DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang ……/2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. BAB ....../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
6.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRP.
9.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi.
11.Sekretariat Majelis Rakyat Papua selanjutnya disebut Sekretariat MRP adalah Sekretariat MRP.
12.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua.
15.Perangkat Daerah Lainnya yang di bentuk berdasarkan kekhususan adalah Perangkat Daerah Khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekhususan Provinsi Papua.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas; dan
i.kekhususan daerah. BAB ……/4

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
c.Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
d.Inspektorat Daerah;
e.Dinas Daerah; dan
f.Badan Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A;
1. 1.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi: a) Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan b) Biro Hukum.
2. 2.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi: a) Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan b) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
3. 3.Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi: a) Biro Organisasi; dan b) Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tipe A;
c.Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
d.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tipe A;
e.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan Dinas Daerah Provinsi Papua terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
4. 4.Dinas ……/5
5. 4.Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Administrasi Kependudukan dan bidang Catatan Sipil;
6. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Masyarakat Adat;
8. 7.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
9. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
10. 9.Dinas Olahraga dan Pemuda Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11. 10.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
12. 11.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
13. 12.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, bidang Hortikultura dan bidang Pangan;
14. 13.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan bidang Peternakan;
15. 14.Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan bidang Lingkungan Hidup;
16. 15.Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi, bidang Sumber Daya Mineral, bidang Penanaman Modal, dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
18. 17.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan bidang Transmigrasi;
19. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan Daerah dan Perpustakaan; dan
20. 19.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
f.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan Badan Daerah Provinsi Papua, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
4. 4.Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan ……/6
6. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Pendapatan;
7. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Bencana Daerah;
9. 8.Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perbatasan dan Kerjasama; dan
10. 9.Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Penghubung Daerah.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 7

(1)Dinas Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Dinas Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 6 dan angka 15 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
(3)Dinas Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 dan angka 14 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
(4)Dinas Daerah dengan Tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 18 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(7)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

(1)Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
(2)Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
(3)Badan ……/7
(3)Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(4)Badan Daerah dengan Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 7, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(5)Badan Daerah dengan Tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 8, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 9, terdiri atas 1 (satu) tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(7)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(8)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 9

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Kelembagaan Kewenangan Khusus merupakan suatu unit organisasi fungsional berbentuk komisi yang bukan merupakan struktural tetapi berdasarkan sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan sesuai kebutuhan kekhususan daerah pada Perangkat Daerah tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
1. a.Cabang Dinas Kelas A untuk beban kerja besar; dan
2. b.Cabang Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil.
(2)Cabang Dinas Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha, 2 (dua) seksi dan kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Cabang Dinas Tipe B sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…