DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan atas Perda Provinsi Papua No. 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua. Terdapat lima pasal yang diubah dari peraturan yang terdahulu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimkasud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2.Undang-Undang ......../2
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/ III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; Dengan ......../3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Kesehatan Wilayah;
  2. 2.Seksi Farmasi, Jaminan, Sarana dan Prasarana Kesehatan;
  3. 3.Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
  4. 4.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Akreditasi.
4. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi;
  2. 2.Seksi Pencegahan Penyakit Terabaikan;
  3. 3.Seksi Surveilens dan Penyakit Bersumber Binatang; dan
  4. 4.Seksi Penanganan Krisis Kesehatan, Wabah dan Bencana.
5. e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  3. 3.Seksi Registrasi dan Akreditasi.
6. f.Bidang ......../4
7. f.Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. 2.Seksi Kesehatan Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Pendidikan Formal dan Informal, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. 2.Seksi Pembinaan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
4. d.Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
  2. 2.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
5. e.Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Fasilitasi Perguruan Tinggi;
  2. 2.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
6. f.Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. 2.Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana.
7. g.Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Sejarah, Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan;
  2. 2.Seksi Kesenian dan Film; dan
  3. 3.Seksi Nilai Budaya dan Laboratorium.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan ......../5
3.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Angkutan;
  2. 2.Seksi Prasarana;
  3. 3.Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
  4. 4.Seksi Perkeretaapian.
4. d.Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Angkutan;
  2. 2.Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
  3. 3.Seksi Kepelabuhan.
5. e.Bidang Perhubungan Udara, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Angkutan;
  2. 2.Seksi Teknik Bandar Udara; dan
  3. 3.Seksi Keselamatan Penerbangan.
6. f.Bidang Perencanaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Program;
  2. 2.Seksi Data dan Informasi; dan
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang ......./6
4. c.Bidang Pajak, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  2. 2.Seksi Penagihan Pajak; dan
  3. 3.Seksi Sengketa Pajak.
5. d.Bidang Retribusi, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Penetapan;
  2. 2.Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan
  3. 3.Seksi Penerimaan Perangkat Daerah.
6. e.Bidang Pengendalian, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan;
  2. 2.Seksi Pengendalian; dan
  3. 3.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
7. f.Bidang Pengembangan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perundang-undangan;
  2. 2.Seksi Statistik;
  3. 3.Seksi Pengembangan; dan
  4. 4.Seksi Teknologi Informasi.
8. g.Bidang Pendapatan Lain-Lain, teridiri atas :
  1. 1.Seksi Dana Perimbangan;
  2. 2.Seksi Penerimaan BUMD; dan
  3. 3.Seksi Lain-Lain Pendapatan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; dan
10. j.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi;
  2. 2.Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
  3. 3.Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan.
4. d.Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
  2. 2.Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Industri Olahraga.
5. e.Bidang ......./7
6. e.Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
  2. 2.Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.
7. f.Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
8. g.Bidang Sarana dan Prasarana Olaraga dan Pemuda, teridiri atas :
  1. 1.Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
9. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
10. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Olahraga dan Pemuda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Terkait dengan perubahan Peraturan Daerah ini, maka rincian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana Peraturan Daerah ini. Pasal III Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2016 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2016 LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…