DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kepala daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, SALINAN 2 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 4 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
24.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketetapan perundang-undangan.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRPB menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
10.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sektretariat Majelis Rakyat Papua Barat, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen nasional untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
14.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun.
15.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. 6 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA
16.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23.Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
24.Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan indikator yang ditetapkan.
25.Musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
26.Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.
27.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
28.Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
29.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

7 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA

(1)RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
(2)RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
1. a.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan
2. b.pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD.

Pasal 3

(1)RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

Pasal 4

(1)Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat adalah Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat.
(2)Untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Provinsi Papua Barat mengusung 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah, meliputi:
1. a.menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif;
2. b.mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan;
4. d.meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
5. e.meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata;
6. f.membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
7. g.memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; dan
8. h.memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusifitas daerah.

Pasal 5

8 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA

(1)OPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra OPD.
(2)Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat terpisahkan.
(3)Dalam menyusun Renstra OPD dan Renja OPD. OPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan dan Maksud dan Tujuan Penulisan
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Berisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.
c.BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Berisi Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.
d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Berisi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DAERAH Berisi Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Berisi Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
i.BAB IX PENUTUP Berisi Pedoman dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang periode pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur bersama DPRPB dapat menyempurnakan RPJMD.

Pasal 9

OPD berkewajiban melaksanakan RPJMD Tahun 2017-2022 dengan kepala OPD sebagai penanggungjawab.

Pasal 10

(1)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
(2)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan tata cara pedoman penyusunan RPJMD;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadinya perubahan mendasar akibat peristiwa di luar kemampuan manusia, antara lain bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, instabilitas keamanan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan perubahan kebijakan nasional; dan
4. d.dokumen RPJMD dimaksud dapat merugikan kepentingan nasional, apabila perumusan kebijakannya bertentangan dengan kebijakan nasional.
(3)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10 Plt. KARO HUKUM Plt. KEPALA BAPPEDA ASISTEN I SEKDA

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014