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 12

(1)Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.seleksi Bahan Perpustakaan;
2. b.pengadaan Bahan Perpustakaan;
3. c.pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
4. d.penyiangan Bahan Perpustakaan.
(2)Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pustakawan dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
(4)Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
1. a.inventarisasi;
2. b.klasifikasi;
3. c.pembuatan katalog;
4. d.penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
5. e.penyajian Koleksi Perpustakaan.
(5)Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pasal 13

(1)Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.koleksi umum;
2. b.koleksi referensi;
3. c.koleksi berkala;
4. d.koleksi terbitan pemerintah;
5. e.koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
6. f.koleksi langka; dan
7. g.jenis Koleksi Perpustakaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka.
(2)Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.karya tulis yang terd.iri atas koleksi literatur dan manuskrip;
2. b.karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala·,
3. c.karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
4. d.karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 14

Jenis koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 11 ayat (2) huruf a harus memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan disabilitas.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…