DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Dimana perubahan tersebut yaitu ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru, yaitu angka 18; Pasal 2 diubah; Pasal 4 diubah; Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah; Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 7A; Pasal 15 huruf e dihapus; Pasal 17 ayat (1) diubah; Pasal 23 huruf i dihapus; Pasal 26 diubah; Pasal 40 ayat (1) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. mengamanatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3.Undang-Undang………../2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan………./3
12.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGGAN HIV DAN AIDS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru, yaitu angka 18 yang berbunyi :

Pasal 1

18.Sirkumsisi adalah prosedur bedah untuk membuang atau memotong kulit yang menutupi penis, yang terdiri dari jaringan otot dan pembuluh darah.
2.Ketentuan…………/4
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

HIV menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui :

a.hubungan seks yang tidak menggunakan kondom;
b.transfusi darah dan transplantasi jaringan dan organ tubuh yang terkontaminasi HIV;
c.penggunaan jarum suntik, pisau, atau alat sejenis yang tercemar HIV; dan
d.seorang ibu yang terinfeksi HIV yang hamil, melahirkan dan menyusui.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Setiap orang yang berisiko tinggi tertular dan atau menularkan HIV wajib :
1. a.menggunakan kondom setiap melakukan hubungan seks dengan pasangannya;
2. b.tidak melakukan kegiatan donor; dan
3. c.meminta kepada petugas untuk menggunakan alat suntik sekali pakai.
(2)Setiap orang yang beresiko tinggi tertular dan/atau menularkan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sirkumsisi.

4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pengelola lokasi kegiatan yang berpotensi mempermudah terjadinya penularan HIV wajib :
1. a.melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap penjaja seks komersial yang untuk pertama kali memasuki dan melakukan hubungan seks di lokasi yang bersangkutan.
2. b.melaporkan dan menyerahkan setiap penjaja seks komersial yang diketahui telah terinfeksi HIV/AIDS kepada KPA atau Komisioner untuk mendapatkan penanganan pelayanan.
3. c.mengembalikan setiap penjaja seks komersial yang berasal dari luar Papua ke daerah asal yang diketahui terinfeksi HIV/AIDS dengan beban biaya dari pengelola dan wajib melaporkan kepada KPA Provinsi.
4. d.menyampaikan data dan informasi secara berkala tentang jumlah dan perkembangan kegiatan penjaja seks komersial kepada KPA;
5. e.menyediakan kondom serta mewajibkan penggunaan kondom dengan cara benar bagi setiap orang yang melakukan hubungan seks dengan penjaja seks komersial;
6. f.mengatur dan memastikan setiap penjaja seks komersial menolak orang yang melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan cara benar;
7. g.melaporkan kepada petugas keamanan setiap orang yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan penjaja seks komersial tanpa menggunakan kondom;
8. h.memberikan…………/5
9. h.memberikan pembinaan secara terus menerus kepada penjaja seks komersial tentang kewajiban penggunaan kondom setiap melakukan hubungan seksual sebagai tindakan pencegahan;
10. i.melakukan pemeriksaan kesehatan penjaja seks komersial secara berkala ke tempat rujukan terdekat; dan
11. j.menyediakan dan menyampaikan informasi tertulis yang diterbitkan oleh KPA kepada setiap orang yang berada di lokasi tentang tindakan pencegahan penularan HIV.
(2)Pengelola lokasi kegiatan selain melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan bagi penjaja seks komersial bersama Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi kegiatan.

5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Setiap pemilik tempat hiburan yang berpotensi terjadi penularan HIV, wajib :

a.melaporkan pekerja kepada pemerintah daerah setempat sesuai kewenangannya;
b.memeriksakan kesehatan pekerja yang telah diterima dan akan bekerja; dan
c.melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap setiap pekerja.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Setiap ODHA, wajib :

a.tidak melakukan perilaku berisiko menularkan HIV/AIDS kepada orang lain;
b.memberi informasi dan pencerahan melalui cara yang baik untuk mencegah orang lain terinfeksi HIV/AIDS;
c.menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seks; dan
d.memeriksakan kesehatan secara berkala ke tempat rujukan terdekat dan patuh terhadap terapi ARV.
1. 7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dokter, perawat atau petugas kesehatan lain yang sedang menjalankan tugas melayani dan merawat ODHA terinfeksi HIV/AIDS berhak mendapatkan jaminan sosial.
(2)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi petugas kesehatan yang bersangkutan berserta dengan keluarganya atau ahli warisnya.

8.Ketentuan……………/6
8.Ketentuan Pasal 23 huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

KPA berfungsi :

a.mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman KPA Nasional;
b.memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
c.menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri secara efektif dan efisien untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
d.melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD yang tergabung dalam keanggotaan KPA Provinsi;
e.melakukan kerjasama regional untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
f.menyebarluaskan informasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
g.memfasilitasi pembentukan KPA Kabupaten/Kota; dan
h.mendorong pembentukan LSM peduli HIV dan AIDS.
1. 9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Susunan organisasi KPA, terdiri atas :
1. a.Ketua
2. b.Wakil Ketua
3. c.Sekretaris
4. d.Wakil Sekretaris
5. e.Divisi-Divisi :
  1. 1.Divisi Kesekretariatan, terdiri atas 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
  2. 2.Divisi Sumber Daya Manusia, terdiri dari atas 1 (satu) orang koordinator merangkap 5 (lima) orang anggota.
  3. 3.Divisi Hukum dan Advokasi, terdiri atas 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
  4. 4.Divisi Monitoring, Evaluasi dan Kampanye, terdiri atas 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
  5. 5.Divisi Penanggulangan, terdiri atas 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
  6. 6.Divisi Kerohanian, terdiri atas 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
  7. 7.Divisi Logistik, terdiri atas 1 (satu) orang koordinator merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(2)Pengurus dan keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

10.Ketentuan…………../7
10.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Setiap orang yang melanggar kententuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 15 November 2021 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 16 November 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH POVINSI PAPUA NOMOR (4-293/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS I. UMUM Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada setiap orang, sehingga seorang yang terinfeksi HIV mudah mengalami infeksi lainnya, dan dapat berdampak pada munculnya berbagai gejala penyakit atau Acquired Deficiency Syndrome (AIDS). Sampai sekarang belum ditemukan obat ataupun vaksin yang dapat mencegah dan melawan HIV yang memiliki kecenderungan tingkat penularan yang berkembang sangat cepat pada sebagian penduduk di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan tanah Papua. Di samping itu, sangat sulit melakukan pemantauan dan pengawasan penularan HIV. Tanpa adanya pemahaman yang jelas dan benar, setiap orang yang masuk kategori kelompok perilaku berisiko maupun kelompok perilaku tidak berisiko, rentan dan dapat untuk tertular maupun menularkan HIV, sehingga diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan, sehingga dapat dihindarkan dampak kerusakan generasi kehidupan masyarakat dan peradaban kehidupan di tanah Papua. Penularan dan penyebaran HIV di tanah Papua memperlihatkan fakta yang memerlukan perhatian sangat serius, karena: (i) Perkembangan epidemi HIV di tanah Papua sudah masuk kategori generalized epidemic dibandingkan dengan perkembangan epidemi HIV di wilayah Indonesia lainnya, yang masih bersifat concentrated epidemic, (ii) korban penularan HIV di tanah Papua sebagian besar adalah: (a) kelompok usia produktif, (b) orang asli Papua, (c) kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, (d) kaum perempuan, termasuk ibu rumah tangga yang memiliki tugas penting mendidik anak-anak, dan (e) kelompok masyarakat yang tertular dan dapat menularkan HIV belum terdata atau teridentifikasi. Berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan para pemangku kepentingan di Provinsi Papua, maupun sesuai kewajiban khusus yang diamanatkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencegah dan menanggulangi penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk, perlu melakukan pengaturan khusus yang wajib diimplementasikan melalui kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara konsisten, yang diklasifikasikan dalam pengaturan :
1. a.pencegahan dan penanggulangan
2. b.hak dan kewajiban
3. c.kriteria………../2
4. d.kriteria, hak dan kewajiban Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5. e.pembentukan, fungsi, wewenang dan kewajiban, keanggotaan dan susunan organisasi KPA
6. f.kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana, maupun dalam pelayanan dan pengobatan ODHA
7. g.alokasi penyediaan biaya dalam APBD dan upaya penyediaan biaya di luar APBD h.pengawasan masyarakat dan pengawasan petugas
8. i.fungsi saling melengkapi dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Papua. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7A

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 40

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7A

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 40

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021