DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang organisasi dan tata keerja sekretariat lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Papua dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur mengenai (1) pembentukan dan kedudukan, (2) susunan organisasi, tugas dan fungsi, (3) eselon, pengangkatan dan pemberhentian, (4) tata kerja, (5) pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ......./2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PAPUA. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
6.Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua, yang selanjutnya disebut Liptek Papua adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan pelayanan administrasi birokrasi terhadap penelitian tentang permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan serta pengembangan potensi di Daerah Provinsi Papua.
7.Sekretariat Liptek Papua, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan pelayanan administrasi birokrasi terhadap penelitian tentang permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan serta pengembangan potensi di Daerah Provinsi Papua.
8.Sekretaris Liptek Papua ialah Kepala Sekretariat Liptek Papua.
9.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Liptek Papua.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua.

Pasal 3

(1)Sekretariat Liptek Papua berkedudukan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2)Kepala Sekretariat Liptek Papua secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Liptek Papua dan secara teknis administratif kepada Gubernur melalui SEKDA. BAB ......../4

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Liptek Papua, terdiri dari :
1. a.Sekretaris;
2. b.Sub Bagian Umum;
3. c.Sub Bagian Program dan Kerjasama;
4. d.Sub Bagian Administrasi Penelitian; dan
5. e.Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Penelitian.
(2)Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Liptek Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sekretariat Liptek Papua mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif kepada Liptek Papua.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat Liptek Papua mempunyai fungsi :

a.penyusunan program Sekretariat Liptek Papua;
b.pelaksanaan fasilitasi penyiapan program;
c.pelaksanaan pemberian pelayanan teknis; dan
d.pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, asset, dan ketatausahaan.

Pasal 7

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Sekretariat dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Kepala Sekretariat pada Sekretariat Liptek Papua, Eselon III.a.
(2)Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Liptek Papua, Eselon IV.a.

Pasal 9

(1)Kepala Sekretariat Liptek Papua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Struktural Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ....../5

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Liptek Papua wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Liptek Papua maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/ atau instansi lain.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…