DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Hari Jadi Provinsi Papua yaitu saat pertama kali wilayah Nieuw Guinea menggunakan predikat Provinsi, yaitu Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea berdasarkan pengumuman Pejabat Gubernur Nederlands Nieuw Guinea J.P.K. Van Eechoud dalam Proclamatie van Nieuw Guinea pada tanggal 27 Desember 1949. Setiap tanggal 27 Desember diperingati dan dirayakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua sebagai Hari Jadi Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Hari Jadi Provinsi Papua merupakan momentum peringatan dan ungkapan syukur atas lahirnya Provinsi Papua, perlu diperingati setiap tahun di Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang ........./2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi Papua adalah wilayah pemerintahan bekas Pemerintahan Provincie Van Nederlands Nieuw Guinea yang secara berturut-turut berubah nama menjadi Irian Barat, Irian Jaya dan Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.
4.Hari Jadi Provinsi Papua adalah hari terbentuknya secara resmi dan dimulainya penyelenggaraan pemerintahan pertama kali di wilayahProvinsi Papua.

BAB II

WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA

Pasal 2

Wilayah Pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari wilayah Kabupaten/Kota yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ......../3

BAB III

HARI JADI PROVINSI PAPUA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Provinsi Papua.

Pasal 4

(1)Hari Jadi Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan saat pertama kali wilayah Nieuw Guinea menggunakan predikat Provinsi, yaitu Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea.
(2)Predikat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengumuman Pejabat Gubernur Nederlands Nieuw Guinea J.P.K. Van Eechoud dalam Proclamatie van Nieuw Guinea pada tanggal 27 Desember 1949.

Pasal 5

(1)Hari Jadi Provinsi Papua ditetapkan tanggal 27 Desember 1949.
(2)Setiap tanggal 27 Desember diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Papua.

Pasal 6

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingati dan dirayakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG HARI JADI PROVINSI PAPUA I. UMUM Hari Jadi suatu daerah merupakan momentum awal yang mempunyai nilai sejarah terhadap dimulainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka otonomi daerah yang amat menentukan kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat. Hari Jadi suatu daerah patutlah diperingati dan dirayakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat oleh karena itu perlu ditetapkan dan dipublikasikan. Melalui penetapan Hari Jadi Provinsi Papua diharapkan seluruh masyarakat di Provinsi Papua akan semakin merasa memiliki dan mencintai daerah Provinsi Papua sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menujumasyarakat yang adil dan makmur. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas Pasal 4 Ayat (1) Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea sebagai wilayah Pemerintahan pada saat itu menggunakan Undang-Undang tersendiri yang disebut Bewindsregeling Nieuw Guinea dan Pusat Pemerintahan berkedudukan di Hollandia Binnen, sekarang Abepura. Ayat (2) Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…