DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah terdiri dari : Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua; Sekretariat Majelis Rakyat Papua; Inspektorat; Dinas; dan Badan. Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil. Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang ........./2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.
6.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
9.Sekretariat ........../3
9.Sekretariat Majelis Rakyat Papua selanjutnya disebut Sekretariat MRP adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
c.Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
d.Inspektorat;
e.Dinas; dan
f.Badan.

Pasal 5

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Sekretariat MRP Provinsi Papua;
d.Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Inspektorat Tipe A;
e.Dinas Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Trasnmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
9. 9.Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian, serta urusan Pemerintahan bidang Statistik;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. 14.Dinas ......../5
15. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
16. 15.Dinas Olahraga dan Pemuda Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
17. 16.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
18. 17.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 19.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
21. 20.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22. 21.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
23. 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
24. 23.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
25. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. 25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
27. 26.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
f.Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
4. 4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Bencana Daerah;
8. 8.Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Penghubung Daerah. BAB ........./6

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 12 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

(1)Badan Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 dan angka 2 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
(2)Badan Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf f angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 8

(1)Badan Daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, angka 6, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 9

(1)Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
1. a.Cabang Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
2. b.Cabang Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
(2)Cabang Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
(3)Cabang Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
(4)Cabang Dinas Kelas B sebagainama ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
(5)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

(1)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
1. a.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
2. b.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
(3)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…