DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan umum dan tujuan khusus, pengorganisasian, perencanaan dan penyelengaraan, tahapan persiapan PON XX Tahun 2020, penetapan kota penyelenggara, penyelenggaraan, penganggaran dan tata kelola keuangan PON XX Tahun 2020, logo dan maskot, naskah dinas, cabang dan venues olah raga, sarana dan prasarana, sosialisasi, keamanan penyelenggaraan, pelayanan informasi, pelaporan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selain mempunyai kemampuan dan keberhasilan baik dalam membentuk atlet-atlet berbakat dan berprestasi, Provinsi Papua juga mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan ivent yang bertaraf nasional maupun regional;
c.bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 Papua harus dapat mewujudkan Catur Sukses : sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua dan sukses administrasi;
d.bahwa untuk mewujudkan Catur Sukses sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperlukan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengorganisasian, dan tenaga volunteer yang cukup dan profesional, penyediaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan yang baik; e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang ........./2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan ......../3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL KE-XX TAHUN 2020 DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas dalam rangka pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Tahun 2020 sesuai bidang tugas masing-masing.
6.Pekan Olah Raga Nasional, yang selanjutnya disingkat PON adalah Pekan Olah Raga Nasional XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
7.Venues Resmi adalah arena, gelanggang, dan stadion olah raga sebagai tempat pelaksanaan pertandingan/perlombaan cabang olah raga dalam PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
8.Logo dan Maskot PON XX Tahun 2020 adalah simbol atau lambang yang digunakan secara resmi pada PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
9.Naskah Dinas adalah naskah berupa kop surat, stempel, dan sampul naskah dinas yang dipergunakan untuk penyelenggaraan administrasi surat menyurat dalam pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
12.Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Penerima bantuan Keuangan.
13.Penerima Bantuan Keuangan adalah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
14.Hibah ........./4
14.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15.Penerima Hibah adalah Instansi Militer dan Kepolisian, Perguruan Tinggi, Panitia Besar dan Komite Olah Raga Nasional Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya guna mendukung penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.
16.Prasarana adalah fasilitas olah raga berupa bangunan gedung dan bukan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan standar Keolahragaannasional.
17.Sarana adalah fasilitas olah raga berupa peralatan dan kelengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
18.Panitia Inti dan Panitia Besar PON XX Tahun 2020, yang selanjutnya disebut PB PON XX adalah panitia yang dibentuk oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan PON XX TAHUN 2020 di Provinsi Papua.

BAB II

TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

Pasal 2

(1)Tujuan umum penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua :
1. a.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
2. b.membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional;
3. c.menjaring bibit atlet potensial;
4. d.meningkatkan prestasi olah raga nasional; dan
5. e.sebagai tolok ukur pembangunan dan pembinaan keolahragaan nasional.
(2)Tujuan Khusus penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua :
1. a.memperkuat solidaritas dalam kerangka NKRI;
2. b.meningkatkan prestasi olah raga daerah;
3. c.mempercepat pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan;
4. d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
5. e.meningkatkan ekonomi lokal dan pariwisata.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Pengorganisasian PON XX Tahun 2020, terdiri dari :

a.PB/Panitia inti; dan
b.Panitia daerah/Sub PB. Pasal ........./5

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 dilakukan oleh PB PON XX yang dibentuk oleh KONI.
(2)PB PON XX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman umum dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan PON;
2. b.membantu Panitia Daerah dan Panitia Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan PON;
3. c.menetapkan standar biaya belanja untuk penyelenggaraan PON;
4. d.menetapkan venue yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON;
5. e.melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON;
6. f.mencari sponsor untuk penyelenggaraan PON;
7. g.menetapkan project management office dan marketing communication;
8. h.melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.menyelenggaraan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
10. j.melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Besar bertanggungjawab kepada KONI.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas PB PON XX dibantu oleh Panitia Daerah/Sub PB.
(2)Pembentukan, tugas dan fungsi Panitia Daerah/Sub PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum PB PON XX.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Besar, dibentuk Sekretariat.
(2)Sekretariat Panitia Besar ditetapkan oleh Ketua Umum PB PON XX.

BAB IV

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)PB PON XX menyusun perencanaan penyelenggaraan PON, meliputi :
1. a.penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai;
2. b.penetapan dan pengembangan venue, stadion, arena;
3. c.penetapan tempat/kota penyelenggaraan;
4. d.penyediaan transportasi yang memadai dan massal;
5. e.penyediaan tempat tinggal, perkampungan atlet dan official;
6. f.penyediaan sumber pembiayaan yang cukup;
7. g.penetapan jadwal pelaksanaan pertandingan dan perlombaan;
8. h.pengelolaan keamanan yang terpadu;
9. i.penyediaan sarana kesehatan, tenaga dokter profesional dan paramedis; dan
10. j.penyediaan konsumsi dan sumber bahan pangan yang memenuhi syarat kecukupan gizi. BAB ......../6

BAB V

TAHAPAN PERSIAPAN PON XX TAHUN 2020

Pasal 8

(1)Tahapan penyelenggaan PON XX Tahun 2020 disusun per tahun sebagai berikut :
1. a.Tahun 2014, meliputi kegiatan : 1) Penyusunan cetak biru PON XX Tahun 2020; 2) Pembentukan Panitia Besar PON XX; 3) Perencanaan Awal Fasilitas Fisik; 4) Perencanaan Logo dan Maskot; 5) Sosialisasi Program PON XX Tahun 2020; 6) Penyediaan Anggaran APBD dan APBN 2015.
2. b.Tahun 2015, meliputi kegiatan : 1) Perencanaan (lanjutan); 2) Pembangunan fasilitas fisik; 3) Konsolidasi para pemangku kepentingan; 4) Sosialisasi Logo, Maskot dan Program PON XX Tahun 2020; 5) Penyediaan Anggaran APBD dan APBN 2016.
3. c.Tahun 2016, meliputi kegiatan : 1) Sosialisasi pelaksanaan PON XX Tahun 2020 pada PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat; 2) Pembangunan fasilitas fisik (lanjutan); 3) Usulan penyediaan APBD dan APBN 2017.
4. d.Tahun 2017, meliputi kegiatan : 1) Pelatihan dan Pendidikan SDM; 2) Pembangunan fasilitas fisik (lanjutan); 3) Pengadaan peralatan pendukung; 4) Usulan penyediaan APBN 2018.
5. e.Tahun 2018, meliputi kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan SDM (lanjutan); 2) Pengadaan dan Pelatihan SDM Pengelola Venue; 3) Pembangunan fasilitas fisik (menuju penyelesaian akhir); 4) Pengadaan peralatan pendukung; 5) Penyusunan SOP, operasi dan pemeliharaan; 6) Usulan penyediaan APBN 2019; 7) Perancangan acara pembukaan dan penutupan.
6. f.Tahun 2019, meliputi kegiatan : 1) Persiapan pelaksanaan; 2) Penyelesaian stadion utama dan venue lainnya; 3) Pengadaan peralatan pendukung; 4) Ujicoba venue; 5) Persiapan acara pembukaan dan penutupan; 6) Usulan penyediaan APBN 2020.
7. g.Tahun 2020, meliputi kegiatan : 1) Ujicoba venue (lanjutan); 2) Pengadaan peralatan pendukung; 3) Pelaksanaan PON XX Tahun 2020.
(2)Perubahan ........./7
(2)Perubahan tahapan persiapan PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang olah raga dan pemuda dan KONI.

Pasal 9

Rencana Induk Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KOTA PENYELENGGARA

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 berlangsung di ibu kota 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu :

1.Jayapura;
2.Sentani;
3.Biak;
4.Timika;
5.Merauke; dan
6.Wamena.

(2)Perubahan kota penyelenggara PON XX Tahun 2020 ditetapkan oleh PB PON XX setelah berkonsultasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang olah raga dan pemuda, Gubernur dan KONI.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…