DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Gubernur menetapkan wilayah/zonasi penangkapan tradisional di wilayah masyarakat hukum adat. Pemegang izin usaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah masyarakat hukum adat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan memilih salah satu bentuk kerjasama, yaitu: bekerjasama dengan badan hukum milik masyarakat hukum adat yang melakukan usaha di bidang perikanan; atau bekerjasama dengan nelayan tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat. Jenis usaha perikanan terdiri atas usaha penangkapan ikan; usaha pembudidayaan ikan; usaha pengolahan ikan; usaha pengangkutan ikan; dan usaha pemasaran ikan. Izin usaha perikanan diberikan oleh Gubernur melalui Badan PTSP yang terdiri atas izin usaha penangkapan ikan; pembudidayaan ikan; pengolahan ikan; pengangkutan ikan; dan pemasaran ikan. Setiap orang yang melanggar ketentuan terkait usaha perikanan larangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan pengaturan kegiatan usaha perikanan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan prinsip keterbukaan dan perlibatan masyarakat lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang ......../2
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net) di WPPNRI; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
6.Dinas adalah instansi teknis yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7.Kepala Dinas ialah kepala instansi teknis yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi teknis yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
11.Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan perusahaan perikanan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
12.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
13.Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Nelayan Tradisional adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonage (GT).
15.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16.Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak.
17.Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua. BAB ......../4

BAB II

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 2

Wewenang Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

a.Sub Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : 1) pengelolaan ruang laut sampai dengan 4 mil - 12 mil diluar minyak dan gas bumi; 2) penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan 3) pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
b.Sub Bidang Perikanan Tangkap : 1) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil; 2) penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT; 3) penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi; 4) penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 30 GT; dan 5) pendaftaran kapal perikanan 5 GT sampai dengan 30 GT.
c.Sub Bidang Perikanan Budidaya : 1) penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan 2) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
d.Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran : penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan wilayah/zonasi penangkapan tradisional di wilayah masyarakat hukum adat.
(2)Tata cara penetapan wilayah/zonasi penangkapan tradisional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi wajib :

a.menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan;
b.menyampaikan informasi secara periodik tentang perencanaan dan pelaksanaan investasi di bidang perikanan;
c.melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pemegang izin usaha perikanan;
d.memberikan ......../5
d.memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang wilayah penangkapan ikan tradisional masyarakat hukum adat;
e.melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menjaga berfungsinya wilayah konservasi perikanan;
f.melibatkan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha perikanan di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
g.memfasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendirikan badan usaha perikanan;
h.memfasilitasi masyarakat adat untuk mendapatkan permodalan; dan
i.melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan.

Pasal 5

Pemegang izin usaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah masyarakat hukum adat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan memilih salah satu bentuk kerjasama, sebagai berikut :

a.bekerjasama dengan badan hukum milik masyarakat hukum adat yang melakukan usaha di bidang perikanan; dan
b.bekerjasama dengan nelayan tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat.

BAB III

USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Jenis usaha perikanan terdiri atas :

a.usaha penangkapan ikan;
b.usaha pembudidayaan ikan;
c.usaha pengolahan ikan;
d.usaha pengangkutan ikan; dan
e.usaha pemasaran ikan.

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili dalam wilayah Daerah yang melakukan kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki izin usaha perikanan.

Pasal 8

Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan oleh Gubernur melalui Badan PTSP.

Pasal 9

(1)Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas izin usaha :
1. a.penangkapan ikan;
2. b.pembudidayaan ikan;
3. c.pengolahan ikan;
4. d.pengangkutan ikan; dan
5. e.pemasaran ikan.
(2)Tata ......../6
(2)Tata cara permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan PTSP sesuai dengan formulir permohonan yang ditetapkan; dan
2. b.melengkapi persyaratan izin usaha perikanan sesuai dengan masing- masing jenis usaha perikanan.

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Badan PTSP memberikan jawaban atas setiap permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesuai Standar Operasional dan Prosedur Dinas Kelautan dan Perikanan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.
(2)Dalam hal persyaratan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Gubernur melalui Badan PTSP dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan, memberikan informasi agar pemohon melengkapi persyaratan izin usaha perikanan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…