DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan keuangan khusus di Provinsi Papua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas pengelolaan keuangan khusus, jenis belanja, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, biaya penunjang operasional khusus, belanja penunjang kegiatan khusus, belanja perjalanan dinas khusus dalam daerah, bantuan sosial, hibah, bantuan afirmasi, bantuan keuangan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan kebijakan khusus belanja daerah, yang tetap memperhatikan azas-azas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c.bahwa kebijakan khusus belanja daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Khusus di Provinsi Papua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Khusus Di Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang ......../2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan ........./3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/Pb/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
20.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/KMK/02/2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
21.Peraturan ........./4
21.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
22.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati dan walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pengelolaan Keuangan Khusus adalah ketentuan khusus pengelolaan keuangan daerah yang mengatur beberapa pos belanja yang disesuaikan kondisi khusus pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.
5.Gubernur ialah Gubernur Papua.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
9.Dewan adalah pimpinan dan anggota DPRP/DPRD.
10.Majelis ........./5
10.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak- hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
14.Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17.Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
18.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan sosial yang belum ditetapkan nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24.Program ........./6
24.Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPEK adalah program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara partisipatif oleh warga kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Orang asli Papua di kampung.
25.Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut GERBANGMAS HASRAT PAPUA adalah program strategis Provinsi Papua untuk percontohan pelaksanaan program tuntas wajib belajar 9 tahun, program pendidikan usia dini, program buta aksara dewasa, program 1000 hari pertama kehidupan, dan program pengembangan ekonomi kerakyatan.
26.Kartu Papua Sehat yang selanjutnya disingkat KPS adalah bukti keikutsertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan papua yang disediakan pemerintah Provinsi Papua.
27.Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB II

BELANJA KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

Pengelolaan keuangan khusus Provinsi Papua berazaskan :

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan;
c.efektif;
d.efisien;
e.ekonomis;
f.transparan;
g.bertanggungjawab;
h.keadilan;
i.kepatutan;
j.manfaat untuk masyarakat; dan
k.afirmasi untuk orang asli Papua.

Pasal 3

Jenis belanja pengelolaan keuangan khusus meliputi :

a.biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.belanja penunjang kegiatan;
c.belanja perjalanan dinas;
d.belanja bantuan sosial;
e.belanja hibah;
f.belanja bantuan afirmasi; dan
g.belanja bantuan keuangan. Pasal ......../7

Pasal 4

Belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

a.penetapan dasar perhitungan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maksimal 0,5% (nol koma lima perseratus) dari kemampuan keuangan daerah;
b.biaya penunjang operasional dapat digunakan Kepala Daerah untuk bantuan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan dan sosial yang sifatnya mendesak;
c.penetapan batas maksimal bantuan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan dan sosial ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
d.pembagian biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

a.biaya bahan kontak disediakan untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRP, pimpinan dan anggota MRP, dan kepala SKPD; dan
b.biaya tenaga lapangan disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRP, pimpinan dan anggota MRP, dan kepala SKPD.

Pasal 6

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

a.tidak tersedia sarana transportasi reguler disediakan biaya carter/sewa sarana;
b.tidak tersedia penginapan/hotel kepada pelaku perjalanan dinas diberikan lumpsum biaya penginapan sebesar 100% dari haknya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
c.pelaku perjalanan dinas beresiko tinggi diberi tambahan perdiem 50% dari perdiem yang ditetapkan kepala daerah.

Pasal 7

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

a.semua pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mentransfer dana secara langsung ke rekening penerima bantuan sosial (LS);
b.penerima bantuan sosial dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintahan;
c.penerima bantuan sosial dikecualikan dari laporan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bila penerima bantuan sosial dan bantuan sosial yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
d.TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima bantuan sosial yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial; dan
e.penerima bantuan sosial yang terus menerus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal ......../8

Pasal 8

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

a.pemerintah daerah dapat menyediakan hibah secara terus menerus untuk lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat, perempuan, kepemudaan, instansi pemerintah, dan lain-lain;
b.pemerintah daerah dapat menyediakan hibah secara terus menerus untuk pengendalian keamanan;
c.dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga untuk tugas pengendalian keamanan;
d.semua pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mentransfer dana secara langsung ke rekening penerima (LS);
e.penerima hibah dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila Penerima hibah bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah, dan Hibah yang diterima tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
f.TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima hibah yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah.

Pasal 9

Belanja bantuan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

a.bantuan beasiswa, dan bantuan penelitian bagi mahasiswa orang asli Papua;
b.bantuan kegiatan keagamaan, lembaga adat, lembaga perempuan, lembaga kepemudaan, dan lembaga lain yang mayoritas anggotanya orang asli Papua;
c.bantuan rujukan kesehatan bagi orang asli Papua;
d.bantuan kedukaan bagi orang asli Papua;
e.bantuan afirmasi lain yang dinilai penting oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
f.bantuan afirmasi dapat diberikan dalam bentuk uang/barang;
g.semua pencairan bantuan afirmasi dalam bentuk uang dilakukan dengan mentransfer dana secara langsung ke rekening penerima bantuan afirmasi (LS);
h.bantuan afirmasi dalam bentuk barang diberikan secara langsung dengan penandatanganan bukti berupa berita acara serah terima barang;
i.penerima bantuan afirmasi dapat dikecualikan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bila penerima bantuan afirmasi bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintah, dan tidak melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
j.TAPD mengkonsolidasikan kelompok penerima bantuan afirmasi yang dikecualikan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah.

Pasal 10

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :

a.PROSPEK;
b.program GERBANGMAS HASRAT Papua;
c.program KPS;
d.program perumahan rakyat;
e.penerimaan dana otonomi khusus;
f.penerimaan dana tambahan infrastruktur; dan
g.bantuan keuangan khusus. BAB ......../9

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…