DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Distrik pada Pemerintah Provinsi Papua. Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan: a. memberikan penguatan atas kedudukan dan peran Pemerintah Distrik; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; c. mempercepat pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan; d. membina dan memberdayakan tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Masyarakat Adat; e. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi di wilayahnya; dan f. memberdayakan pemerintahan Kampung/Kampung Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Distrik; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang ……../2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15.Peraturan ………/3
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG DISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8.Distrik yang dahulu dikenal dengan nama Kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai Perangkat Daearh Kabupaten/Kota.
9.Kelurahan ……../4
9.Kelurahan adalah wilayah yang dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Distrik.
10.Kampung/Kampung Adat adalah Kampung/Kampung Adat di Provinsi Papua.
11.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
12.Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Distrik di wilayah tertentu.
13.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Distrik untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini berasaskan:

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keterbukaan;
e.partisipatif;
f.efektivitas dan efisiensi;
g.akuntabilitas; dan
h.eksternalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan:

a.memberikan penguatan atas kedudukan dan peran Pemerintah Distrik;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mempercepat pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan;
d.membina dan memberdayakan tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Masyarakat Adat;
e.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi di wilayahnya; dan
f.memberdayakan pemerintahan Kampung/Kampung Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini, sebagai berikut:

a.pembentukan Distrik;
b.pemerintahan Distrik;
c.penguatan peran Distrik;
d.tata kerja Pemerintahan Distrik;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pembiayaan. BAB ………/5

BAB II

PEMBENTUKAN DISTRIK

Pasal 5

(1)Pembentukan Distrik merupakan pemekaran 1 (satu) Distrik menjadi 2 (dua) Distrik atau lebih atau penggabungan bagian Distrik dari Distrik yang bersandingan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota menjadi Distrik baru.
(2)Pembentukan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai jumlah minimal Kampung/Kelurahan yang menjadi cakupan wilayah Distrik, yaitu:
1. a.minimal 7 (tujuh) Kampung/Kelurahan untuk pembentukan Distrik di Kota; dan
2. b.minimal 5 (lima) Kampung/Kelurahan untuk pembentukan Distrik di Kabupaten.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan Distrik harus dilakukan sesuai dengan tipelogi dan klasifikasi yang berbasis adat dan agroekosistem.
(4)Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tindakan atau aktivitas individu dalam suatu masyarakat yang selalu berulang kembali untuk jangka waktu tertentu sehingga membentuk suatu pola tertentu.
(5)Agroekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung yang secara turun temurun dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat baik sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk tim pembentukan Distrik untuk melakukan kajian dalam rangka mengidentifikasi dan menetapkan tipelogi wilayah Distrik serta menghimpun data dan informasi mengenai adat dan agroekosistem berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Distrik.
(2)Tim pembentukan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang, Perguruan Tinggi 2 (dua) orang, Lembaga Swadaya Masyarakat 2 (dua) orang dan Masyarakat Hukum Adat 4 (empat) orang.

Pasal 7

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap tipelogi adat dan agroekosistem di wilayah Distrik yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Penelitian terhadap tipelogi adat dan agroekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan, terdiri atas:
  1. 1.identifikasi, melalui penggalian terhadap informasi mengenai sejarah, sistem kelembagaan adat, hukum adat, kondisi sosial budaya, dan komoditas unggulan;
  2. 2.sosialisasi/diseminasi, melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan penelitian sebelum dilakukan penelitian.
2. b.proses penelitian, terdiri dari:
  1. 1.perencanaan kegiatan penelitian dan kesepakatan tapal batas;
  2. 2.pelatihan teknis penelitian dan pengambilan data sosial;
  3. 3.pengambilan data lapangan (spasial dan non-spasial).
3. c.proses data lapangan, terdiri dari:
  1. 1.perapihan dan pengolahan data;
  2. 2.klarifikasi dan verifikasi.
4. d.pembuatan, pengesahan, dan pendaftaran peta, terdiri dari:
  1. 1.pembuatan peta;
  2. 2.pengesahan peta;
  3. 3.rencana tindak lanjut; dan
  4. 4.pendaftaran.

Pasal 9

(1)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam suatu dokumen kajian yang memuat data dan informasi mengenai klasifikasi Distrik berdasarkan tipelogi, sejarah, sistem kelembagaan adat, hukum adat, kondisi sosial budaya, sumber daya manusia, dan komoditas unggulan.
(2)Hasil penelitian yang termuat dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesiminasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
(3)Hasil penelitian yang telah didesiminasikan dan disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Gubernur setelah melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kesesuaian dokumen hasil pemetaan dengan kondisi faktual.
(5)Dalam hal terdapat kesesuaian antara dokumen hasil kajian dan kondisi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan rekomendasi untuk tindak lanjut penyusunan kajian pembentukan Distrik.

Pasal 10

Dokumen hasil penelitian yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diintegrasikan sebagai bagian dari materi dalam naskah akademik pembentukan Distrik.

Pasal 11

(1)Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai bahan dalam mengklasifikasi wilayah Distrik, sebagai berikut:
1. a.Distrik dengan adat yang masih mengakar, minimnya ketersediaan sumber daya manusia, dan komoditas unggulan yang rendah;
2. b.Distrik dengan adat yang masih mengakar, ketersediaan sumber daya manusia cukup, dan komoditas unggulan tercukupi;
3. c.Distrik dengan adat yang longgar, minimnya ketersediaan sumber daya manusia, dan komoditas unggulan yang rendah.
4. d.Distrik dengan adat yang longgar, ketersediaan sumber daya manusia dan komoditas unggulan tercukupi; dan
5. e.Distrik dengan adat yang sudah terkikis, terpenuhinya ketersediaan sumber daya manusia, dan komoditas unggulan yang memadai.
(2)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diklasifikasi sebagai Distrik dengan beban kerja sangat kecil sehingga mempunyai susunan organisasi dengan pola sangat minimal.
(3)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diklasifikasi sebagai Distrik dengan beban kerja cukup sehingga mempunyai susunan organisasi dengan pola minimal.
(4)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diklasifikasi sebagai Distrik dengan beban kerja besar sehingga mempunyai susunan organisasi dengan pola maksimal.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…