DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah Provinsi ini di atur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah pada Provinsi Papua. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Perangkat Daerah Provinsi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Perangkat Daerah. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal Baru, yaitu Pasal 29A, dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut :Gubernur mempromosikan OAP untuk berkarier pada lembaga pemerintah tingkat nasional sesuai pengalaman, kompetensi, dan bidang keahliannya. Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka mengutamakan OAP dalam pengangkatan Hakim dan/atau Jaksa. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut : Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Kampus IPDN di Kota Jayapura, sebagai Kampus IPDN Papua bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepegawaian Daerah, telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah, perlu dilakukan penyesuaian, dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang ………/2 23-08-2022
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 4);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan ……../3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEPEGAWAIAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 4), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Provinsi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang dihadapi, ketersediaan sumber daya manusia dan prioritas kebutuhan.
(3)Dalam penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan khusus pengangkatan honorer OAP menjadi ASN terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKD Provinsi di masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK Perangkat Daerah.

2.Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Perangkat Daerah.
(2)Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kompetensi, kepangkatan, rekam jejak jabatan dan integritas.
(3)Pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua.
(4)Prioritas orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan perbandingan 80% (delapan puluh persen) Orang Asli Papua dan 20 % (dua puluh persen) bukan Orang Asli Papua.

3.Diantara ……../4
3.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal Baru, yaitu Pasal 29A, dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

(1)Gubernur mempromosikan OAP untuk berkarier pada lembaga pemerintah tingkat nasional sesuai pengalaman, kompetensi, dan bidang keahliannya.
(2)Pemerintah Provinsi melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan unggulan di dalam dan/atau luar negeri dalam rangka menghasilkan ASN dari unsur OAP yang memiliki kualifikasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Promosi OAP untuk berkarier dan pengembangan program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Pasal 29B

(1)Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka mengutamakan OAP dalam pengangkatan Hakim dan/atau Jaksa.
(2)Pengangkatan Hakim dan/atau Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan OAP, dan juga dalam peningkatan karir Hakim dan/atau Jaksa.

4.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Tata cara pembayaran Gaji dan tunjangan PNS dilingkungan pemerintah provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)Perangkat Daerah wajib membayar gaji PPPK sesuai perjanjian kerja.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
(3)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan secara tunai di daerah yang akses transportasi yang sulit kecuali sakit dan ijin belajar.
(6)Tata cara pembayaran gaji dan tunjangan PPPK di lingkungan pemerintah provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan ……../5
6.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1)Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Kampus IPDN di Kota Jayapura, sebagai Kampus IPDN Papua bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
(2)Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penerimaan dan penempatan lulusan IPDN di Provinsi Papua.
(3)Penerimaan dan penempatan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua berdasarkan perbandingan 80% (delapan puluh persen) orang asli Papua dan 20% (dua puluh persen) bukan orang asli Papua.
(4)Penempatan lulusan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan secara merata pada semua Distrik dalam wilayah Provinsi Papua.

7.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru, yaitu Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

(1)Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan penerimaan Siswa OAP sebagai Peserta/Praja/Taruna atau sebutan lain pada sekolah kedinasan yang diselenggaran oleh Kementerian/Lembaga.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempriontaskan orang asli Papua berdasarkan perbandingan 80% (delapan puluh persen) orang asli Papua dan 20% (dua puluh persen) bukan orang asli Papua. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 18 Januari 2023 Plh. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Januari 2023 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (2-15/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 00

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 46

Pasal 59

Pasal 64

Pasal 64A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 46

Pasal 59

Pasal 64

Pasal 64A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018