DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai riset dan inovasi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah; GUBERNUR PAPUABARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RISET DAN INOVASIDAERAH TENTANG PERATURANDAERAHPROVINSIPAPUABARAT NOMOR7 TAHUN2022 GUBERNURPAPUABARAT SALINAN

3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 ten tang AlihTeknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6040);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATPAPUABARAT dan GUBERNURPAPUABARAT Dengan Persetujuan Bersama

21.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lemabar Negara Republik Indonesia, Nomor 192);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546)
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
26.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);
1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota se Papua Barat.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Kelitbangan adalah Pengelolaan Pengetahuan dalam upaya peningkatan kinerja dan daya saing melalui kegiatan ilmiah yang meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut Riset adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman / cara baru darr/ atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
10.Riset meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan.
11.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman fenomena alam dau/atau sosial dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi danj atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta rnenarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan darij'atau teknologi.
12.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan rnernanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
13.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau rnengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelurn danj atau sesudah ilrnu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, danjatau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, darr/ atau proses produksi yang lebih baik dan/ atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pan dang dan/ atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
16.Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan.
17.Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pe1aksanaan kebijakarr/ program dengan menggunakan kriteria/ model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan.
18.Lembaga Riset adalah institusi yang me1akukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
19.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
20.Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
21.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan Iatau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
22.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga Riset, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
24.Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disingkat BRIDAadalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi riset yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian , penerapan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
25.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
27.Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
28.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan / atau Organisasi Kemasyarakatan.
29.Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikirari, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
31.Kerja Sarna Daerah adalah usaha bersama an tara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, danj atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
32.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Manajemen Resiko Riset yang selanjutnya disebut manajemen resiko adalah Suatu pendekatan terstruktur I metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman.
34.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian darr/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
35.Peneliti Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.
36.Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
37.Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah.
38.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
39.Rekomendasi adalah pendapat dan saranjusulan yang disusun berdasarkan hasil analieis dan/atau evaluasi kepada pimpinan/ atasan untuk dilaksanakanj ditindaklanjuti, dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
40.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pernanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, ke1angsungan, dan peningkatan mutu kehidupan man usia. Pasa13

(1)Pengaturan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan :
1. a.menjamin kepastian penyelenggaraan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah oleh BRIDA;
2. b.mengupayakan terciptanya akselerasi kinerja pemerintah daerah dari pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.memperkuat daya saing Provinsi Papua Barat untuk menghadapi tantangan dan perubahan bersifat lokal, regional, nasional dan global;
4. a.transparan
5. b.akuntabel;
6. c.partisipatif
7. d.otonom;
8. e.kolaboratif;
9. f.efisiensi; dan
10. g.efektivitas. Pasa12 Pengaturan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  1. 41.Perguruan tinggi asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
  2. 42.Lembaga penelitian dan pengembangan asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan I atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
  3. 43.Badan usaha asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
  4. 44.Orang asing adalah orang darr/ atau kelompok orang yang bukan warga negara Indonesia.
  5. 45.Simpul Inovasi adalah kumpulan jejaring berbasiskan pengetahuan untuk melakukan difusi guna pengelolaan dan pemanfaatan inovasi bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan daya saing daerah.
  6. 46.Depositori adalah sistem penyimpanan data primer yang dihasilkan dari riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIDAmaupun pihak lain yang bekerjasama dengan BRIDA.
  7. 47.Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIDAmaupun pihak lain yang bekerjasama dengan BRIDA.
  8. 48.Mahadata adalah himpunan data dalamjumlah yang sangat besar, rum it dan tidak terstruktur sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya mengunakan perkakas manajemen pangkalan data biasa atau aplikasi pengolah data tradisional.
  9. 49.Pembajakan Data adalah pencurian data hasil Riset dan inovasi secara tidak sah oleh orang atau lembaga guna mengambil keuntungan/manfaat.
  10. 50.Kinerja Pemerintah Daerah adalah Hasil kerja dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pasa16 Penyelengaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penciptaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi meliputi :
11. a.penelitian;
12. b.pengembangan;
13. c.pengkajian;
14. d.penerapan;
15. e.perekayasaan;
16. f.pengoperasian; dan Pasal 5 Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penggunaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
17. a.supervisr;
18. b.pendampingan;
19. c.pembinaan;
20. d.pengawasan;
21. e.difusi;
22. f.replikasi; dan
23. g.modifikasi. Pasa14 Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah memiliki kewenangan manajemen pengetahuan yang mencakup:
24. a.penggunaan pengetahuan;
25. b.penciptaan pengetahuan;
26. c.penyimpanan pengetahuan; dan
27. d.berbagi pengetahuan.
28. d.mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah di dalam kehidupan bermasyarakat;
29. e.menciptakan pelaksanaan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat yang profesional, efektif, efisien, dan penuh rasa bertanggung jawab;
30. f.mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan dalam menghasilkan regulasi, kebijakan dan program pembangunan daerah; dan
31. g.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Sasaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pe1ayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRISET DANINOVASIDAERAH.

Pasal 11

(1)BRIDA memiliki fungsi sebagai pengelola pengetahuan berbasis Riset dan Inovasi Daerah di wilayah Provinsi.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat diselenggarakan oleh BRIDA
(2)Fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta mensinergikan Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagai kebijakan strategis mendukung kinerja dan peningkatan daya saing daerah.
(3)Dalam merumuskan kebijakan strategis yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah hams mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.
1. a.publikasi;
2. b.diseminasi;
3. c.pertemuan ilmiah; dan
4. d.eksebisi. Pasa17 Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penyimpanan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
5. a.depositori; dan
6. b.repositori.
7. g.evaluasi kebijakan.

Pasal 15

(1)Gubernur menetapkan kebijakan Riset dan InovasiDaerah.
(2)Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BRIDA.
(3)Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam :
1. a.RoadmapRiset dan Inovasi Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah; dan
3. c.Rencana KerjaPemerintah Daerah.
(1)BRIDAmelakukan supervisi, pendampingan dan pembinaan dilakukan atas penyelenggaraanRiset dan InovasiDaerah di kabupaten/kota.
(2)Supervisi,pendampingandan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 13

(1)InovasiDaerah diselenggarakanuntuk:
1. a.penyelenggaraantata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
2. b.peningkatan kinerja penyelenggaraanurusan Pemerintahan Daerah;
3. c.peningkatan daya saing daerah;
4. d.percepatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. e.menjamin pembangunan berkelanjutan
(2)InovasiDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)difasilitasioleh BRIDA.

Pasal 12

PenyelenggaraanRiset dilakukan oleh BRIDAuntuk:

a.perencanaan pembangunan;
b.dasar perumusan peraturan daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah;
c.kerangka kerja Inovasi;
d.pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
e.mengontrol, mengukur, dan menilai kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan.

(2)BRIDAdalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
2. b.penataan Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.pengembangan Riset dan InovasiDaerah;
4. d.penyebarluasan informasiRiset dan InovasiDaerah; dan
5. e.pengelolaanHKIdi daerah. Pasa120 Penataan unsur Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didelegasikan kepada BRIDA.

Pasal 19

Gubernur melaksanakan penataan unsur Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 18

Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

a.melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan;
b.melakukan analisis potensi sinergi kebijakan; dan
c.memadukan kebijakan antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pasal 17

Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1)BRIDAmengintegrasikan rencana aksi penguatan Riset dan inovasi ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah ditetapkan, Gubernur melakukan perubahan Peraturan Gubernur yang mengatur RKPD dengan mengintegrasikan rencana aksi penguatan Riset dan Inovasi.
(4)Gubernur menugaskan BRIDA melakukan penyusunan Roadmap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5)Roadmap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
1. a.kondisi Riset dan Inovasi Daerah saat ini;
2. b.tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.kondisi Riset dan Inovasi Daerah yang akan dicapai;
4. d.arah kebijakan dan strategi penguatan Riset dan Inovasi Daerah;
5. e.fokus dan program prioritas Riset dan Inovasi Daerah;dan
6. f.rencana aksi penguatan Riset dan Inovasi Daerah.
(6)Roadmap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Pasa124
(1)Penataan institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasa123 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga dalam Riset dan Inovasi melalui BRIN dengan progam Pemerintah Daerah pada BRIDA.
(2)Penataan terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa123 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
1. a.memperkuat BRIDA;
2. b.meningkatkan kapasitas dan peran BRIDAsebagai koordinator dalam Riset dan Inovasi Daerah.
(3)Penataan Lembaga Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Penataan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Riset di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Pasa123
(1)Lembagajorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufa, meliputi:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.lembaga riset;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.lembaga penunjang inovasi;
6. f.dunia usaha; dan
7. g.organisasi kemasyarakatan di daerah.
(2)Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.
(3)Normajetikajbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Riset dan Inovasi Derah. Pasa122 Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas :
1. a.organisasi;
2. b.peraturan; dan
3. c.etika. Paragraf Kedua Penataan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 21 Penataan unsur Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa120 meliputi:
4. a.kelembagaan;
5. b.jaringan; dan
6. c.sumber daya. Pasa129
(1)Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan rnelalui :
1. a.penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
2. b.menjalin kerjasama Riset antar lembagaj organleasi Riset dan inovasi; dan Pasal 28 Penataan jaringan dilakukan melalui :
3. a.komunikasi intensif antara lembaga Riset dan Inovasi;
4. b.rnobilisasi sumber daya rnanusia; dan C. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, pendanaan, sarana dan prasarana ilrrru pengetahuan dan teknologi. Pasa127
(1)Jaringan Riset dan Sistem Inovasi merupakan interaksi antar Iembagaj'organisasi dalam ekosistern Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Interaksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki rnasing-masing lembaga dalam satu dan/ atau beberapa rantai kegiatan. Paragraf Ketiga Penataan Jaringan Riset dan Sistern Inovasi Daerah Pasa126 Penataan terhadap normal etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai kesejahteraan sosial dan kemanusiaan bagi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…