DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaturan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertujuan meningkatkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, kualitas pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta sumber daya aparatur yang handal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang ……../2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596); Dengan ……../3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
5.Daerah adalah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
7.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8.Bupati/Walikota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Papua.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
12.Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang diberikan secara khusus bagi Provinsi Papua.
13.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14.Distrik adalah Distrik di Kabupaten/Kota.
15.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua. Pasal ......../4

Pasal 2

Pengaturan Perangkat Daerah didasarkan pada prinsip:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas; dan
i.Kewenangan Khusus.

Pasal 3

Pengaturan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertujuan:

a.meningkatkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, kualitas pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta sumber daya aparatur yang handal;
b.meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, terutama peningkatan pemberian akses dalam pelayanan publik; dan
c.memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)Pembentukan dan susunan Perangkat Darerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama/nomenklatur, dan tipe masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(3)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan, setelah memperoleh persetujuan Menteri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota.
(4)Persetujuan Menteri/Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan pemetaan Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(5)Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
1. a.Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP; dan
2. b.Kewenangan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

Pasal 5

(1)Menteri/Gubernur menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
(2)Jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur, dan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
(3)Dalam ………/5
(3)Dalam hal Menteri/Gubernur menyetujui keseluruhan materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi/ Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
(4)Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri/Gubernur tidak memberikan jawaban terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Menteri/Gubernur dianggap telah memberikan persetujuan.
(5)Dalam hal Menteri/Gubernur menyetujui dengan perintah perbaikan materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi harus disempurnakan Gubernur bersama DPRP/Peraturan Daerah harus disempurnakan Bupati/Wali Kota bersama DPRK sebelum diundangkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kekhususan dalam penyusunan Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRP;
3. c.Sekretariat MRP;
4. d.Inspektorat Daerah;
5. e.Dinas Daerah;
6. f.Badan Daerah; dan
7. g.organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
(2)Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
1. a.Komisi Hukum Ad Hoc;
2. b.Komisi Masyarakat Adat;
3. c.Komisi Pendidikan;
4. d.Komisi Kesehatan;
5. e.Komisi Ekonomi Kerakyatan;
6. f.Komisi Infrastruktur; danko
7. g.Komisi Olahraga;
(3)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Pasal …..…/6

Pasal 9

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRK;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas; Daerah
e.Badan Daerah; dan
f.Distrik.

Pasal 10

(1)Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 7 (tujuh) Biro.
(3)Satu dari 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), harus mewadahi pelaksanaan fungsi Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
(4)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi paling banyak 4 (empat) Bagian.
(5)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 11

(1)Sekretariat DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…