DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan atas Perda Provinsi Papua No. 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Terdapat perubahan pada lima pasal dari peraturan terdahulu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang ......../2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan ......../3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pengangunan Daerah, Lambaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 huruf a, b dan c angka 5 mengenai Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g dihapus sehingga huruf h menjadi huruf g dengan uraian Kelompok Jabatan Fungsional, termasuk di dalamnya kelompok jabatan fungsional Auditor.
3.Ketentuan ......../4
3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perelengkapan.
3. c.Bidang Perekonomian, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan dan Kelautan;
  2. 2.Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata; dan
  3. 3.Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi, dan Lembaga Keuangan.
4. d.Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga dan Pemuda;
  2. 2.Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus.
5. e.Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
  2. 2.Sub Bidang Transportasi dan Cipta Karya; dan
  3. 3.Sub Bidang Telekomunikasi dan Kelistrikan.
6. f.Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian Administrasi Program; dan
  3. 3.Sub Bidang Pelaporan dan Pembangunan.
7. g.Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan;
  2. 2.Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
  3. 3.Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi.
8. h.Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  2. 2.Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan
  3. 3.Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus.
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Rincian uraian tugas, fungsi dan tata kerja BAPPEDA ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4.Ketentuan ........./5
4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan; dan
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung.
4. d.Bidang Bina Adat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Hak Ulayat; dan
  2. 2.Sub Bidang Kelembagaan Adat.
5. e.Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif; dan
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader.
6. f.Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, terdiri atas:
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat;
  2. 2.Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin; dan
  3. 3.Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
7. g.Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kampung; dan
  2. 2.Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
8. h.Unit Pelaksana Teknis; dan,
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga, Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang ......./6
4. c.Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Provinsi; dan
  2. 2.Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Kabupaten/Kota.
5. d.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Formasi Jabatan; dan
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Karier.
6. e.Bidang Informasi dan Pengendalian, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Pelaporan; dan
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
7. f.Bidang Kinerja dan Kesejahteraan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Kinerja;
  2. 2.Sub Bidang Kesejahteraan.
8. g.Bidang Pensiun dan Pemberhentian, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pensiun;
  2. 2.Sub Bidang Pemberhentian.
9. h.Unit Pelaksana Teknis; dan
10. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Terkait dengan perubahan Peraturan Daerah ini, maka rincian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana Peraturan Daerah ini. Pasal III Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2016 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 3 TAHUN 2016 LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…