DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan:

a.paket pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha Papua tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan;dan
b.paket pekerjaan yang dilakukan melalui Swakelola.

Pasal 7

(1)PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas:
1. a.menyusun perencanaan pengadaan;
2. b.menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. c.menetapkan rancangan Kontrak;
4. d.menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
5. e.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
6. f.mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. g.menetapkan tim pendukung;
8. h.menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. i.melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. j.menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. k.mengendalikan Kontrak;
12. l.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. m.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
14. n.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. o.menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa.
(2)PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh PA/KPA, meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. b.mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(3)PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pasal ……/7

Pasal 8

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas:

a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
c.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
d.melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

(1)Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki tugas:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk katalog elektronik;
3. c.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia Barang untuk metode pemilihan: 1) Tender Terbatas dengan peserta terbatas untuk Pelaku Usaha Papua; 2) Tender untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 3) Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia Barang/Jasa, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(4)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

BAB IV

PELAKU USAHA PAPUA

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha Papua harus memenuhi persyaratan :
1. a.administrasi dan persyaratan tekhnis sesuai spesifikasi pekerjaan;
2. b.berbentuk orang perorangan dan badan usaha;
3. c.wajib memiliki kartu tanda anggota KAPP;
4. d.wajib terdaftar pada sistem informasi Pelaku Usaha Papua.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pelaku Usaha selain Pelaku Usaha Papua dapat berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi.
(2)Pelaku ……/8
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
1. a.memiliki kantor, kantor cabang atau perwakilan di Provinsi;
2. b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Provinsi;
3. c.mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi; dan
4. d.melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua berupa kemitraan atau kerjasama operasi serta subkontrak dan mempekerjakan tenaga kerja Orang Asli Papua.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

(1)Pengadaan Langsung Barang/Jasa untuk Pelaku Usaha Papua dengan nilai kegiatan paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)PPK dalam menyusun perencanaan membuat paket Pengadaan Langsung yang diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Papua dengan kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 13

(1)Tender Terbatas Barang/Jasa untuk Pelaku Usaha Papua sebagai Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya bernilai paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar).
(2)PPK dalam menyusun perencanaan, wajib membuat paket Tender Terbatas yang diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
(3)Pelaku Usaha Papua yang mengikuti Tender Terbatas diutamakan berasal dari kabupaten/kota lokasi kegiatan dilaksanakan.

Pasal 14

(1)Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi syarat kualifikasi pada Tender Terbatas dan dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi tender ulang.
(2)Ketentuan mengenai kegagalan Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1)Pelaku Usaha Menengah dan Besar yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi wajib melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha Papua yang aktif melakukan kegiatan usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3)Pemberdayaan …./9
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
1. a.Kemitraan atau Kerjasama Operasi; dan/atau
2. b.subkontrak.
(4)Pelaku Usaha Papua yang mengikuti kemitraan atau kerjasama operasi dan/atau subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan berasal dari kabupaten/kota lokasi kegiatan.
(5)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua.
(6)Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Pasal 16

(1)Pelaku Usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi wajib mempekerjakan tenaga ahli Orang Asli Papua.
(2)Dalam hal tenaga ahli Orang Asli Papua tidak tersedia atau tidak bersedia, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempekerjakan tenaga ahli lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa konsultasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

PPK, Pelaku Usaha Papua dan Pelaku Usaha, dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:

a.peringatan tertulis;
b.larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
c.pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
d.pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…