DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini mengatur mengenai Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua serta menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam berbagai aspek terutama pada bidang politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya, perlu diberikan kepastian hukum;
b.bahwa untuk mempertegas pemaknaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dibutuhkan landasan hukum yang tegas dan jelas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 155, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4634);
6.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINS! TENTANG ORANG ASLI PAPUA DI PROV1NSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5.Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin pengakuan dan penghormatan OAP di Provinsi Papua Barat;
b.menjamin nilai dasar OAP di Provinsi Papua Barat;
c.memberikan perlindungan hak-hak OAP di Provinsi Papua Barat;
d.mendefinisikan OAP secara etimologi;
e.menjamin kebhinekaan dalam peradaban OAP; dan
f.mendeskripsikan kedudukan dan posisi OAP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

a.OAP;
b.tata cara pemberian pengakuan OAP; dan
c.pendanaan.
a.Orang atau suku bangsa yang berasal dari atau tinggal di suatu Daerah di Tanah Papua; clan
b.Orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

BAB II

ORANG ASLI PAPUA

Pasal 5

Orang atau suku bangsa yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku asli di Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:

a.Ayah dan Ibu OAP;
b.Ayah Kandung OAP dan Ibu Kandung Non OAP; atau
c.Ayah Kandung Non OAP dan Ibu Kandung OAP.

Pasal 6

OAP yang terlahir dari Ayah dan lbu kandung OAP adalah:

a.orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu Ayah dan Ibu yang berasal dari satu suku di Papua; dan
b.orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu Ayah clan Ibu kandung yang berasal dari suku yang berbeda di Papua;

Pasal 7

OAP yang terlahir dari Ayah Kandung OAP dan Ibu Kandung Non OAP adalah orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu yaitu Ayah Kandung yang berasal dari suku Papua dan Ibu Kandung yang berasal dari suku bangsa lainnya.

a.usia perkawinan sekurang-kurangnya 5 tahun;
b.menggunakan marga/keret suami atau istri yang berasal dari suku Papua; dan
c.diterima sebagai bagian dari kesatuan sosial suku suami atau istri.

Pasal 10

Orang yang karena pertimbangan pekerjaan, pelaku ekonomi, pendidikan, dan misi penginjilan atau dakwah tertentu dan telah lama hidup berdampingan dengan suku di Papua disebut OAP dengan syarat:

a.lahir dan besar secara turun-temurun clan sekurang-kurangnya tinggal selama 20 (dua puluh) tahun di Tanah Papua;
b.hidup dan berkarya sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sebagai Penduduk di Tanah Papua;
c.mengenal kesatuan sosial suku di Papua;
d.memahami dengan baik karakteristik dan tata nilai yang berlaku di Tanah Papua;dan
e.diterima dan menerima diri apa adanya sebagai bagian dari Penduduk Papua.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGAKUAN ORANG ASLI PAPUA

Pasal 11

Orang yang karena pertimbangan pekerjaan, pelaku ekonomi, pendidikan, dan misi penginjilan atau dakwah tertentu dan telah lama hidup berdampingan dengan suku di Papua dapat diakui dan diterima sebagai OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melalui mekanisme/tata cara:

a.pengakuan sebagai OAP, diberikan oleh masyarakat adat;
b.pengakuan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah OAP memenuhi syrat sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuktikan dengan:
1. 1.Surat Keterangan Kepala Desa atau sebutan lainnya yang membuktikan terpenuhinya sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a;
2. 2.Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dalam Pasal 10 huruf b;
3. 3.Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Pasal 10 huruf d;
4. 4.Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dalam Pasal 10 huruf d;
5. 5.Surat pernyataan yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dalam Pasal 10 huruf e.

Pasal 12

(1)PengakuanOAPsebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufb danPasal 11hurufayangtelahdiakuiolehmasyarakat adat,dilakukanpenelitian danverifikasiolehlembagaMRPB.
(2)Tatacarapenelitiandanverifikasisebagaimanadimaksud padaayat(1), diaturdalamPeraturanMRPBtentangTataTertib.
(3)PengakuanOAPhasilpenelitiandanverifikasisebagaimanadimaksudpada ayat( 1) ditetapkandenganKeputusanMRPB. BABIV PENDANAAN Pasal 13 Segalapendanaanyang diperlukan untukpelaksanaanPeraturanDaerah Khususinidibebankankepada: a.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahProvinsi;dan b.sumberpendanaanlainyangsahdan tidakmengikatsesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan, BABV KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 14 PemerintahProvinsiagarmemprioritaskanOAP sebagaiamandimaksud dalam Pasal3hurufa,sertamenjamindanmemberikanruangseluas-luasnyadalam berbagaiaspek terutamapadabidang pembangunan,politik,pemerintahan, dansosial/budayadenganmempertimbangkan kompetensi. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 15 PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerahini denganpenempatannyadalamLembaranDaerahProvinsiPapua Barat. DitetapkandiManokwari pada tanggal25Januari 2023 Pj.GUBERNURPAPUABARAT CAP/'ITD PAULUSWATERPAUW DiudangkandiManokwari padatanggal26Januari2023 Pj.SEKRETARIS DAERAHPROVINS!PAPUA BARAT CAP/TTD DANIELSANGKEK LEMBARANDAERAHPROVINS!PAPUABARATTAHUN2023NOMOR26. NOREGPERATURAN DAERAHPROVINS!PAPUABARAT:(4-34/2023). Salinanyangsah sesuaiaslinya, Plt.KepalaBiro Hukum DorsintaR. L.Hutabarat,S.H.,M.M. PembinaTingkatI(VI/b) NIP.196607051992012002 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKHUSUSPROVINS! PAPUABARAT NOMOR4TAHUN2023 TENTANG ORANGASLIPAPUA DI PROVINS!PAPUABARAT I.UMUM Perclasusinimerupakansebuahperaturandaerahyangmenjadi pedoman dalammemberipemahaman,pengertian,danbatasanyangidealbagiOAP untukikutbertanggungjawabsebagaiwarganegarasecara adildan bermartabat. ·OrangPapuamerupakanistilahuntuksemuasuku asli Papuanamun perlusuatubatasankonkrittentangidentitasini.OrangAsliPapuaatauOAP (IndigenousPeopleofPapua)merupakanciridanidentitasyang melahirkan suatukonsensusbersamaantaramasyarakatdanpemangkukepentingandi TanahPapua untukmengidentifikasikanmasyarakatadatPapuasebagaiOrang Asli Papuayangmendiami PapuaBarat. Perdasusmimengaturmengenaipengakuan,penghormatan, penghargaan,danpemberian kewenanganyanglebihluas bagiorangasli Papua untukmengaturdanmengurusdirisendiridi dalam kerangkaNegaraKesatuan RepublikIndonesia.Kewenanganyanglebihluasberartipula tanggungjawab yanglebihbesarbagiProvinsidan rakyatPapua untukmenyelenggarakan pemerintahanclanmengaturpemanfaatan kekayaan alamdi ProvinsiPapua untuksebesar-besarnyabagikemakmuranrakyatPapuasebagaibagiandari rakyatIndonesiasesuaidenganperaturanperundang-undangan.Penghargaan danpenghormatanini menjadidasarorangasliPapuadapatmemberdayakan dirisendiridanpotensisosial-budayayangmemadaibagiorang-orangasli Papua. KeberpihakanlaindariorangasliPapua adalahikutsertamerumuskan kebijakandaerah,menentukan strategipembangunandengan tetap menghargai kesetaraandankeragaman kehidupanorangasli Papua,melestarikanbudaya sertalingkunganalamPapuasebagaibentuk aktualisasijatidiriclan pengakuan terhadap eksistensihak ulayat,adat,masyarakatadat,danhukum adat. Perdasusinimerupakan produk turunandariUndang-UndangNomor2 Tahun2021tentang Perubahan keduaAtasUndang-UndangNomor21 Tahun 2001tentangOtonomi KhususProvinsiPapuasebagai payungutama atas kedua peraturan perundang-undangan tersebutsertapembaharuannya. Secara umum Perclasusini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis tentang definisi OAP dan tata cara pemberian pengakuanOAP. II.PASALDEMIPASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa Cukupjelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukupjelas. Hurufd Cukupjelas. Hurufe Cukupjelas. Huruf f Cukupjelas.

Pasal 3

Hurufa Cukupjelas. Hurufb Cukupjelas. Hurufc Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukupjelas. Hurufb Cukup jelas. Pasal 5 Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…