DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Provinsi Papua. Manajemen ASN yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, bertujuan: a. menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna; b. menghasilkan ASN, terutama OAP di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil; dan c. menghasilkan ASN terutama OAP yang memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang ………/2
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
16.Peraturan ………/3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Papua.
5.Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tertentu di bidang pelayanan publik berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tertentu di bidang pelayanan publik berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua.
11.Satuan ………/4
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada SKPD.
14.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Badan yang membidangi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan di bidang kepegawaian daerah.
17.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional.
18.Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
19.Tugas Belajar adalah penugasan PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjut sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah di dalam maupun di luar negeri atas pembiayaan Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas jabatannya.
20.Computer Assited Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi calon PNS.

Pasal 2

Manajemen ASN yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.profesionalitas;
c.proporsionalitas;
d.keterpaduan;
e.delegasi;
f.netralitas;
g.akuntabilitas;
h.efektif dan efisien;
i.keterbukaan;
j.nondiskriminatif;
k.persatuan dan kesatuan;
l.keadilan dan kesetaraan;
m.kesejahteraan;
n.perlindungan hak dasar;
o.pemberdayaan;
p.keberpihakan; dan
q.keterbukaan. Pasal ……../5

Pasal 3

Manajemen ASN yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, bertujuan:

a.menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna;
b.menghasilkan ASN, terutama OAP di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil; dan
c.menghasilkan ASN terutama OAP yang memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, terdiri atas:
1. a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. b.pengadaan;
3. c.pangkat dan Jabatan;
4. d.pengembangan karier/pengembangan kompetensi;
5. e.promosi;
6. f.mutasi;
7. g.penilaian kinerja;
8. h.penghargaan;
9. i.pemberhentian/pemutusan hubungan kerja;
10. j.penggajian dan tunjangan;
11. k.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
12. l.perlindungan.
(2)ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas PNS dan PPPK.
(3)PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur aparatur daerah di Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang dan terintegrasi menyusun kebutuhan ASN.
(2)Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan yang membidangi kepegawaian Daerah berdasarkan usulan dari setiap SKPD.
(3)SKPD dalam menyusun kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai siklus anggaran.
(4)Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan peta Jabatan, kebutuhan SKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD.
(5)Penyusunan ………./6
(5)Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kebutuhan:
1. a.untuk PNS, meliputi: 1.JA; 2.JF; 3.JPT.
2. b.untuk PPPK, meliputi: 1.JF; dan 2.JPT.
(6)JF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 termasuk lulusan KPG yang telah menempuh pendidikan guru 2 (dua) tahun.
(7)Lulusan KPG yang telah menempuh pendidikan guru 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setara dengan JF Keterampilan.
(8)Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara terpilah antara OAP dan bukan OAP, dengan persentase OAP paling banyak 80% (delapan puluh persen) dan bukan OAP 20% (dua puluh persen).
(9)Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pemenuhan persentase ASN OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diantaranya melalui:
1. a.peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. b.pelatihan; atau
3. c.magang.

Pasal 6

(1)Hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memuat informasi Jabatan, sebagai berikut:
1. a.identitas Jabatan;
2. b.ikhtisar Jabatan;
3. c.kualifikasi Jabatan;
4. d.tugas pokok;
5. e.hasil kerja;
6. f.bahan kerja;
7. g.perangkat kerja;
8. h.tanggung jawab;
9. i.wewenang;
10. j.korelasi Jabatan;
11. k.kondisi lingkungan kerja;
12. l.risiko bahaya;
13. m.syarat Jabatan;
14. n.prestasi kerja; dan
15. o.kelas Jabatan.
(2)Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai atau pemangku Jabatan berdasarkan target pekerjaan yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu.
(3)Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
1. a.struktur Jabatan;
2. b.beban kerja unit organisasi;
3. c.jumlah pegawai;
4. d.kebutuhan pegawai; dan
5. e.kelas Jabatan. Pasal ……../7

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam dokumen yang memuat:

a.informasi Jabatan untuk setiap Jabatan yang dibutuhkan SKPD;
b.jumlah kebutuhan pegawai untuk seluruh Jabatan;
c.jumlah dan jenis pegawai yang ada;
d.jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun;
e.selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan pegawai; dan
f.melampirkan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, pengembangan potensi daerah, dan rasio alokasi anggaran belanja ASN.

Pasal 8

(1)Informasi Jabatan dan penghitungan jumlah kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, menggunakan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah dan jenis Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dirinci sesuai dengan Jabatan dan jenjang masing-masing.
(3)Jumlah ASN yang mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dihitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
(4)Selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dihitung dengan cara membandingkan jumlah kebutuhan ASN dengan jumlah ASN yang ada, dikurangi atau ditambahkan dengan ASN yang mencapai batas usia pensiun, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jika perbandingan antara jumlah ASN yang ada dengan jumlah kebutuhan ASN hasilnya menunjukan adanya kelebihan ASN, kelebihan tersebut dikurangi dengan ASN yang mencapai batas usia pensiun;
2. b.jika perbandingan antara jumlah ASN yang ada dengan jumlah kebutuhan ASN hasilnya menunjukkan kekurangan ASN, kekurangan ditambahkan dengan ASN yang mencapai batas usia pensiun.
(5)Dalam hal Jabatan yang kekurangan jumlah ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan sebagai Jabatan prioritas untuk dipenuhi kebutuhannya dalam bentuk usulan tambahan formasi tahun yang akan datang.

Pasal 9

(1)Badan yang membidangi kepegawaian menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan ASN 5 (lima) tahunan yang dirinci per 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
(2)Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan penilaian, terhadap:
1. a.kebenaran hasil perhitungan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
2. b.pemenuhan persentase OAP paling banyak 80% (delapan puluh persen) dan bukan OAP 20% (dua puluh persen).
(3)Hasil penyusunan kebutuhan ASN yang telah disetujui Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan oleh Badan yang membidangi kepegawaian menjadi dokumen kebutuhan ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(4)Dokumen kebutuhan ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen Renstra SKPD. Pasal ……../8

Pasal 10

(1)Gubernur menyampaikan dokumen kebutuhan ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret untuk penetapan kebutuhan ASN tahun berikutnya.
(2)Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan ASN, penyampaian rincian penyusunan kebutuhan ASN setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan paling lambat akhir bulan April.
(3)Penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.
(4)Apabila kebutuhan ASN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum seluruhnya direalisasikan, diusulkan sebagai tambahan usulan kebutuhan ASN untuk tahun berikutnya.

BAB III

PENGADAAN ASN

Pasal 11

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang dan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing, melakukan pengadaan ASN dengan berpedoman pada pengadaan ASN secara nasional.
(2)Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan yang membidangi kepegawaian berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…