(1)Setiap orang yang melanggar kententuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 15 November 2021 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 16 November 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH POVINSI PAPUA NOMOR (4-293/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS I. UMUM Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada setiap orang, sehingga seorang yang terinfeksi HIV mudah mengalami infeksi lainnya, dan dapat berdampak pada munculnya berbagai gejala penyakit atau Acquired Deficiency Syndrome (AIDS). Sampai sekarang belum ditemukan obat ataupun vaksin yang dapat mencegah dan melawan HIV yang memiliki kecenderungan tingkat penularan yang berkembang sangat cepat pada sebagian penduduk di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan tanah Papua. Di samping itu, sangat sulit melakukan pemantauan dan pengawasan penularan HIV. Tanpa adanya pemahaman yang jelas dan benar, setiap orang yang masuk kategori kelompok perilaku berisiko maupun kelompok perilaku tidak berisiko, rentan dan dapat untuk tertular maupun menularkan HIV, sehingga diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan, sehingga dapat dihindarkan dampak kerusakan generasi kehidupan masyarakat dan peradaban kehidupan di tanah Papua. Penularan dan penyebaran HIV di tanah Papua memperlihatkan fakta yang memerlukan perhatian sangat serius, karena: (i) Perkembangan epidemi HIV di tanah Papua sudah masuk kategori generalized epidemic dibandingkan dengan perkembangan epidemi HIV di wilayah Indonesia lainnya, yang masih bersifat concentrated epidemic, (ii) korban penularan HIV di tanah Papua sebagian besar adalah: (a) kelompok usia produktif, (b) orang asli Papua, (c) kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, (d) kaum perempuan, termasuk ibu rumah tangga yang memiliki tugas penting mendidik anak-anak, dan (e) kelompok masyarakat yang tertular dan dapat menularkan HIV belum terdata atau teridentifikasi. Berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan para pemangku kepentingan di Provinsi Papua, maupun sesuai kewajiban khusus yang diamanatkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencegah dan menanggulangi penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk, perlu melakukan pengaturan khusus yang wajib diimplementasikan melalui kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara konsisten, yang diklasifikasikan dalam pengaturan :
a.pencegahan dan penanggulangan
b.hak dan kewajiban
c.kriteria………../2
d.kriteria, hak dan kewajiban Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
e.pembentukan, fungsi, wewenang dan kewajiban, keanggotaan dan susunan organisasi KPA
f.kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana, maupun dalam pelayanan dan pengobatan ODHA
g.alokasi penyediaan biaya dalam APBD dan upaya penyediaan biaya di luar APBD h.pengawasan masyarakat dan pengawasan petugas
i.fungsi saling melengkapi dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Papua.
II. PASAL DEMI PASAL