DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial mangrove di wilayah Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Paraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; GUBERNURPAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANINSENTIFDANKEMUDAHANINVESTASI TENTANG PERATURANDAERAHPROVINSIPAPUABARAT NOMOR5 TAHUN2021 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor tentang Republik
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indinesia sebagaimnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuboik Indonesia Tahun 1945. BABI KETENTUANUMUM PEMBERIANINSENTIFDANKEMUDAHANINVESTASI.Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATPAPUABARAT dan GUBERNURPAPUABARAT 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
3.Daerah adalah ProvinsiPapua Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur ProvinsiPapua Barat.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikotadi Daerah.
6.Masyarakatadalah orang atau sekelompokorang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai darr/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modalyang dapat berupa penanam modal dalam negeridan penanam modal asing.
8.Modaladalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimilikioleh Investoryang mempunyainilai ekonomis.
9.Penanaman Modaladalah segala bentuk kegaitan menanam modal, baik oleh penanam modaldalam negerimaupun penanam modal asing u ntuk melakukan usaha di Daerah.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat darr/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
13.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan Zatau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PDadalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRDdalam penyelenggaraanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi
d.akuntabilitas; dan
e.efektifdan efisien.

Pasal 2

Pemberian Insentif danIatau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

15.Industri pionir adalah industri yang merniliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologibaru, serta memilikinilai strategis bagi pembangunan nasional.
16.Usaha Keciladalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17.Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang- orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomirakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
18.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSPadalah Dinas yang menyelenggarakan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya mulai dari premohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSPadalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya mulai dari premohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20.TenagaKerjaLokaladalah tenaga kerja orang asli papua darr/atau tenaga kerja yang berdomisili di Provinsi Papua Barat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat
b.menyerap Tenaga KerjaLokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
1. 1.melakukan Industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Kecil,atau Koperasi;
1. 1.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan Zatau Daerah; dan /atau
n.berorientasi ekspor. BABIII KRITERIA,BENTUKINSENTIFDANKEMUDAHAN Pasal 3 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif darr/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai kewenangannya. BABII KEWENANGANDAERAH Pasa18 Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha. Pasa17 Kriteria menyerap banyak Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah Tenaga Kerja Lokal denganjumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Pasa16 Kriteriamemberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Investoryang menimbulkan dampak pengganda di Daerah. Pasa15

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif darr/atau PemberianKemudahanInvestasiuntukjenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Kecildarr/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikanModalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan / atau
8. i.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Kriteriamelakukan Industri pionir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi Investoryang membukajenis usaha baru dengan:

a.keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
b.memberinilai tambah dan memperhitungkan ekstemalitas yang tinggi;

Pasal 13

Kriteriamelakukan alih tekonologisebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberlakukan kepada penanam Modalyang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologidimaksud.

Pasal 12

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 11

(1)Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi penanam Modal yang memilikidokumen analisis dampak lingkungan.
(2)Kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (1)menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah. Pasall0 Kriteriamemberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal. Pasa19 Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 20

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk: Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan Zatau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m berlaku bagi penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional darr/atau Daerah.

Pasal 18

Pasa117 Kriteria industri yang menggunakan barang Modal,mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1 berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Kriteria bermitra dengan Usaha Keeil atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha keeil dan Koperasi.

Pasal 15

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

c.memperkanalkan teknologi baru; dan
d.Memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 21

(1)PemberianInsentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasa120 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan Modal dan aset.
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
3. c.pemberian bantu an Modalkepada Usaha Kecildanjatau Koperasidi Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembanganuntuk Usaha Kecildanjatau Koperasidi Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil,danjatau Koperasidi Daerah; danj atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)PemberianKemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasipeluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan mela1ui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  1. 1.pemberian jamman kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampi1;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; danjatau
10. m.fasilitasi promosisesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1)Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitas penyediaan lahan atau lokasi sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 20 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
1. a.kawasan yang menjadiprioritaspengembanganekonomiDaerah;dan
2. b.sesuai dengan peruntukkannya.
(2)Pemberiankemudahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasa123 Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)hurufb, antara lain:
1. a.jaringan listrik;
2. b.jalan;
3. c.transportasi;
4. d.jaringan telekomunikasi;dan
5. e.jaringan air bersih.
(2)Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalarn memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemarnpuan Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…