DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada Provinsi Papua. Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan, bertujuan: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; dan c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan keolahragaan di daerah harus dapat menjamin pemerataan akses masyarakat terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi bagi daerah, nasional, maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan;
d.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu pengaturan mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang ……/2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10.Peraturan ……/3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
15.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
18.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
19.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715);
20.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057); Dengan ……/4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistemik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8.Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
9.Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
10.Prasarana dan Sarana Olahraga adalah sumber daya pendukung berupa segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
11.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
12.Olahraga Pendidikan adalah Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13.Olahraga ……/5
13.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
16.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
17.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
18.Pusat Pendidikan Latihan Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah wadah pembinaan, pendidikan, dan pelatihan atlet yang berbakat Olahraga dan potensial pada usia pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi.
19.Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PPLM adalah wadah pembinaan, pendidikan, dan pelatihan lanjutan dari pembinaan dan pelatihan PPLP untuk mencari dan membina bakat Olahraga pada usia perguruan tinggi.
20.Sekolah Khusus Olahraga adalah sekolah khusus bagi calon atlet usia sekolah menengah yang diselenggarakan melalui pendidikan formal untuk menampung dan menfasilitasi pendidikan bagi peserta didik berbakat di bidang Olahraga.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.partisipatif;
c.sportivitas;
d.keadilan; dan
e.tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan, bertujuan:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
b.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; dan
c.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi.
(2)Wewenang ……/6
(2)Wewenang Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan Olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
3. c.pengelolaan Keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
7. g.pendanaan Keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
9. i.peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
10. j.pengembangan kerjasama dan informasi Keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
12. l.penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
13. m.pemberian penghargaan;
14. n.pelaksanaan pengawasan; dan
15. o.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
(3)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikutsertakan organisasi cabang Olahraga Provinsi, Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas:

a.melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
b.membina dan mengembangkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
c.membina dan mengembangkan industri Olahraga;
d.menerapkan standardisasi Keolahragaan;
e.menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
f.memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
g.memfasilitasi kegiatan Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga Provinsi, dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Provinsi;
h.mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
i.mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga;
j.meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
k.mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
l.menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
m.mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
n.mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
o.menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
p.melakukan evaluasi dan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi.

Pasal 6

(1)Kewenangan dan tugas Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang Olahraga dan pemuda, serta bidang budaya dan pariwisata, dengan berpedoman pada:
1. a.rencana ……/7
2. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
3. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
4. c.rencana strategis daerah di bidang Keolahragaan; dan
5. d.rencana operasional Keolahragaan daerah.
(2)Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, instansi terkait, dan/atau organisasi Olahraga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat; dan
c.Olahraga Prestasi.

Pasal 8

(1)Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur:
1. a.pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler; dan
2. b.nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
(2)Pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendidikan inklusif atau pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk membentuk Sekolah Khusus Olahraga.

Pasal 10

(1)Kurikulum Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah selain memuat materi Keolahragaan sesuai kurikulum nasional, memuat materi Olahraga tradisional dari wilayah tempat kedudukan satuan pendidikan dimaksud.
(2)Kurikulum Olahraga Pendidikan pada Sekolah Khusus Olahraga, selain memuat materi pembinaan dan pelatihan Olahraga, memuat pendidikan akademis sesuai kurikulum nasional. Pasal ……/8

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014