DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua ini diatur tentang Pengawasan Sosial;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pengawasan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang ……../2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENTANG PENGAWASAN SOSIAL. BAB ……./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
6.Pengawasan Sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok melalui penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
7.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah Khusus ini berasaskan :

a.keterbukaan;
b.responsif;
c.penilaian yang adil;
d.kepatuhan;
e.timbal balik informasi;
f.kejujuran;
g.obyektivitas;
h.kepastian hukum;
i.keadilan; dan
j.tanggungjawab.

Pasal 3

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan terhadap kinerja Gubernur, DPRP dan MRP. Pasal ……./4

Pasal 4

Peraturan Daerah Khusus ini bertujuan :

a.mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b.mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
c.memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat;
d.meningkatkan kinerja Gubernur, DPRP dan MRP dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
e.menyampaikan pendapat dan saran perbaikan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Khusus ini adalah :

a.bentuk pengawasan sosial;
b.tata cara pengawasan sosial;
c.dokumen penjelasan/pandangan gubernur, DPRP dan MRP;
d.rapat dengar pendapat umum; dan
e.hubungan dengan lembaga lain.

BAB II

BENTUK PENGAWASAN SOSIAL

Pasal 6

(1)Pengawasan sosial dilakukan oleh warga masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perseorangan atau kelompok masyarakat yang diutus atau mewakili organisasi sosial kemasyarakatan.
(3)Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, pengguna layanan, pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

(1)Pengawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk:
1. a.unjuk rasa atau demonstrasi;
2. b.pawai;
3. c.rapat umum;
4. d.mimbar bebas; dan/atau
5. e.bentuk lain.
(3)Penyelengaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan;
2. b.dugaan adanya penyimpangan dana, terutama dana otonomi khusus dan dana kampung; dan
3. c.pengabaian terhadap hak-hak Orang Asli Papua dan Masyarakat Hukum Adat. Pasal ……./5

Pasal 8

(1)Penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
(2)Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan:
1. a.nama individu, kelompok atau lembaga serta alamat pihak pelapor;
2. b.nama orang dan jabatan/perusahaan/lembaga dan alamat pihak terlapor;
3. c.perbuatan yang diduga disimpangi, dilanggar dan/atau diabaikan; dan
4. d.keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan/atau pengabaian.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN SOSIAL

Pasal 9

(1)Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepolisian Daerah.
(2)Penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang publik atau ruang informasi yang disediakan oleh Gubernur, DPRP dan MRP.
(3)Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang untuk menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain secara langsung yang berada di lingkungan Pemerintahan Provinsi.
(4)Ruang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang menyajikan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur, DPRP dan MRP.
(5)Ruang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa ruang fisik atau elektronik yang disediakan dan dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
(6)Tata cara pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Gubernur, DPRP dan MRP dalam menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memberikan jawaban disertai alasannya.
(2)Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara:
1. a.langsung; atau
2. b.tidak langsung.
(3)Jawaban yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jawaban yang tidak memerlukan verifikasi dan validasi lapangan.
(4)Jawaban yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, yaitu jawaban yang masih memerlukan verifikasi dan validasi lapangan.
(5)Verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk meneliti kebenaran data terkait petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang disampaikan, dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pasal 11

(1)Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada Gubernur, terlebih dahulu memberitaukan kepada Kepolisian Daerah.
(2)Gubernur dalam menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan jawaban secara langsung atau tidak langsung kepada Masyarakat.
(3)Dalam hal petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan jawaban secara tidak langsung, Gubernur memberikan informasi tentang rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban.
(4)Rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah waktu penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…